Jember – Jempol. “Propaganda Bupati Faids yang menggambarkan dirinya sebagai penyelamat uang negara dengan stigma menolak kompromi DPRD adalah sikap absurd dan paradoks. Sebab, kenyataannya Bupati Faida bersama segerombolan kroni-kroninya justru lebih banyak menikmati uang negara berupa ‘honor-honor bernilai ratusan juta rupiah disamping gaji, fasilitas dari negara dan juga biaya operasional tiap tahun yang dibebankan kepada uang rakyat”

Sejumlah masa yang mengatasnakan Gerakan Reformasi Jember  menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha Kabupaten Jember. Selasa (21/01/20).

Aksi itu menuntut agar Faida mundur dari jabatannya sebagai Bupati Jember, karena dinilai telah merugikan rakyat Kabupaten Jember.

Dalam siaran pers yang ditanda tangani Koordinator Lapangan (Korlap) Kustiono Musri, menyatakan Faida telah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Uang rakyat senilai 570 juta telah dialirkan ke yayasan Rumah Sakit Bina Sehat adalah bukti nyata,” kata Kustiono.

Faida juga dinilai telah dengan sengaja mempraktekkan kekuasaan  absolut yang hanya terpusat pada dirinya, tanpa mau dikontrol publik dengan memaksakan kehendak serta kemauannya, karena merasa paling benar sendiri.

Dalam pembahasan APBD yang dilangsung setiap tahun, acapkali Faida mengembangkan opini bahwa DPRD Jember yang membuat rumit pembahasan.

“Konstitusi mengamanatkan APBD tidak bisa diputuskan sendiri oleh Bupati  namun harus dibahas bersama dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” kata Kustiono.

Sikap Faida mengabaikan peranan DPRD Jember sebagai mitra kerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan, semakin tampak saat DPRD Jember harus menggunakan hak konstitusinya dengan menggelar hak angket.

Faida tetap bersikukuh menolak  keabsahan hak angket, yang sebenarnya tidak punya kewenangan melalukan penilaian.

Hak Angket digelar DPRD Jember sebagai reaksi konstitusional, ketika ada temuan mendagari melalui pemeriksaan khusus atas Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Jember sejak awal 2019 dengan menabrak sistem merit yang berlaku nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Faida telah membangun negara dalam negara,” sergah Kustiono.

Karenanya aksi masa menuntut agar pemerintah pusat melalui mendagri  menindak tegas dengan melakukan pemeriksaan khusus untuk menelisik motif ideologis, politis da  praktis atas seluruh kebijakan strategis Bupati Faida selama menjabat.

Aksi Massa itu sempat memanas saat Jumadi menyampaikan adanya  pemanfaatan opini bohong yang dilakukan dengan sengaja untuk mengarahkan seolah olah rakyat menolak Hal Angket.

“Saya orang gebang, orang Pasar Gebang yang mana yang menolak hak angket, silahkan segera tunjukkan. Saya beri waktu 15 menit, jika tidak saya akan bakat,” sergah Jumadi sembari menunjuk baner yang dipampang di depan pendopo.

Jumadi juga menuding Pendopo telah digunakan sebagai Kantor Rumah Sakit Bina Sehat.

“Ijinkan kami memeriksa ke dalam pendopo,” desaknya kepada Petugas Kepolisian yang sedang berjaga.

Polisi tidak memperkenankan Jumadi masuk pendopo, hanya bersedia membantu memeriksa kebenaran tuduhan itu.

Aksi massa sempat memasang dua  spanduk bertuliskan  “TURUNKAN BUPATI TIDAK PATUH ATURAN” di depan pendopo dan kantor Pemkab Jember.

Hingga tengah hari aksi massa membubarkan diri. (*)

Jember- Jempol. Kedatangan Bupati Jember dr Faida MMR ke Gedung DPRD Jember memenuhi undangan Ketua DPRD Jember H Itqon Syauqi ST HI  cukup mengejutkan sekaligus membingungkan. Senin (20/01/20).

Pasalnya, kehadiran Bupati Jember diundang resmi oleh Pimpinan DPRD Jember berdasarkan surat undangan Nomer : 170/45/35.09.2/2020 perihal UNDANGAN RAPAT DENGAN PANITIA HAK ANGKET yang ditanda tangani Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Ditanya Jempol melalui chating Whatsapp soal keabsahan surat undangan itu, Itqon menjelaskan secara prosedural semua surat yang ber kop surat DPRD Jember harus ditanda tangani Ketua DPRD Jember.

“Sayang tadi saya tidak datang, tapi teman teman (anggota DPRD Jember ) sudah menjelaskan dalam konferensi pers,” paparnya.

Dihadapan wartawan, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan bahwa sesuai prosedur semua surat yang keluar dari DPRD Jember harus diketahui ketua.

Undangan terhadap Bupati Jember itu dibenarkan Ketua Panitia Hak Angket Tabroni.

“Semua surat  keluar dari DPRD atas nama ketua,” jawabnya singkat.

Tabroni hanya menyayangkan sikap Bupati Jember yang tidak mengakui keabsahan hak angket.

“Tak ada yang menolak, panitia hak angket akan tetap berjalan sesuai aturan perundamgan ” tegasnya.

Silang sengkarut perihal kehadiran Bupati Jember, sepertinya bermula dari pemahaman pokok surat yang secara eksplisit mengundang Bupati dalam Rapat Panitia Hak Angket, sedangkan pada alinia terahir disebut meminta Bupati Jember menghadirkan OPD terkait berikut dokumen yang diperlukan.

Sisi lain, Wakil Ketua Panitia Hak Angket DPRD Jember David Handoko Seto menolak jawaban Bupati Jember kepada Panitia Hak Angket yang sudah disiapkan Bupati Faida secara tertulis.

“Secara konstitusional kami menolak jawaban tertulis Bupati,” tegas

David menjelaskan kedatangan Bupati Faida diterima sebagaimana layaknya orang yang akan menyampaikan aspirasinya.

“Tetapi kami tidak memperkenankan Bupati jika akan membacakan jawaban tertulisnya di depan panitia hak angket,” jelasnya.

Sementara, Bupati Jember dr Faida MMR dalam pernyataan tertulisnya terkesan tidak memahami aturan hak interpelasi maupun hak angket.

Hal itu tampak pada jawaban Bupati Jember alenia ke dua :
“Usul penggunaan hak interpelasi DPRD Kabupaten Jember telah menimbulkan ketidak jelasan, apakah keputusan DPRD ini maksudnya adalah DPRD mengusulkan penggunaam Hak Interpelasi kepada Bupati Jember untuk mendapat persetujuan ?. Padahal, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah usulan penggunaan hak interpelasi tidak melibatkan bupati”

Jawaban diatas kelihatan adanya kebingungan Bupati Jember dalam memahami Hak konstitusi DPRD Jember. (“)

Sidoarjo – Jempol. Sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Ketua BPD Keboguyang Rossandi menggagas penyusunan Program Kerja (Proker).

Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari (16-17/01/20) di Tretes Raya Hotel Prigen Pasuruan itu, menurut Rossandi merupakan merupakan kegiatan percontohan (pilot project).

“Kami berupaya meningkatkan kualitas kinerja BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, melalui upaya penyusunan program kerja yang lebih sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

Tim Penyusun Proker:
> wakil Ketua BPD: Moch Taam
> sekretaris BPD: Nur Karima Firdaus
> ketua Bidang A: Anas Firmansyah
> anggota bidang A: Jamilah
>ketua Bidang B: Fachur Rozy
>Anggota Bidang B: Agus Purwanto

Lebih lanjut, Rossandi menegaskan gagasannya itu juga merupakan upaya adanya Sinkronisasi Diagram Alur Jadwal Kementerian Desa tentang Semua Kegiatan di Desa, Pembuatan Kalender Kerja 2020 dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

“Melalui Proker yang sistematis diharapkan tercipta pemerintahan desa yang tangguh dan masyarakat yang mandiri,” tegasnya.

Rossandi berharap gagasan ini juga bisa diterapkan di desa lainnya.

“Jika diperlukan kami siap mendampingi,” katanya.

Pada kegiatan itu tampak turut hadir sebagai nara sumber, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidorajo Muklis dan Hendi, serta Tim Ahli (TA) P3MD Ulil Azmi.

Kasi intel Kejakasaan Negeri Sidoarjo Hendy S menyampaikan pentingnya objektivitas dalam menyusun rencana kerja dan Anggaran agar tidak terjadi manipulasi data kegiatan

Sedangkan TA P3MD Ulil Azmi berharap agar Setiap Proses Perencanaan BPD dan Pemdes harus ada Komunikasi yang Baik.

“Jangan memaksa membuat kebijakan bersandar pada selera individu maupun kelompok tertentu,” kata Azmi. (*)

Jember – Jempol. Sebelum Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jember menghirup udara bebas, tampaknya harus dipastikan terlebih dulu kesiapan mentalnya.

Saat ditemui awak media disela – sela pementasan Band Warga Binaan Lapas Jember di Kota Cinema Jember,  Jumat (17/01/20) staf Sub Pembinaan dan Kesehatan Lapas 2A Jember, Andi Eko Sutrisno menyampaikan,  pementasan musik  itu bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat langsung, bahwa warga  lapas juga memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan masyarakat.

“Tujuannya adalah mempersiapkan kembali mereka untuk berintegrasi dengan masyarakat,” ucap Andi.

Kata Andi, kegiatan itu merupakan program rutin yang dilakukan Lapas Jember untuk mendekatkan kepada masyarakat.

“Sebelum mengeluarkan mengeluarkan warga binaaan harus melalui sidang dan asesment apakah yang bersangkutan benar-benar siap atau tidak,” ujarnya.

Andi juga mengaku, aksi memukau   warga binaan sudah  sering mengisi acara-acara penting.

“Salah satu contoh di Car Freday dan masih banyak kegiatan lain di luar lapas,” sebutnya.

Bahkan kata Andy, para pemain musik itu akan ada kontrak khusus untuk rutin bermain di beberapa tempat.

“Dengan begitu masyarakat akan melihat. Stigma yang semula lapas itu adalah penjara tidak lagi. Tetapi lembaga pembinaan,” sebutnya.

Salah satu warga lapas Anton “Macan” yang sedianya akan meninggalkan Lapas pada hari Minggu (19/01/20) bersama grup  musik band warga binaan Lapas 2A Jember, Jawa Timur, mampu  memukau ratusan pengunjung Kota Cinema Jalan Gajahmada.

Sementara penghuni Lapas Jember Anton, mengaku senang bisa diberikan kesempatan untuk bisa tampil dalam berbagai ajang.

“Ini sebagian karya kami sebagai warga binaan. Bukan hanya musik, kami juga diajari seni rupa dan kegiatan kami di salam lapas,” akui Anton.

Warga Kelurahan Gebang ini juga berharap, jika nanti brbas,  masyarakat bisa  menerima penghuni lapas.

“Ambilah sisi baik dari kami. Jangan ditiru apa yang tidak baik dari kami. Terimasih pada pembina lapas, yang selama ini membina kami,” lugasnya.

Tokoh Masyarakat Jember Dima Akhyar yang tampak turut menyaksikan pementasan Warga Lapas  turut mendukung upaya Sosoalisasi yang dilakukan Lapas Jember.

“Ini bagus, agar Warga Lapas bisa percaya diri, sekaligus juga mengedukasi masyarakat agar juga bisa menerima warga lapas seperti bagian dari masyarakat pada umumnya,” katanya. (*)