19.9 C
East Java
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

jempolindo.id

5212 KIRIMAN
0 KOMENTAR

Peneliti Sygma Research Bahas Tantangan Perempuan Pesisir dalam Konferensi Internasional ICENIS 2026

Tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan di wilayah pesisir akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi salah satu isu

DPC LAKI Jember Desak APH Tindak Lanjuti Temuan Penyimpangan Dana  BOSP Rp557 Juta di Lingkungan Dinas Pendidikan 

DPC (LAKI) Jember mendesak (APH) menindaklanjuti hasil audit BPK terkait penyalahgunaan dana (BOSP) senilai Rp557 juta

DPC LAKI Kabupaten Jember Kecam Rapat Anggaran DPRD Jember Tertutup untuk Wartawan

Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Jember Tahun 2027

Guru Jember Melek Digital: Pelatihan Cerdas Bermedia untuk Pendidikan Berkualitas

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggelar pelatihan "Guru Cerdas Bermedia, Cermat dalam Berkarya" guna memperkuat kompetensi literasi

Praktek jual beli LKS, Ashari Kepala Sekolah SDN Petung 02: Itu Rumor

Terkait dugaan jual beli Lembar Kerja Siswa(LKS) sebesar Rp120.000 kepada wali murid, Kepala Sekolah SDN Petung 02, Ashari

Pembekalan 9 Calon Anggota BPD Jubung Terpilih Periode 2026 – 2034: Rekrutmen Berlangsung Demokratis 

Kegiatan Pengisian dan Pembinaan Anggota BPD Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Periode 2026–2034, berlangsung di Kantor Desa Jubung,

Hindari Data Guru Bermasalah, Kebijakan Meleset: Jember Genjot Validitas GTK 2026

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bimtek Pemutakhiran Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pengawas, kepala sekolah, operator

DPRD Jember Larang Wartawan Liput Rapat KUA-PPAS 2027, Widarto: Keinginan 7  Fraksi

wartawan dilarang meliput rapat pembahasan (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Soroti Empat Isu Krusial dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan catatan penting Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Silpa 702 Juta dan Sewa TKD Tak Dapat Dipertanggungjawabkan, Warga Desa Rowo Indah Lapor Inspektorat

Silpa 702 Juta dan Sewa TKD Tak Dapat Dipertanggungjawabkan, Warga Desa Rowo Indah Lapor Inspektorat

Latest news

- Advertisement -spot_img