Beranda blog

Prihatin Dampak Corona,  DPC GMNI Jember  Sarankan  Pemerintah Daerah Alokasikan APBD

0

Jember_Jempol. Memperhatikan dampak Wabah Covid 19 ( Corona ) yang terus merebak,  mahasiswa yang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Jember meminta Pemerintah Daerah alokasikan APBD 2020 untuk penangangan wabah Corona.

Hal itu disampaikan Ketua Ketua DPC GMNI Jember, Dyno Suryandoni usai  menggelar pertemuan  bersama BPBD Jember  di pendopo kabupaten Jember, kamis (2/04/2020).

Dyno mengingatkan, kebijakan pemerintah tentang  social distancing   akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karenanya harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi masyarakat dalam menghadapi wabah Corona.

“Saat ini masyarakat  banyak yang mengeluh ditengah wabah corona, sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka sebagai pekerja informal. Pedagang, pemilik kafe, angkutan online, angkutan umum dan masyarakat kelas menengah kebawah lainnya terancam kelangsungan hidupnya secara ekonomi,” tegasnya.

Dyno menilai  pemerintah   perlu  memperhatikan kehidupan ekonomi warga,  jika  pemerintah menghimbau  dan mengharapkan masyarakat  tetap berada dirumah. Secara otomatis masyarakat akan meninggalkan pekerjaannya dan tentu mereka akan kehilangan pendapatan harian untuk keberlangsungan hidup.

“Maka pemerintah perlu mengalokasikan APBD dan anggaran strategis lainnya demi mensubsidi kebutuhan hidup masyarakat kelas menengah kebawah yang semakin terancam karena dampak wabah corona,” kata dyno.

Dyno Suryandoni mengatakan, pertemuan dengan BPBD bermaksud  bertukar pikiran dan memberikan masukan, sekaligus bersinergis dalam penanganan penyebaran virus corona di Jember. Dyno menilai  perlunya  langkah preventif dan promotif serta edukatif  terhadap masyarakat,  apalagi  Jember telah ditetapkan statusnya sebagai zona merah.

“Peran GMNI dalam  berkontribusi  memberikan gagasan kepada pemerintah dalam penanganan mencegah penyebaran virus corona sangat penting dan menjadi bagian dari misi kemanusiaan serta amanat dari pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.   Karenanya, kehadiran GMNI menjadi suatu keharusan ditengah acaman  bahaya virus corona. Maka, penting bagi  GMNI untuk bisa memberikan formula kebijakan kepada pemerintah dalam penanganan virus corona, serta  berperan  mengedukasi masyarakat terutama agar mematuhi social distancing dan physical distancing. Selain itu yang paling penting adalah memikirkan  dampak dari virus Corona terhadap ekonomi masyarakat,” Kata Dyno.

Dyno menambahkan, selain  bersinergis bersama BPBD untuk bergotong royong dalam mencegah penyebaran corona di Jember,  pertemuaan tersebut juga mengingatkan pemerintah, bahwa masih banyak kendala yang dihadapi,  anatara lain kesiapan  alat pelindung diri (APD) masyarakat untuk mencegah resiko penularan virus corona sudah mengalami kelangkaan, seperti masker, hand sanitizer,  sangat sulit didapatkan.

Kalaupun ada, harganya sangat tidak masuk akal. Solusina,  Pemerintah harus menjamin ketersedian fasilitas penunjang masyarakat dalam mencegah resiko penularan virus corona.

Dyno menegaskan, GMNI siap menjadi relawan penanganan wabah corona di kabupaten Jember, apabila diperlukan. Apalagi sekarang BPBD sedang ada program penyemprotan disinfektan ke beberapa wilayah di Jember yang menjadi pusat keramaian publik,  dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, karenanya membutuhkan dukungan semua elemen  bersama melawan virus corona, khususnya di Kabupaten Jember.

“Tentunya apabila kita dibutuhkan menjadi relawan, kami akan siap dan pasti akan segera kita koordinasikan secara internal,” Kata Dyno. (W_1)

Update Corona : 1.285 Kasus, 114 Meninggal, 64 Sembuh

0

Jakarta_ Jempol — Sejumlah media nasional merilis keterangan pers Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Minggu (29/3).

Yuri menjelaskan jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona  mengalami peningkatan per Minggu (28/3). Jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.285 kasus, korban meninggal dunia 114 orang, pasien sembuh 64 orang.

“Oleh karena itu mari sadari betul penambahan kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan di lingkungan masyarakat masih ada kasus positif yang belum isolasi,” kata Yuri

Pada Sabtu (28/3), pasien terkonfirmasi positif mencapai 1.155 kasus, korban meninggal mencapai 102 orang, sembuh 59 orang.

Meski Pemerintah telah berulang kali mengampanyekan social distancing serta mengimbau masyarakat agar beraktivitas, belajar dan bekerja dari rumah. Namun, pemerintah mengakui kedisiplinan warga perlu ditingkatkan.

“Penularannya rentan pada orang-orang yang masih berkeliaran di luar rumah, padahal sudah disuruh diam di rumah,” ujar Yurianto.

Yuri mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama tinggal di rumah, tak lupa untuk menerapkan physical distancing dan mengonsumsi makanan bergizi.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji aturan larangan mudik. Eskalasi kasus corona berpotensi naik berkali-kali lipat jika terjadi pergerakan warga besar-besaran melalui mudik.

“Pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu,” kata Mahfud saat melakukan video conference dengan awak media, Jumat (27/3).

Dia memahami dalam Undang-undang Dasar warga pulang ke kampung masing-masing atau mudik adalah hak setiap orang. Ini juga merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dilanggar oleh negara secara sembarangan.

“Tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi,” katanya.(*)

Nekat Gelar  Pesta Pernikahan Polres Jember Tegas Bubarkan

0

Jember_Jempol. Saat mewabahnya  Virus  Corona masih ada yang nekad adakan Pesta Pernikahan. Karenanya,

Polres Jember dan jajarannya sesuai Maklumat Kapolri  terpaksa membubarkan hajatan itu. Seperti yang terjadi di Kecamatan Semboro dan Tempurejo.

Tentu saja warga kecewa, hajatan yang sudah dipersiapkan jauh hari dan menelan biaya puluhan juta rupiah itu harus bubar saat acara berlangsung.

Melalui Vidio yang sempat viral, tampak Kapolsek Semboro  Iptu. Faturohman sedang meminta agar acara hajatan  membubarkan diri.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menjalankan amanat kapolri, ” pintanya.

Begitupun Hajatan di Kecamatan Tempurejo juga dibubarkan  Kapolsek Tempurejo AKP Sutanto yang  menyatakan  sesuai maklumat kapolri dilarang ada kerumunan warga sebagai upaya  memutus penyebaran virus Corona.

Menyikapi tindakan pembubaran kerumunan massa itu,  kapolres Jember AKBP. Aris Supriyono   saat dikonfimrasi media melalui  ponselnya
Menyatakan tindakan itu dilakukan sesuai maklumat Kapolri dalam upaya menanggulangi wabah Virus Corona.

“Pembubaran   sesuai ketentuan. Yakni maklumat Kapolri,” tegasnya.

Menurut  Aris, sesuai maklumat Kapolri   masyarakat dilarang mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri termasuk resepsi keluarga.

Setiap anggota  polri, menurut AKBP. Aris  wajib  menjalankan maklumat itu, sebagai upaya penanggulangan  penyebaran virus Corona dengan   memutus penyebarannya.

” Kita melakukan itu demi masyarakat Jember atas dasar Undang-undang, ” pungkasnya. (U_1)

Warga Mangaran Geram, Hampir 5 Tahun Sertifikasi 50 Ha Tanah Tak Kunjung Selesai

Jember_ Jempol. Warga Desa Mangaran Kecamatan Jenggawah geram, pasalnya proses sertifikasi tanah seluas 50 ha tak kunjung ada kejelasan. Senin (23/03/2020)

Peta 50 Ha Tanah Eks HGU PTP.XII Desa Mangaran Kec Jenggawah Jember

Didampingi Sugito, selaku salah satu anggota Tim Verifikasi Kabupaten Jember, sejumlah warga Mangaran kembali  mendatangi Kantor BPN Kabupaten Jember bermaksud meminta penjelasan terkait berlarut – larurnya proses penyelesain sertifikasi tanah mangaran itu.

“Kami sudah berkali – kali mendatangi BPN untuk meminta penjelasan, tetapi pihak BPN tidak punya kemauan baik, malah kami dipermainkan,” sergah Sugito.

Tanah eks HGU PTPN XII itu, kata Sugito pada tahun 2015 telah dilakukan tahapan verifikasi dan pendataan.

“Atas dasar hasil verifikasi itu, maka telah terbit Sertifikat pelepasan tanah atas objek eks HGU iti,” kata Sugito kesal.

Tahapan selanjutnya, menurut Sugito seharusnya sudah dilakukan penerbitan sertifikat untuk masing – masing subjek atas objek tanah itu.

Sayangnya, hingga hampir 5 tahun berlalu tak kunjung ada kejelasannya.
“Kami merasa hanya dipimpong,” sergahnya.

Sampai berita diterbitkan, Jempol belum berhasil menghubungi pihak BPN Jember. (*)

Hari Diskriminasi Rasial Internasional :  “Memperkokoh Tindakan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Di Papua”

0

Oleh : ALFIAN ANGGI DARMAWAN *)

Sebagai negara mega cultural diversity, indonesia memiliki 250 kelompok etnis dengan 500 jenis bahasa daerah. Namun, perlakuan diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi isu yang kerap di politisasi hingga berujung pertikaian dan perpecahan bangsa.

Penting bagi Indonesia dalam menanamkan nilai torelansi dan dialog diatas perbedaan. Bertepatan dengan hari Diskriminasi Rasial Internasional tanggal 21 Maret 2020 adalah sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian diantara semua ras dalam sektor kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Konvensi ini juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan pengkriminalan keikutsertaan dalam organisasi rasis. Hendaknya perayaan yang diadakan setiap tahunnya tidak hanya sekedar dimaknai sebagai perayaan saja, tetapi sebagai wujud perjuangan kaum ras minoritas untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan.

Negara Indonesia masih di hadapkan pada persoalan diskriminasi ras dan etnis yang terjadi secara masif, mulai dari sektor politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Persoalan demikian, dilatarbelakangi oleh dominasi ras melayu yang berkulit warna terang sawo matang melihat orang ras melanesia yang berkulit gelap rambut keriting sebagai manusia paling rendah, paling bodoh dan paling tertinggal dari aspek kemajuan modernisasi. Karena merasa lebih dominan dan lebih pintar, orang-orang melayu mengkontruksi tekanan secara politik, ekonomi, Hukum maupun pemerintahan terhadap orang-orang ras melanesia. Secara kesukuan yang paling banyak menjadi sasaran diskriminatif rasial yang berupa rasisme di Indonesia adalah suku bangsa Papua.

Diskriminasi rasial terhadap suku bangsa papua ini terus berlangsung sepanjang tahun. Sejak perebutan wilayah Papua masuk ke Indonesia sampai sekarang. Pandangan diskriminasi rasial tersebut masih terbudayakan oleh bangsa melayu terhadap bangsa melanesia. Dalam pandangan melayu, orang papua sering disamakan seperti sejenis binatang hutan. Merendahkan martabat kemanusiaan sejajar dengan martabat sejenis binatang. Pandangan rasial ini terus tumbuh dan berkembang secara terstruktur, sehingga perlakuan diskriminatif dalam pergaualan sehari-hari terlihat jelas antara ras melayu dengan ras melanesia.

Pergaulan sosial dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan ataupun kampus masih terasa adanya gab disriminasi. Pemahaman masyarakat akan dampak rasialisme masih minim dengan adanya konten-konten provokatif yang membanjiri dunia maya laku dikonsumsi.

Pada tahun 2019 lalu, di Indonesia tengah mengalami salah satu kerusuhan terbesar di wilayah Papua, dipicu oleh perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur oleh personel keamanan dan masyarakat sipil. Meski rasisme terhadap terhadap rakyat Papua bersifat endemik di seluruh Indonesia, akar dari protes tersebut terletak pada sejarah kolonisasi, dominasi etnis,dan asimilasi budaya dibawah kekuasaan Indonesia yang telah berlangsung lama dan keras.

Sejak kejadian itu, demonstrasi anti-rasisme telah berlipat ganda dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar tiga puluh lokasi di seluruh nusantara.

Perlakuan rasialis inilah yang merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pemberontakan jiwa orang ras melanesia atau Papua yang ingin segera lepas dari Indonesia untuk membentuk negara sendiri. Ini merupakan bukti perlawanan keras dari orang-orang Papua, dimana perjuangan Papua merdeka dari waktu ke waktu terus berkembang luas.

Perjuangan melalui jalur diplomasi maupun jalur militer dengan kekerasan semakin hari makin sulit teratasi oleh pemerintah indonesia. kemiskinan masyarakat dan degradasi ekologi tetap marak di daerah-daerah dimana kegiatan ekstraktif dari atas ke bawah (top-down) dan berbagai kegiatan perusahaan lainnya masih terus berlangsung.

Terlepas dari sumber daya alamnya yang kaya dan PDB regional yang tinggi. Papua tetap menjadi wilayah termiskin di Indonesia dengan tingkat kematian tertinggi pada anak-anak, tingkat melek huruf terendah, dan tingkat penyakit HIV/AIDS tertinggi kedua di Indonesia. Disamping itu, dalam ranah politik Partai Papua Bersatu (PPB) yang merupakan partai lokal masyarakat papua tidak dapat ijin sebagai peserta pileg 2019 karena belum adanya regulasi hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal papua dan UU Otonomi Khusus (Otsu) yang dinilai terjadi banyak kendala sehingga belum berjalan secara optimal terkait masalah distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas.

Bertepatan dengan Hari Diskriminasi Rasial Internasional maka sebagai organisasi gerakan yang juga menjadi bagian daripada perjuangan dalam mewujudkan keharmonisan, rasa persatuan dan toleransi didalam kebhinekaan.

Dengan ini Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Cabang Jember menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menegaskan kepada pemerintah untuk memperhatikan hal-hal strategis yang perlu dievaluasi dalam pembahasan revisi UU Otonomi Khusus Papua yang masuk Prolegnas 2020.
    Dikarenakan UU Otonomi Khusus Papua merupakan suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan serta pemberdayaan seluruh rakyat di Papua. Disamping itu, UU Otsus merupakan kompromi politik yang dimaksud untuk merespon tuntutan kemerdekaan Papua guna menengahi konflik yang melanda Papua dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Dalam pembahasan Prolegnas terkait Otsus Papua tersebut, pemerintah harus melihat hal-hal yang strategis untuk dievaluasi khususnya dalam aspek pembangunan daerah yang berjalan sangat lamban dan pemekaran wilayah papua yang saat ini masih sering bermasalah. Disamping itu, pada ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Otsus tentang Partai Politik dan bukan Partai Politik Lokal dinilai menghambat serta menghalangi Partai Politik Papua Bersatu (PPB) untuk ikut serta dalam Pileg 2019. Jika berbagai kelemahan dan kendala pelaksanaan Otsu ini tidak segera di perbaiki, maka dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kesungguhan pemerintah dalam memenuhi tuntutan mereka dan sangat memungkinkan justru semakin menggema suara-suara kritis yang menghendaki perpisahan Papua menjadi wilayah merdeka yang lepas dari wilayah NKRI.
  2. Mendesak pemerintah untuk membentuk Badan Pengawas Khusus dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
    Dalam hal ini, perlu adanya suatu pengawasan dalam menjalankan UU Otsu ini agar terukur, terarah dan tepat sasaran. Mengingat bahwa banyak sekali kendala yang menghambat pembangunan dan pemberdayaan rakyat Papua. Dengan demikian, jika tercipta sinergi antara idealitas normatif dengan sikap nyata dan konsistensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah papua, maka Otsus menjadi suatu penyelesaian dan kebijakan terbaik dalam mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua.
  3. Mendesak pemerintah untuk menjalankan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
    Dalam hal ini dikarenakan tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, konstitusi 1945 dan deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Negara mengakui bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Melalui UU Nomor 40 tahun 2008 meminta setiap warga negara wajib membantu mencegah terjadinya diskriminasi Ras dan Etnis. Serta setiap warga negara memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi Ras dan Etnis.
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga rasa persatuan, toleransi, kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara
    Dalam masyarakat majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Mencoba menghilangkan tindakan provokasi melalui konten media sosial yang berbau rasisme demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tak mungin terwujud. Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial sosial budaya tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik. Maka, seharusnya keberagaman justru menjadi pendorong masyarakat untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

*) Penulis adalah  Komisaris DPK GMNI FIB- UNEJ

Kepemimpinan Bupati Faida Di Tengah Badai Kritik (I)

0

Jember _ Jempol. Sejak dr Faida MMR dilantik sebagai Bupati Jember 2016 – 2021 kritik atas kebijakannya sudah bertaburan. Tetapi tak satupun kritik pedas itu yang sanggup menggoyahkan pendiriannya, bahkan pemerintah pusat seolah tak berdaya menghadapi kecerdikan Bupati Jember perempuan itu.

Kali ini Jempol coba menghimpun riwayat kepemimpinan Bupati Faida dalam  badai kritik, sebagai bahan renungan bagi segenap pihak yang mungkin mempunyai kepentingan mempelajarinya.

Harus diakui sepak terjang Bupati yang punya jargon Tegak Lurus dan 3 B (Benar _ Baik _ Betul) itu memiliki karakter kepemimpinan yang tak lazim, bahkan hampir saja berbanding terbalik dengan logika birokrasi pada umumnya.

Semua tuduhan  atas  kebijakannya salah, pada ujungnya tak ada yang dapat membuktikan kesalahan, bahkan Aparat Penegak Hukum sekalipun gagal membuktikan kesalahan yang dituduhkan.

Paling banter merebak isu “masuk angin”

Agar bisa memahami dengan tepat coba kita telusuri dari awal memimpin Kabupaten Jember.
Faida yang berpasangan dengan KH Abdul Muqiet Arif dilantik pada hari Rabu (17/02/2016) di Gedung Grahadi Surabaya, bersama 17 Kepala Daerah lainnya di Propinsi Jawa Timur.
Pasangan itu mempunyai 22 Janji Kerja yang ditargetkan akan dicapai selama lima tahun kepemimpinannya.

“Saya bersama Pak Muqit akan menjadikan Jember sebagai gerbang baru pembangunan dengan merealisasikan 22 janji kerja,” ujarnya usai pelantikan.

Banyak pihak meragukan kemampuan Faida merealisasikan janji politik yang dinilai tidak realistis, karena tidak didukung dengan fakta yang ada. Misalnya soal pembangunan embarkasi dan asrama haji. Keraguan itu terungkap saat diskusi publik yang digelar PWI Jember di Hotel Aston.

Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember saat itu Isman bahkan turut meragukan janji itu bisa diwujudkan, karena lapangan terbang yang ada di Kabupaten Jember belum memenuhi syarat sebagai Bandara Embarkasi Haji, kalaupun mungkin hanya bisa sebagai lapangan terbang antara.

Faida memang tampak memaksakan kehendak  mewujudkan janjinya, sayangnya sampai menjelang akhir jabatannya janji mewujudkan Bandara Haji tidak juga terwujud.

Dalam diskusi publik yang digelar PWI Jember di Hotel Bintang Mulia, Sabtu (28/05/2016) bertajuk “Ada Apa Dengan Jember ?”, wartawan senior Agus Suratno mengungkapkan kritiknya selama 100 hari kerja kepemimpinan Faida – Muqid yang dianggapnya perlu membangun komunikasi politik antar  lembaga, agar pemerintahan Faida mendapat dukungan dari DPRD sebagai mitra kerjanya.

Suratno tampaknya saat itu sudah mencurigai adanya kemungkinan tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Potensi itu tampak ketika Faida tidak menghadiri ketidak hadiran Faida dalam rapat kerja Panitia Khusus Tambang DPRD Jawa Timur.

Belakangan, ketidak hadiran Faida itu berbuntut konflik masyarakat Silo yang menolak Blok Tambang Silo, sehingga mendorong adanya gelombang demo.

“Hubungan antar lembaga sangat penting, Negara kita adalah negara kesatuan. Namanya pemerintah itu dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif,” kata Suratno seolah sudah bisa membaca trend kepemimpinan Faida.

Interpelasi I
Kebiasaan Faida menjalankan pemerintahan tanpa melakukan koordinasi dengan  mengabaikan DPRD Jember menyebabkan DPRD Jember mempergunakan Hak Interpelasi sebagai hak politiknya.

Empat fraksi DPRD Jember bersepakat  menggelar Hak interpelasi, Senin (8/01/2017)  karena Faida dinilai telah melanggar Undang – undang no 17 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yakni tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD Jember yang seharusnya melalui konsultasi dengan pimpinan DRPD.

Pimpinan DPRD Jember Ayyub Junaedi (2014-2019), saat itu mengatakan sudah mengingatkan Bupati Jember atas rencana mutasi Sekretaris DPRD Jember Farouk yang kemudian digeser menjadi Komandan Satpol PP tanpa persetujuan DPRD Jember.

Tidak terlalu lama, DPRD Jember harus mengalah dengan mengahiri Hak Interpelasi, karena bersamaan dengan pembahasan APBD. Jika dilanjutkan, maka akan berdampak pada molornya pembahasan APBD yang berisiko pada tahapan pembangunan.

Kesan perseteruan antara DPRD dan Bupati Jember semakin menguat, dengan sulitnya Faida membangun komunikasi.

“Kenapa ini tidak dilakukan bupati ? apa sih sulitnya bupati bertemu dengan kami ?,” keluh Ayyub saat itu (Beritajatim.com, Minggu 8 januai 2017).

Untuk kepentingan berjalannya pembahasan APBD 2017, DPRD Jember ahirnya mengalah untuk tidak melanjutkan Hak Interpelasi.

Interpelasi II

Perseteruan antara DPRD Jember dan Bupati Faida terus berlanjut. Sepertinya Faida memang tidak mau melakukan komunikasi sebagaimana lazimnya, bahkan hingga susunan anggota DPRD Jember berikut pimpinan DPRD sudah berganti melalui Pemilihan Legislatif tahun 2019, sikap Faida terhadap DPRD Jember masih juga tak berubah.

Bermula dari teguran KASN, Mendagri dan Gubernur Jawa Timur terkait karut marutnya Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan Kabupaten Jember, tak satupun digubris Faida. Sikap cuek Bupati Perempuan itu juga telah menyebabkan Kabupaten Jember telah kehilangan kuota CPNS tahun 2019.

Atas permasalahan itu, DPRD Jember resmi menggunakan hak interpelasi, Senin (23/12/2019) yang selanjutnya digelar sidang paripurna, 27 desember 2019.

Lagi – lagi Faida tak sekalipun menghadiri undangan DPRD Jember, hingga DPRD Jember meningkatkan status Hak Interpelasi menjadi Hak Angket.

Hak Angket
Ketika diundang dalam sidang paripurna Hak Interpelasi, Faida tidak hadir malah berkirim surat meminta penjadwalan ulang. DPRD menolak permohonan Bupati Faida dan melanjutkan menjadi Hak Angket. Jumat (27/12/2019).

“Berdasarkan tata tertib, bahwa seharusnya bupati hadir sendiri atau diwakilkan, karena ditatib tidak ada penjadwalan ulang,” kata pimpinan DPRD Jember Ahmad Halim.

DPRD Jember menunjuk Tabroni sebagai Ketua Panitia  Angket yang bekerja selama 60 hari sebagai dalam ketentuan peraturan perundangan.

Polemik semakin panas, Bupati Faida malah membuat pernyataan kontroversial. Saat ditanya awak media tentang Hak Angket, Faida terkesan meremehkan.

“Gak penting,” jawaban Faida itu malah menjadi viral.

Bupati Faida malah menilai Hak angket illegal, karenanya tidak sekalipun Faida menghadiri undangan DPRD Jember, bahkan tersiar kabar melarang jajaran dibawahnya untuk hadir dalam undangan DPRD Jember, hingga berahir masa waktu Hak Angket dan diparipurnakan pada hari Jumat (20/03/2020).

Saat Sidang Paripurna Hak Angket, yang dihadiri 50 anggota DPRD Jember malah bersepakat meningkatkan statusnya menjadi Hak Berpendapat yang mengarah pada pemakzulan, karena Faida telah dinilai menyalah gunakan kewenangannya dan melanggar sumpah jabatan.

Bersambung…….. (*)

Aliansi Mahasiswa dan Buruh Tolak Omnibus Law

0

Jember_Jempol. Sebanyak 15 elemen Mahasiswa dan Buruh Kabupaten Jember bersama rstusan  massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pelajar Buruh Rakyat Bersatu gelar aksi tolak  Omnibus di Gedung DPRD Jember. Kamis (19/03/2020).

ALIANSI MAHASISWA – PELAJAR – RAKYAT & BURUH BERSATU yang terdiri dari ;

  1. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).
  2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
  3. Front Nahdiyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
  4. BEM UNMUH Jember
  5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
  6. Komunitas Hijau Mahasiswa (KHM).
  7.  KAMMI
  8. LMND
  9. PMII
  10. HMI KOM.HUM
  11.  GMNI CABANG
  12. SDMN
  13. WSJ
  14. PERPUS JALANAN
  15. GEDRIK

RUU Cika Menguntungkan Investor

Pasalnya, RUU Cipta Karya (Cika) itu dinilai hanya menguntungkan Investor tanpa memperhatikan hak buruh, sebagai elemen yang terpapar langsung kebijakan itu.

“Karenanya, Warga Jember sebagai kota yang sadar akan dampak RUU Cika yang menyengsarakan masyarakat, kami berkomitmen turun ke jalan menyuarakan penolakan kami terhadap omnibus Law,” Kata Korlap Aksi Umar Faruk, seperti tertuang dalam rilis media.

Faruk yang juga ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Jember juga  menyayangkan pembuatan RUU Cika  tidak melibatkan seluruh masyarakat terdampak.

“Ahirnya, Omnibus Law hanya menjadi alat pemulus kepentingan kelompok, yang berujung pada ketidak harmonisan undang – undang dan ketidak pastian hukum di Indonesia,” tulisnya.

Mengarah Pada Otoritarianisme

RUU Cika ditengara justru akan menyebabkan obesitas (kegemukan) peraturan pemerintah, dengan memberikan ruang terlalu luas kepada pemerintah. Kata Faruk, laiknya UU lahir dari eksekutif dan legislatif.

“Fleksibilitas pemerintah dalam melakukan pengaturan jangan sampai disalah gunakan rezim sehingga hukum mengarah pada otoritarianisme,” tegasnya.

Aliansi juga menyoal belum seriusnya RUU Cika menyusun konsepsi sangsi dan pertanggung jawaban pidana, khususnya dalam pidana lingkungan.

“Dengan dihilangkannya pidana koorporasi  mengakibatkan kesewenang wenangan koorporat, apalagi dalam.sekror lingkungan. Melihat dari beberapa kasus yang ada, kejahatan koorporasi terhadap lingkungan  hampir seluruhnya lolos dari jeratan hukum, apalagi jika sanksi pidana dalam RUU Cika tidak ada konsepsi yang jelas,” tegasnya.

Liberalisasi Pendidikan dan Pers

RUU Cika juga memuat permasalahan yang diantaranya terkait dengan pendidikan dan pers. RUU Cika membuka celah tumbuhnya semangat liberalisasi yang bisa menjauhkan harapan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan gratis.

Pers juga akan mendapatkan ancaman serius, dengan adanya meningkatnya sangsi denda  dari 500 juta hingga 2 milyar.

“Kebijakan itu tentu mencederai semangat reformasi, khususnya dalam kebebasan pers,” tandasnya.

Corona Jangan Jadi Pengalihan Isu

Merebaknya virus Convid 19 atau dikenal dengan Virus Corona diharapkan tidak jadi pengalihan isu, apalagi hampir berbarengan dengan pembahasan RUU Cika yang rencananya DPRRI akan digelar sidang paripurna  tanggal 23 Maret 2020.

Aliansi Jember meminta agar pemerintah juga memperhatikan kesehatan buruh, yang juga berpotensi terpapar.

Pernyataan Sikap

Untuk memperjuangkan sikapnya, Aliansi Jember meminta agar DPRD Jember menyatakan sikap menolak RUU Cika, dengan melakukan langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cika digagalkan.

Aliansi Jember juga meminta agar DPRD Jember mendesak pemerintah turut memperhatikan kesehatan buruh ditengah merebaknya Virus Corona.

Menurut Faruk, menanggapi tuntutan Aliansi Jember itu Pimpinan DPRD Jember telah menyatakan menolak secara lisan atas RUU Cika.

“Pakta intregritas telah dikirim melalui Faximile dengam disaksikan 15 elemen,” tandasnya. (Arul)

Jadi Buron 4 Tahun Mantan Kades Pecoro Ahirnya Diringkus  Kejaksaan  Jember 

Jember_Jempol. Selama 4 tahun  Iwan Hendrik  jadi buronan, ahirnya  Tim kejaksaan negeri Jember  menangkap mantan Kepala Desa   Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabuaten Jember di rumahnya. Kamis,  (19/3).

Iwan berstatus  terpidana kasus korupsi Anggaran  Dana Desa (ADD)  desa pecoro tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp. 100.169.000 telah  dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung pasca kasasi pada tahun 2015.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jember
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jember Satya Adi Wicaksana

Kasi Pidsus kejari Jember Satya Adi Wicaksana kepada sejumlah wartawan mengungkapkan putusan MA  memutus terpidana dengan putusan 1 tahun penjara denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan uang ganti rugi sebesar Rp. 60 juta.

“Karena terpidana tidak ditahan pada waktu itu, sehingga pasca turunnya putusan MA maka pihak kejaksaan melakukan eksekusi, Namun terpidana melarikan diri, “ujarnya.

Satya menyebutkan,  saat dalam pelariannya,  yang bersangkutan sering berpindah-pindah tempat sehingga sulit ditangkap.

“dari pengakuan terpidana, selama empat tahun selalu berpindah-pindah tempat,  Cirebon hingga Malang. akhirnya kita tangkap dirumahnya di Pecoro Rambipuji,” imbuhnya.

Kini Iwan dijebloskan  ke lembaga pemasyarakatan Kelas II Jember untuk menjalani masa hukumannya sesuai putusan Mahkamah Agung, dengan masa hukuman selama 1 tahun,  denda Rp. 50 juta.

Sedangkan kerugian negara telah dibayarkan terpidana sebesar Rp.60 juta rupiah. (U_1)

Menanggapi Silang Sengkarut Pencabutan Rekomendasi PKB Untuk Bacabup Djoko S, Berikut Tanggapan Kubu Djoko

0

Jember _ Jempol. Menanggapi silang sengkarut pencabutan Rekomendasi PKB untuk Bacabup Jember Djoko Susanto, Jempol mencoba mewawancarai kubu Djoko Susanto melalui Tim Humas nya
Dr H  Darsan A SH  M Pd. Kamis (19/03/2020).

Berikut tanggapan Tim Humas Djoko Susanto

Jempol : Bagaimana tanggapan anda atas rencana pencabutan Rekomendasi PKB untuk  Bacabup Djoko Susanto ?

Darsan : Kami dari pihak H. Djoko Susanto, SH, MH mempunyai pemikiran positif terhadap semua perjalanan politik untuk menuju Pilkada Kab Jember 2020, mekanisme pengurusan Rekomendasi Parpol sebagai syarat untuk  mengikuti Pilkada sudah kami ikuti sesuai tahapan yg diberlakukan oleh Partai yang  bermuara terbitnya Rekomendasi, kami tidak mengenal istilah pencabutan, oleh karena itu kami berharap kepada semua pihak untuk menjalankan amanah Rekomendasi agar impian Jember kembali bermartabat dan membanggakan bisa terwujud

Jempol :  Itu kan  PKB sudah menutup pintu untuk Pak Djoko,  gimana ?

Darsan : Proses pencalonan lewat mekanisme partai dari bawah yang  keputusan akhir ada di DPP Partai sudah selesai, kita tidak  mengenal istilah itu,  karena  proses dari buka pendaftaran sampai akhir sudah dilalui dg baik sesuai aturan yang  ada

Jempol : Kan pak Djoko dituduh melanggar komitmen ?

Darsan : Semua persyaratan sudah dipenuhi, yang  kesimpulan akhir oleh DPP Partai pak Djoko dianggap memenuhi syarat sehingga terbit Rekomendasi

Jempol : Bagaimana jika rekom benar benar dicabut ?

Darsan : Kami tidak  mengenal istilah pencabutan, kami justru mengajak semua pihak untuk  mengamankan dan melaksanakan amanah Rekom untuk  mewujudkan Jember yang  bermartabat dan membanggakan

Jempol : Kan hak pkb ?

Darsan : Rekom sudah dikeluarkan setelah hak diberikan tinggal melaksanakan kewajiban mengawal Rekom agar bisa berjalan dengan baik

Jempol : Hasil rapat DPC PKB mengarah pada penvabutan rekom dan akan mengalihkan rekom pada bacabup lainnya ?

Darsan : Kami tidak  tahu hal itu,  kami menganggap Rekomendasi final dan semua pihak berkewajiban menjalankan dengan  baik.

Sementara, informasi terahir Surat Pemcabutan Rekomendasi untuk Djoko Susanto sedang diproses DPP PKB,  yang rencananya akan dirilis hari senin (23/03/2020). (*)

Dinilai Berhianat Kepada PKB dan NU, PKB Cabut Rekomendasi Bacabup Djoko S

0

JemberJempol. Beredar rekaman suara  Ketua DPC  PKB HM Ubaidillah atau akrab dipanggil  H Ahmad Buang perihal dicabutnya rekomendasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember yang memutuskan mencabut dukungan pada Bacabup Djoko Susanto. Kamis (19/03/2020).

Saat diikonfirmasi Jempol, Buang menjelaskan berdasarkan hasil rapat pengurus PAC dan DPC Kabupaten Jember memutuskan mencabut rekom PKB dari Bacabup Jember Djoko Susanto yang  dianggap berkhianat serta  melanggar Kontrak Jam’iyah.

Surat Rekomendasi PKB sebelumnya sempat beredar di media sosial,  tercantum  beberapa point yang harus dilakukan, diantaranya segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh PAC dan Ranting PKB, serta jajaran PCNU hingga tingkat bawah.

“Selain itu dalam Kontrak Jam’iyah di poin 7 disebutkan, bahwa Djoko akan menggandeng kader Nahdlatul Ulama dan kader PKB yakni H.Ayub Junaidi,” kata Buang.

Klausul yang tersebut dalam persyaratan itu  ternyata sama sekali tidak dilakukan Djoko Susanto. Dua kali komunikasi dengan PCNU juga tiidak dicapai titik temu.

Terlebih, kata Buang malah muncul  rekomendasi Partai Gerindra yang mencantumkan nama bacawabup Ahmad Halim. Buang menganggap terbitnya rekom Partai Gerindra itu   merupakan  penghianatan terhadap PKB dan NU.

“Pintu kami sudah tertutup untuk Djoko,” kata H Buang.

Atas usulan pencabutan rekom itu, kata  H Buang, aka  segera memproses surat pencabutan dukungan.

“Selanjutnya kami  akan segera merilis calon pengganti yang akan diusung PKB,” pungkasnya. (*)

%d blogger menyukai ini: