Jempolindo.id – Jember. Aliansi Advokat Jember ahirnya melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Jember tahun 2019 kepada Tim Saber Pungli. Pasalnya, menurut Anasrul SH pelaksanaan pilkades sarat penyimpangan. Sabtu (21/9/19).

Menurut Anas,  berdasar  Perbup 41 Tahun 2019 pasal 45 ayat (2) dan pasal (3). Di sebutkan,  Kepala Desa, BPD dan Panitia Pilkades di larang memungut dan membebani  bakal calon dan  atau calon kepala desa untuk biaya pemilihan kepala desa.

” Jika hal tersebut terbukti di lakukan maka akan di berikan sanksi  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, bukan hanya anggaran yang bersumber dari calon saja tapi anggaran yang berasal dari APBD pun diminta untuk di usut,. Anas memandang  banyak  aturan yang di langgar.

Bahwa SK Bupati Jember No. 519 Tahun 2019 tentang anggaran Pilkades baru keluar tanggal 30 Agustus 2019. Namun SK tersebut berlaku surut pada bulan januari 2019.

“Bagaimana bisa melaksanakan kegiatan aturan dan Anggaran belum jelas. Terutama keharusan adanya  lelang,” kata Anas.

Upaya Aliansi Advokat Jember menurut Anas merupakan  upaya hukum yang niscaya harus ditempuh. Setidaknya dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi segenap pihak.

“Kita berharap Tim Saber Pungli betul-betul serius untuk menangani nya.,” Tegasnya.

Ditanya mengapa tidak melapor melalui Polres Jember, Anas tidak bersedia bersedia berkomentar.

“No comment,” pungkasnya.(*)

Jempolindo.id – Jember. Perjalanan dr Faida MMR menuju pencalonan Bupati Jember Kedua (2020 – 2025)  tampaknya mendapat sandungan cukup berat.  Anggota Dewan Penasehat Wilayah Partai Nasdem H Kamil Gunawan meyakini Faida tidak akan  mendapat rekom dari Partai Nasdem. Sabtu (20/9/19).

“Saya meyakini Faida tidak akan mendapat rekom nasdem,” kata H Kamil melalui rekaman yang beredar.

Inisiator Partai Nasdem Jember itu menjelaskan selama kepemimpinan Faida (2015-2019), Kondisi Kabupaten Jember bukan membaik  tetapi malah turun. Karenanya, H Kamil berharap DPP Partai Nasdem mau mendengar aspirasi dari bawah.

“Karena banyak kegagalan (red: selama kepemimpinan Faida) Nasdem harus menerima aspirasi dari bawah,” katanya.

Tokoh gaek itu menilai  dr Faida MMR gagal memimpin   Jember.  H Kamil menyebut sederetan catatan kegagalan kepemimpinan Faida, diantaranya  buruknya tata kelola     Birokrasi yang   tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Organisasi Pemerintah Daerah misalnya, itu kan di PLT terus terusan. Kan tak bisa berbuat banyak untuk pelayanan masyarakat jika sifatnya PLt ,” sergah H Kamil.

• Kabupaten Jember sebagai daerah pertanian juga dinilainya sejak 2015 – 2018  mengalami penurunan.
• Begitupun dibidang pendidikan, Kabupaten Jember yang awalnya menduduki peringkat empat di tingkat nasional, kini malah turun ke peringkat 34.
• Hancurnya pembangunan infrastruktur. H Kamil menyebut   banyaknya jalan jalan rusak.
• Sementara  SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2015 sebesar 400 M, Tahun 2016 sebesar 500 Milyar, Tahun 2017 sebesar 600 Milyar dan tahun 2018 sebesar 713 Milyar.   jika dioptimalkan untuk pembangunan, maka satu desa bisa mendapat 3 Milyar.

“Jika uangnya dikembalikan kepada negara, kan gak mungkin digunakan untuk pembangunan,” tegasnya.

Catatan kritis itu membuat Pemilik Beras Cap Cobra itu menyakini Faida tidak bakal mendapat rekom dari Partai Nasdem.

“DPP Partai Nasdem itu peka lho ya, kalau sudah tidak peduli dengan aspirasi rakyat kan tidak mungkin didukung,” katanya.

Diakuinya belum ada sinyal dari DPP Nasdem soal penolakan merekom pencalonan Faida sebagai Bupati Jember periode 2020-2025, tetapi H Kamil hanya meyakini DPP Nasdem akan menolak. Apalagi, Kata H Kamil, Nasdem sudah tahu kondisi Jember yang sebenarnya.

“Jika DPP Nasdem tetap merekom Faida,  ya itu berbeda arah dukungan saya. Kan biasa dalam politik. Tetapi saya tetap akan menolak mendukung petahana,” pungkasnya. (*)

Jempolindo.id – Jember. Terpilihnya Dr Nurul Ghufron SH MH sebagai Komisioner KPK mendapat apresiasi banyak kalangan, tak terkecuali Jember Against Corruption (JAC).

Melalui Ketua JAC Kholilurrohman yang dikonfirmasi Jempol melalui Whatsapp, Senin (16/9/19), sebagai lembaga mitra KPK tentu saja JAC turut bangga.

“Semoga terpilihnya Pak Ghufron semakin membuat KPK lebih baik ke depan,” kata Kholil.

Sebagai orang Jember, tentu saja Kholil juga mengaku bangga, setidaknya ada orang Jember yang mampu berkiprah dikancah nasional.

“Apalagi kiprahnya sebagai pimpinan KPK, lembaga paling bergengsi di kancah nasional. Semoga dapat membawa nama harum Jember,” harap Kholil.

Menepis Isu

Memang selama ini tak banyak yang mengenal Jember Against Corruption (JAC). Menurut Kholilurrohman, lembaga itu didirikan tahun 2010,  saat masih menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

“Kawan – kawan mahasiswa yang sepaham tentang pencegahan korupsi sejak dini berhimpun bersama mendirikan JAC,” katanya.

Peranan JAC menurut pemuda yang kini menjadi aktifis Partai Nasdem Jember itu  disamping upaya pencegahan anti korupsi juga  kegiatan yang mengedukasi publik, sehingga diharapkan publik memahami tentang dampak dan bahaya korupsi.

“Meski tidak terpublikasi dengan baik, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan JAC, memang target kami masih dilingkungan mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menyoroti penyimpangan APBD,” tegas Kholil.

Lebih lanjut, mengenai adanya tudingan    JAC menerima CSR dari KPK, buru – buru  Kholil menepis tudingan itu. Memang dalam kegiatannya JAC pernah menerima logistik berupa pamflet dan sejenisnya

” Saya kira tidak benar kalau JAC menerima CSR. Kalau logistik untuk mendukung kegiatan ya saya akui,” pungkasnya. (*)

Jempolindo.id – Jember. Salah satu lompatan pembicaraan saat Diskusi Silaturahim yang digelar Komunitas  Jember Idea di kediaman aktifis Partai Golkar Hafidi, Sabtu Malam Minggu (14/9/19) mencuatnya gagasan Calon Bupati jalur independen.

Menariknya gagasan itu justru dilontarkan tokoh Partai Perindo AO Prastiono  yang berpendapat perlu digagas Calon Bupati Independen.

“Saya kira perlu dijajaki kemungkinan memberangkatkan calon bupati Jember dari jalur independen,” kata Prasetyo.

Pemikiran Prastiono itu berawal dari  semangat jalur independent  di dasari  dari pengamatannya atas  ketidakmampuan para politisi lokal untuk mempengaruhi para pimpinan parpol di pusat yang notebene sebagai pihak penentu terbitnya rekom   balon bupati Jember.

“Rekom banyak yang jatuh kepada balon yang kadang hanya menang popularitas tanpa visi misi kedepan yang jelas untuk jember lebih baik,” kata Prastiono.

Harapannya Kata Prationo, munculnya sosok yang siap dengan visi dan misi kuat untuk Jember kedepan,  siap bersinergi dengan masyarakat dan semua element,  tidak hanya atas kepentingan politik dan partai politik

“Selama ini jalur  independen   di Jember  hanya di motori keinginan individu  dan kelompoknya sendiri saja. Sekarang saatnya di usung  masyarakat Jember secara lebih masif,” tandasnya.

Undang – undang memang memungkinkan mengusung calon bupati dari jalur independen, meski selama ini calon bupati Jember yang berhasrat dari jalur independen belum ada yang berhasil melampaui tahapan yang dipersaratkan undang – undang.

Menurut tokoh LSM MP3 Jember Farid Wajdi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada pilkada, yaitu 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih (DPT pilkada terakhir).

Rinciannya, yaitu 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Sedangkan syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.

“Apabila ada dukungannya tidak memenuhi syarat, atau karena terdapat kegandaan, maka perbaikan yang disetor sebanyak dua kali lipat. Misalnya, dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 100 KTP, maka perbaikan yang harus disetor sebanyak 200 KTP,” kata Farid.

Gagasan lepas cabup independen barangkali berangkat dari kegelisahan publik terkait dengan calon bupati yang direkomendasi Partai Politik ternyata belum memenuhi ekspektasi publik.

Terlebih dalam penentuan calon bupati, publik hanya disuguhi barang jadi yang hampir sama sekali tidak dilibatkan  memberikan penilaian. Apalagi dalam menentukan rekom, hampir seluruh  partai kewenangannya ada di tingkat Dewan Pengurus Pusat Parpol.

Mantan Aktifis Partai Golkar Ir Sujatmiko juga merasa perlu menjajaki kemungkinan pencalonan bupati Jember dari jalur independen.

“Jika memang memungkinkan kenapa tidak didorong munculnya tokoh yang bersedia diusung dari jalur independen,” katanya.

Kalaupun dalam kontestasi politik dimenangkan cabup independen, maka akan menjadi alat evaluasi bagi partai politik, sekaligus diharapkan  mampu membangun budaya politik baru.

“Jember Idea bisa itu memulai untuk melakukan pemetaan politik,” tandas Sujatmiko. (*)

Jempolindo.id – Jember. Situasi Kabupaten Jember selama empat tahun terahir, tampaknya tak lepas dari perhatian mantan politisi Partai Golkar Ir M Sujatmiko. Dalam sebuah forum silaturahmi yang digelar Jember Idea, politisi gaek itu mengungkapkan keprihatinannya. Sabtu (14/9/19).

“Saya merasa prihatin melihat situasi Kabupaten Jember belakangan, yang tampaknya sedang terjadi pergeseran nilai,” kata Sujatmiko.

Eks Dirut PDP Kahyangan yang kini memilih menyingkir dari hiruk pikuk panggung politik itu mencoba memotret masyarakat Jember yang sudah semakin cuek terhadap perkembangan situasi.

“Jangankan  masyarakat  awam, masyarakat lapis atas saja sudah enggan bersikap,” katanya.

Menurut Sujatmiko  salah satu penyebab cueknya masyarakat adalah  adanya informasi yang kurang berimbang sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak utuh.

“Saya kira perlu ada upaya agar informasi bisa sampai pada  masyarakat hingga ke lapis bawah secara utuh,” katanya.

Sementara Sujatmiko juga menyayangkan mlempemnya anggota DPRD Jember. Mantan anggota DPRD Jember itu membandingkan daya kritis legislatif pada eranya dan era sekarang. Memang, ada aturan perundangan yang berubah tentangan kewenangan DPRD, tetapi setidaknya fungsi utama DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan budgeting, legislasi dan kontrol masih tetap.

“Apalagi ini sebagian besar anggota Dewan masih baru, tentu perlu diberi masukan agar peranannya bisa optimal,” harapnya.(*)

Jempolindo.id – Jember. Menepis maraknya spekulasi pencalonan  dr Faida MMR sebagai Bupati Jember periode 2020 – 2025, ahirnya Bupati Jember itu mendaftarkan diri melalui DPC PDI Perjuangan Jember. Sabtu Pahing (14/9/19).

Meski posisinya sebagai Bupati Jember menurut Humas DPC PDI Perjuangan Jember Lukman Winarno, tidak lantas Faida diperlakukan istimewa.

“Ya kita perlakukan sama seperti pendaftar lainnya,” kata Lukman.

Pada Pilkada ‘2015, Faida berpasangan dengan KH Abdul Muqid Arief  berangkat dari rekomendasi Partai Nasional Demokrat dan PDI Perjuangan berhasil mengantarkannya sebagai Bupati Jember periode 2015 – 2020.

Ditanya soal kontribusi Faida selama menjadi Bupati Jember, Lukman buru – buru menepis.

“gak paham, kan kemarin aku gak jadi pengurus PDI Perjuangan,” Tepis Lukman.

Sampai berita ini diturunkan sudah ada 14 Pendaftar melalui PDI Perjuangan. Baru 13 pendaftar yang sudah mengembalikan formulir, sementara Eko Heru Sunarso belum terlihat mengembalikan formulir.

“Soal keputusan  calon yang akan direkom PDI P itu ranah DPP,” pungkas Lukman. (“)