Beranda blog

Sarat Penyimpangan Pilkades Jember Dilaporkan Ke Tim Saber Pungli

0

Jempolindo.id – Jember. Aliansi Advokat Jember ahirnya melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Jember tahun 2019 kepada Tim Saber Pungli. Pasalnya, menurut Anasrul SH pelaksanaan pilkades sarat penyimpangan. Sabtu (21/9/19).

Menurut Anas,  berdasar  Perbup 41 Tahun 2019 pasal 45 ayat (2) dan pasal (3). Di sebutkan,  Kepala Desa, BPD dan Panitia Pilkades di larang memungut dan membebani  bakal calon dan  atau calon kepala desa untuk biaya pemilihan kepala desa.

” Jika hal tersebut terbukti di lakukan maka akan di berikan sanksi  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut Anas menjelaskan, bukan hanya anggaran yang bersumber dari calon saja tapi anggaran yang berasal dari APBD pun diminta untuk di usut,. Anas memandang  banyak  aturan yang di langgar.

Bahwa SK Bupati Jember No. 519 Tahun 2019 tentang anggaran Pilkades baru keluar tanggal 30 Agustus 2019. Namun SK tersebut berlaku surut pada bulan januari 2019.

“Bagaimana bisa melaksanakan kegiatan aturan dan Anggaran belum jelas. Terutama keharusan adanya  lelang,” kata Anas.

Upaya Aliansi Advokat Jember menurut Anas merupakan  upaya hukum yang niscaya harus ditempuh. Setidaknya dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi segenap pihak.

“Kita berharap Tim Saber Pungli betul-betul serius untuk menangani nya.,” Tegasnya.

Ditanya mengapa tidak melapor melalui Polres Jember, Anas tidak bersedia bersedia berkomentar.

“No comment,” pungkasnya.(*)

H Kamil : “Saya Meyakini Nasdem Tidak Akan Merekom Faida”

0

Jempolindo.id – Jember. Perjalanan dr Faida MMR menuju pencalonan Bupati Jember Kedua (2020 – 2025)  tampaknya mendapat sandungan cukup berat.  Anggota Dewan Penasehat Wilayah Partai Nasdem H Kamil Gunawan meyakini Faida tidak akan  mendapat rekom dari Partai Nasdem. Sabtu (20/9/19).

“Saya meyakini Faida tidak akan mendapat rekom nasdem,” kata H Kamil melalui rekaman yang beredar.

Inisiator Partai Nasdem Jember itu menjelaskan selama kepemimpinan Faida (2015-2019), Kondisi Kabupaten Jember bukan membaik  tetapi malah turun. Karenanya, H Kamil berharap DPP Partai Nasdem mau mendengar aspirasi dari bawah.

“Karena banyak kegagalan (red: selama kepemimpinan Faida) Nasdem harus menerima aspirasi dari bawah,” katanya.

Tokoh gaek itu menilai  dr Faida MMR gagal memimpin   Jember.  H Kamil menyebut sederetan catatan kegagalan kepemimpinan Faida, diantaranya  buruknya tata kelola     Birokrasi yang   tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Organisasi Pemerintah Daerah misalnya, itu kan di PLT terus terusan. Kan tak bisa berbuat banyak untuk pelayanan masyarakat jika sifatnya PLt ,” sergah H Kamil.

  • Kabupaten Jember sebagai daerah pertanian juga dinilainya sejak 2015 – 2018  mengalami penurunan.
  • Begitupun dibidang pendidikan, Kabupaten Jember yang awalnya menduduki peringkat empat di tingkat nasional, kini malah turun ke peringkat 34.
  • Hancurnya pembangunan infrastruktur. H Kamil menyebut   banyaknya jalan jalan rusak.
  • Sementara  SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2015 sebesar 400 M, Tahun 2016 sebesar 500 Milyar, Tahun 2017 sebesar 600 Milyar dan tahun 2018 sebesar 713 Milyar.   jika dioptimalkan untuk pembangunan, maka satu desa bisa mendapat 3 Milyar.

“Jika uangnya dikembalikan kepada negara, kan gak mungkin digunakan untuk pembangunan,” tegasnya.

Catatan kritis itu membuat Pemilik Beras Cap Cobra itu menyakini Faida tidak bakal mendapat rekom dari Partai Nasdem.

“DPP Partai Nasdem itu peka lho ya, kalau sudah tidak peduli dengan aspirasi rakyat kan tidak mungkin didukung,” katanya.

Diakuinya belum ada sinyal dari DPP Nasdem soal penolakan merekom pencalonan Faida sebagai Bupati Jember periode 2020-2025, tetapi H Kamil hanya meyakini DPP Nasdem akan menolak. Apalagi, Kata H Kamil, Nasdem sudah tahu kondisi Jember yang sebenarnya.

“Jika DPP Nasdem tetap merekom Faida,  ya itu berbeda arah dukungan saya. Kan biasa dalam politik. Tetapi saya tetap akan menolak mendukung petahana,” pungkasnya. (*)

Open Recruetment

0

Asyiknya Mengikuti Judi dan Jual Beli Suara Pilkades

0

Jempolindo.id – Jember. “Buka berapa sekarang”. Suara itu terdengar dari percakapan teman yang menelponku. Angka pasar taruhan di Pilkades Bangsalsari, Sukorejo, Curahkalong, Karangsono dan Petung terus bergerak. Kecuali desa Badean yang sudah tak menarik, Petahana Purwanto bertanding bersama istrinya. Kamis (19/9/19).

“Kartunya molak – malik,” kataku, sambil mencoba membuat rasionalisasi pemetaan suara pemilih.

Desa Bangsalsari

Pasar taruhan pada pilkades kali ini memang membingungkan, hampir seluruh hasil survey mleset dari perkiraan.

“Buka kotas 500 berani gak, pegang unggul, ini ada uang 20 juta ,” kata temanku.

Adi Susanto, cakades no urut 2  diunggulkan sejak awal dari suara H Nur Kholis, nomor urut 1,  bursa judi terus bergerak dari kotas 200 suara, sampai jam 12  hari pelaksanaan, Anton masih unggul , bahkan sempat kotas 1100 suara.

Aneh, kataku dalam hati, hasil rekap estimasiku H Nur Kholis punya suara 5.600 suara, jika yang datang 9500 suara, maka Anton hanya punya  suara 3.900 suara, bagaimana mungkin bursa judi malah unggul.

“Kadesnya Anton lagi,” kata Asim menyakinkan.

Uang yang semalam disebar tim no urut 1 tak menggigit, kata temanku itu. 9000 amplop berisi uang 100 ribuan ditolak warga.

“Warga malah milih menerima uangnya Anton yang hanya 50 ribuan,” kata Topik menyakinkan.

Aku sempat ragu dengan angka yang aku peroleh dari hasil cross chek silang. Masih bertahan di 5.600 suara.

Hingga menjelang perhitungan Tim Anton masih yakin unggul dari Nur Kholis.

Pesan singkat temanku menyakinkan desa Bangsalsari kepala desanya ganti. Hasilnya cukup fantastis  Nomor 1 H. Nurholis 5804 unggul dari nomor  2 Adi Susanto 3709, selisih 2005 suara.

Desa Curahkalong

“Curahkalong bagaimana situasi ?,” Aku mencoba mencari tahu bursa Judi di desa Curahkalong.

Sejak semula Petahana Suhemi Irfani Hamzah  memang sudah diprediksi sulit bertahan, suaranya hanya berkisar 1.700 suara.

Sementara, pertarungan suara ada di nomor urut 2 H Abdul Kadir, estimasi 4000 suara dan No urut 4. Estimasi 3000 suara.

” Buka mas,  no 2  kotas 700 dengan no 4, berani gak,” tanya temanku.

Aku coba memberi patokan suara untuk no urut 2. Menjelang H-1, suara No urut 2 turun dari 4000 hingga ke 3.600 suara.

“No urut 2 gak maksimal berbuat, sampai sekarang uangnya belum menyebar,” kata Yudi.

Sementara, kabarnya no urut 4 sudah menyebar amplop 100 ribuan sebanyak 7000 ribu amplop.

Hasil rekap perolehan suara cukup mengejutkan,  Nomor 2 H. Abdul Kadir 3367 dan  Nomor 4 Nafia 3328, hanya selisih 35 suara.

Desa Sukorejo

“Sukorejo kadesnya cewek,” kata temanku, memang sejak start pencalonan Luluk sudah unggul.dibanding petarung lainnya.

Budi Harjo mencoba mengejar ketertinggalan dengan menggunakan strategi kekeluargaan.

“Uangnya kayaknya nipis mas,” kata Irul.

Pasar taruhan bertahan hingga usai penghitungan suara tetap unggul Luluk.

Desa Karangsono

Pertarungan di desa Karangsono semula mengunggulkan Petahana Suhadak. Sedangkan Muhammad A  Fatah diremehkan alias asor.

“Siapa unggul mas? ,”Tanya Budi melalui  ponselnya.

Aku memang tak punya angka pasti untuk Desa Karangsono, mainan kurang menarik.

Hanya saja permainan berahir mengejutkan, Petahana berhasil dikalahkan pendatang baru. Fatah berhasil memenangkan pilkades Karangsono.

Desa Petung

Musuh bebuyutan Buyar nomor urut 2 dan Ridwan nomor urut 1 berlaga kembali pada pilkades tahun 2019. Hampir serupa dengan desa lainnya, petahana cenderung diunggulkan.Perolehan desa Petung

“Buka mainan mas, kotas 300 suara Unggul Buyar,” kata temanku.

Aku sendiri menyakini Buyar tumbang. Kabarnya banyak fitnah beredar dan warga sudah tak lagi menghendaki Buyar jadi kades lagi.

“Sudah kalau petung jangan main wis, kartunya bisa berbalik. Buyar sepertinya kesulitan keuangan,” kataku mengingatkan teman.

“Gimana ini mas, sudah terlanjur jadikan 10 juta pegang unggul Buyar,” kata temanku menyesal. Aku sarankan agar dibatalkan saja.

“Kalau begitu pasang taruhan  unggul Ridwan, ngejar kekalahan,” saranku. (*)

DAFTAR PEROLEHAN SUARA PILKADES 2019 KECAMATAN BANGSALSARI

Kec. Bangsalsari

1) Desa Karangsono

a) DPT : 6279
b) Hadir : 4775
c) Tidak Hadir : 1540
d) Suara Sah : 4739
e) Suara tidak Sah : 39
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 M. Arul Fatah 1842
(2) Nomor 2 Siti Juariah 1341
(3) Nomor 3 Suhadak 1553

2) Desa Bangsalsari

a) DPT : 11.992
b) Hadir : 9579
c) Tidak Hadir : 2413
d) Suara Sah : 9513
e) Suara tidak Sah : 66
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 H. Nurholis 5804
(2) Nomor 2 Adi Susanto 3709

3) Desa Sukorejo

a) DPT : 8610
b) Hadir : 6820
c) Tidak Hadir : 1790
d) Suara Sah : 6765
e) Suara tidak Sah : 55
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 Sugiono Nurfianto 415
(2) Nomor 2 Budiharjo 2166
(3) Nomor 3 Luluk Novita 3415
(4) Nomor 4 Saiful Rohim 670
(5) Nomor 5 Agus Nurwiono 100

4) Desa Badean

a) DPT : 5694
b) Hadir : 4525
c) Tidak Hadir : 1169
d) Suara Sah : 4525
e) Suara tidak Sah : 199
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 Purnanto 4160
(2) Nomor 2 Rahmawati 365

5) Desa Petung

a) DPT : 6881
b) Hadir : 5608
c) Tidak Hadir : 1308
d) Suara Sah : 5573
e) Suara tidak Sah : 35
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 M. Ridwan 3043
(2) Nomor 2 Buyar 2530

6) Desa Curah Kalong

a) DPT : 12145
b) Hadir : 9420
c) Tidak Hadir : 2725
d) Suara Sah : 9288
e) Suara tidak Sah : 132
f) Perolehan suara :

(1) Nomor 1 Suhaemi Irfani Hamzah
2497
(2) Nomor 2 H. Abdul Kadir 3367
(3) Nomor 3 Sri Nurhayati 96
(4) Nomor 4 Nafia 3328

KPK, Selamat Tinggal dan Selamat Jalan Lembaga Independen

0

Oleh : Rizal abdillah *)

Dewan Perwakilan Rakyat akhir-akhir ini  sibuk   merevisi undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun secara kewenangan memang itu dijamin  konstitusi, namun hasrat DPRRI itu membuat masyarakat geram.

Rizaldy
Aktivis Academus Community Rizal Abdillah saat aksi selamat KPK

Upaya pelemahan KPK pada semangat revisi undang-undang tersebut cukup tergambar pada beberapa pasalnya. Pelemahan terhadap Lembaga independent ini dilakukan secara bertubi-tubi. Jika kita ingat adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang mencoba memasukkan pasal korupsi pada substansinya. Padahal korupsi telah diatur secara special pada undang-undang khusus.

Tak hanya itu, Ketua KPK pada hari ini berasal dari Kapolda Sumatra Selatan yang mempunyai rekam jejak dugaan pelanggaran etik.

Independesi KPK sedang dalam bahaya. Aspirasi masyarakat yang digalang dalam bentuk petisi, aksi solidaritas dan pernyataan sikap tidak mengubah pendirian perwakilan rakyat.

Konsep demokrasi keterwakilan yang artinya aspirasi politik rakyat diwakilkan kepada Dewan perwakilan Rakyat. Konsekuensi logis nya adalah DPR harus mendengarkan suara rakyatnya namun pada kenyataannya adalah tidak. Bahkan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden yang artinya mengirimkan delegasi dari pemerintah untuk membahas revisi.

Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi ini lahir dengan napas pemberantasan korupsi. Trauma rakyat terhadap kondisi orde baru karena maraknya KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) menyebabkan penghapusan terhadap KKN   yang wajib dibenahi.

Pada era Abdurrahman Wahid ada beberapa Lembaga yang dibentuk dengan semangat memberantas korupsi yaitu Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Sedangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi  lahir di era kepemimpiman Megawati dengan landasan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan lahirnya payung hukum yang jelas atas berdirinya Lembaga ini tentunya menunjukkan keseriusan rezim dalam menanggulangi korupsi. Harapan besarnya adalah korupsi benar-benar dapat dihapuskan dari bumi Indonesia.

Semangat independensi dan bebas dari intervensi kekuasaan dengan tegas telah dicantumkan pada payung hukumnya. Jelas pada pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :
“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan  tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Hal ini yang harusnya dijaga dan dipahami oleh institusi pemerintahan lainnya. Bahwa semangat berdirinya Lembaga ini adalah tidak lepas dari trauma sejarah dan cita-cita negara.  Karena itu independensi dan bebas dari intervensi harus tetap dirawat demi terselenggaranya Indonesia bebas korupsi.

Revisi Undang-Undang KPK  Cacat Formil

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya Indonesia patuh terhadap hukum. Pendapat R Soepomo tentang negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat perlengkapan negara. Artinya, negara tidak diperkenankan melakukan paksaan terhadap rancangan produk hukum.

Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ada hal yang cukup mengganjal terjadi. Jika kita lihat pada data prolegnas (program legislasi nasional) prioritas, Undang-undang ini tidak tercantum menjadi  prioritas.

Hal ini dapat kita lihat pada data prolegnas prioritas ada 55 (lima puluh lima) Rancangan Undang-Undang yang di prioritaskan namun tidak ada tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan jelas pada pasal 45 ayat (1) suatu RUU harus disusun melalui prolegnas, baik itu usulan Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Artinya pada tahap ini tidak ada hal yang membenarkan DPR melakukan revisi diluar prolegnas. Meskipun ada pada pasal 23 pengecualian dalam keadaan tertentu membolehkan DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang diluar prolegnas, namun klasifikasi keadaan tertentu dijelaskan bahwa keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

Kita tidak melihat pengecualian tersebut dapat menjadi alasan pembenar sehingga RUU KPK dapat dibahas.

Pendapat Prof Mahfud MD bahwa boleh DPR membahas RUU diluar prolegnas prioritas. Namun pembahasan  diperbolehkan jika :

  • Pertama, ada PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang harus segera disahkan oleh Undang-undang.
  • Kedua, Ratifikasi perjanjian internasional  harus melalui proses pengundangan untuk dapat berlaku di Indonesia,
  • Ketiga adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan adanya kekosongan hukum, atau memerintahkan pembentukan sebuah undang-undang.
  • Keempat, keadaan genting lainnya yang hanya dapat diselesaikan melalui undang-undang. Jika kita lihat adanya revisi UU KPK ini tidak sama sekali masuk pada klasifikasi tersebut.

Pada pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011  dengan tegas menjamin partisipasi masyarakat. Dalam pasal tersebut  masyarakat mempunyai hak  memberi masukan secara tertulis ataupun lisan dalam proses pembentukkan peraturan.

Ketentuan itu   jelas diabaikan  Dewan Perwakilan Rakyat. Jika kita lihat faktanya adalah banyak terjadi penolakan terhadap revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya sebagai representasi dari rakyat mereka membuka ruang untuk itu dan mendengar aspirasi rakyat.

Substansi Perubahan Undang-Undang yang Melemahkan KPK

Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi jelas memperlemah KPK sebagai Lembaga independent pemberantas korupsi. Karena pada ketentuan umum secara definisi KPK dimasukkan pada Lembaga pemerintah pusat yaitu eksekutif.

Jadi KPK berada dibawah Presiden dan Wakil Presiden. Pelemahan lainnya adalah sebagai berikut :

  • Keberadaan Dewan Pengawas sebagai wakil dari DPR dan Pemerintah
    Pada pasal 12B, KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas dalam melaksanakan penyadapan. Tidak hanya itu, proses penggeledahan juga haruslah melalui persetujuan dewan tersebut. Sedangkan komposisi dewan pengawas adalah usulan dari presiden yang nantinya dipilih dan dibentuk oleh DPR. Pemberian izin penyadapan diberikan waktu maksimal 3 bulan dan diperpanjang satu kali. Artinya KPK terbatas waktu dalam melakukan penyadapan. Pada mekanisme pemberian izin diberikan tenggang waktu 1×24 jam.
  • Tidak ada Penyidik Independen
    Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kehilangan wewenangnya dalam merekrut penyidik independent. Karena hanya boleh dari 3 lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung dan ASN. Sedangkan pada KUHAP pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik adalah kepolisian atau pns yang diberikan wewenang khusus. Sedangkan pada kriteria penyidik yang ada pada pasal 45A menyebutkan bahwa minimal berpengalaman 2 tahun. Artinya kepolisian berpeluang besar untuk menjadi penyidik dan kecil presentase PNS yang diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan KPK selama ini, menyeleksi sendiri penyidiknya sesuai kompetensi.
  • Penyelidikan hanya boleh dari kepolisian
    Pada pasal 43 dan 43(a) wewenang dalam merekrut penyelidik tidak ditemukan. Penyelidikan selama ini dilakukan oleh KPK dengan merekrut nya secara independent. Artinya dengan hanya boleh kepolisian ini membatasi wewenang independensi KPK. Padahal kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di bidang hukum oleh karena itu penyelidikan diperlukan oleh orang yang ahli pada bidangnya.
  • Kordinasi Penuntutan harus melalui Kejaksaan Agung
    Pada pasal 12a, sangat berpotensi menghambat KPK dalam melaksanakan penuntutan. Karena hal tersebut sangat erat kaitanya dengan tugas wewenang kejaksaan. Penuntutan secara taktis tidak dapat dilakukan oleh KPK. Penuntutan harus dilakukan melalui kordinasi dengan kejakaan agung. Sedangkan komposisi yang ada KPK sudah terdapat unsur kejaksaan Agung. Hal ini berpotensi menghambat birokrasi saja.
  • Penaganan kasus yang meresahkan Publik tidak lagi menjadi kewenangan KPK
    Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini dibatasi terhadap kerugian negara minimal Rp 1 milyar. Diksi penanganan kasus yang meresahkan public ditiadakan. Oleh karena itu KPK hanya diperbolehkan menangani kasus yang berada pada nominal tersebut. Hal ini memperlemah KPK dalam memberantas korupsi disemua bidang, karena telah tegas dibatasi nominal angka.
  • Pembatasan waktu terhadap penyelesaian Kasus
    KPK berwenang mengeluarkan (Surat Penghentian Penyidikan Perkara)SP3 dengan batas waktu satu tahun. Sedangkan kompleksitas kasus korupsi yang ditangani KPK berbeda-beda. Dengan pemberian waktu yang relative pendek hal tersebut dapat membuat KPK melemah. Akses untuk proses pengumpulan data, alat bukti untuk menyelesaikan perkara tidak cukup waktu jika dibatasi hanya satu tahun. Dengan adanya kewenangan SP3 bahayanya adalah kasus tersebut dapat diberhentikan ketika prosesnya lama. Oleh karena itu waktu 1 tahun tidak layak diberikan kepada KPK  dalam pemberian SP3.Namun pemberian kewenangan ini patut kita pertimbangkan karena melihat fakta beberapa kasus yang memang mandek.

Wajah Baru Pimpinan KPK

Beberapa hari yang lalu telah terpilih ketua KPK yang baru. Firli Bahuri adalah nama Ketua baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan membawa Lembaga ini entah kearah mana. Dengan latar belakang perwira aktif yang pada hari ini sedang menjabat juga sebagai Kapolda Sumatra Selatan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu beliau akan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang atau akan dinonaktifkan.

Catatan yang ada yaitu Firli pernah bertemu TGB ketika KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Hal tersebut terjadi ketika Firli menjabat Deputi Penindakkan KPK. Tidak hanya itu pelanggaran etik yang juga pernah dilakukan pertemuan dengan ketua umum Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Baharullah. Dugaan tersebut ditanggapi oleh wakil ketua KPK yaitu Saut Situmorang bahwa dari hasil pemeriksaan Direktorat pengawasan Internal bahwa benar adanya dugaan pelanggaran berat.

Kita ketahui pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK bahwa syarat pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Entah bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengartikan norma yang ada tersebut sehingga hal-hal etik yang telah menjadi temuan diabaikan.

Salah satu Lembaga produktif di Indonesia sedang mengalami pelemahan. Pimpinan tertinggi negara ini Jokowidodo telah melayangkan Surat Presiden terkait pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pesan singkat saya kepada KPK, memberantaslah setelah ini kamu akan diberantas.

*) Punulis adalah Aktivis Academus Connunity

Jember Against Corruption Apresiasi Terpilihnya Ghufron Sebagai Komisioner KPK

0

Jempolindo.id – Jember. Terpilihnya Dr Nurul Ghufron SH MH sebagai Komisioner KPK mendapat apresiasi banyak kalangan, tak terkecuali Jember Against Corruption (JAC).

Melalui Ketua JAC Kholilurrohman yang dikonfirmasi Jempol melalui Whatsapp, Senin (16/9/19), sebagai lembaga mitra KPK tentu saja JAC turut bangga.

“Semoga terpilihnya Pak Ghufron semakin membuat KPK lebih baik ke depan,” kata Kholil.

Sebagai orang Jember, tentu saja Kholil juga mengaku bangga, setidaknya ada orang Jember yang mampu berkiprah dikancah nasional.

“Apalagi kiprahnya sebagai pimpinan KPK, lembaga paling bergengsi di kancah nasional. Semoga dapat membawa nama harum Jember,” harap Kholil.

Menepis Isu

Memang selama ini tak banyak yang mengenal Jember Against Corruption (JAC). Menurut Kholilurrohman, lembaga itu didirikan tahun 2010,  saat masih menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

“Kawan – kawan mahasiswa yang sepaham tentang pencegahan korupsi sejak dini berhimpun bersama mendirikan JAC,” katanya.

Peranan JAC menurut pemuda yang kini menjadi aktifis Partai Nasdem Jember itu  disamping upaya pencegahan anti korupsi juga  kegiatan yang mengedukasi publik, sehingga diharapkan publik memahami tentang dampak dan bahaya korupsi.

“Meski tidak terpublikasi dengan baik, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan JAC, memang target kami masih dilingkungan mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menyoroti penyimpangan APBD,” tegas Kholil.

Lebih lanjut, mengenai adanya tudingan    JAC menerima CSR dari KPK, buru – buru  Kholil menepis tudingan itu. Memang dalam kegiatannya JAC pernah menerima logistik berupa pamflet dan sejenisnya

” Saya kira tidak benar kalau JAC menerima CSR. Kalau logistik untuk mendukung kegiatan ya saya akui,” pungkasnya. (*)

Pras : “Saatnya Cabup Independen Diusung Rakyat Secara Masive”

0

Jempolindo.id – Jember. Salah satu lompatan pembicaraan saat Diskusi Silaturahim yang digelar Komunitas  Jember Idea di kediaman aktifis Partai Golkar Hafidi, Sabtu Malam Minggu (14/9/19) mencuatnya gagasan Calon Bupati jalur independen.

Menariknya gagasan itu justru dilontarkan tokoh Partai Perindo AO Prastiono  yang berpendapat perlu digagas Calon Bupati Independen.

“Saya kira perlu dijajaki kemungkinan memberangkatkan calon bupati Jember dari jalur independen,” kata Prasetyo.

Pemikiran Prastiono itu berawal dari  semangat jalur independent  di dasari  dari pengamatannya atas  ketidakmampuan para politisi lokal untuk mempengaruhi para pimpinan parpol di pusat yang notebene sebagai pihak penentu terbitnya rekom   balon bupati Jember.

“Rekom banyak yang jatuh kepada balon yang kadang hanya menang popularitas tanpa visi misi kedepan yang jelas untuk jember lebih baik,” kata Prastiono.

Harapannya Kata Prationo, munculnya sosok yang siap dengan visi dan misi kuat untuk Jember kedepan,  siap bersinergi dengan masyarakat dan semua element,  tidak hanya atas kepentingan politik dan partai politik

“Selama ini jalur  independen   di Jember  hanya di motori keinginan individu  dan kelompoknya sendiri saja. Sekarang saatnya di usung  masyarakat Jember secara lebih masif,” tandasnya.

Undang – undang memang memungkinkan mengusung calon bupati dari jalur independen, meski selama ini calon bupati Jember yang berhasrat dari jalur independen belum ada yang berhasil melampaui tahapan yang dipersaratkan undang – undang.

Menurut tokoh LSM MP3 Jember Farid Wajdi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada pilkada, yaitu 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih (DPT pilkada terakhir).

Rinciannya, yaitu 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Sedangkan syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.

“Apabila ada dukungannya tidak memenuhi syarat, atau karena terdapat kegandaan, maka perbaikan yang disetor sebanyak dua kali lipat. Misalnya, dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 100 KTP, maka perbaikan yang harus disetor sebanyak 200 KTP,” kata Farid.

Gagasan lepas cabup independen barangkali berangkat dari kegelisahan publik terkait dengan calon bupati yang direkomendasi Partai Politik ternyata belum memenuhi ekspektasi publik.

Terlebih dalam penentuan calon bupati, publik hanya disuguhi barang jadi yang hampir sama sekali tidak dilibatkan  memberikan penilaian. Apalagi dalam menentukan rekom, hampir seluruh  partai kewenangannya ada di tingkat Dewan Pengurus Pusat Parpol.

Mantan Aktifis Partai Golkar Ir Sujatmiko juga merasa perlu menjajaki kemungkinan pencalonan bupati Jember dari jalur independen.

“Jika memang memungkinkan kenapa tidak didorong munculnya tokoh yang bersedia diusung dari jalur independen,” katanya.

Kalaupun dalam kontestasi politik dimenangkan cabup independen, maka akan menjadi alat evaluasi bagi partai politik, sekaligus diharapkan  mampu membangun budaya politik baru.

“Jember Idea bisa itu memulai untuk melakukan pemetaan politik,” tandas Sujatmiko. (*)

Masyarakat Kian Cuek Eks Politisi Golkar Prihatin

0

Jempolindo.id – Jember. Situasi Kabupaten Jember selama empat tahun terahir, tampaknya tak lepas dari perhatian mantan politisi Partai Golkar Ir M Sujatmiko. Dalam sebuah forum silaturahmi yang digelar Jember Idea, politisi gaek itu mengungkapkan keprihatinannya. Sabtu (14/9/19).

“Saya merasa prihatin melihat situasi Kabupaten Jember belakangan, yang tampaknya sedang terjadi pergeseran nilai,” kata Sujatmiko.

Eks Dirut PDP Kahyangan yang kini memilih menyingkir dari hiruk pikuk panggung politik itu mencoba memotret masyarakat Jember yang sudah semakin cuek terhadap perkembangan situasi.

“Jangankan  masyarakat  awam, masyarakat lapis atas saja sudah enggan bersikap,” katanya.

Menurut Sujatmiko  salah satu penyebab cueknya masyarakat adalah  adanya informasi yang kurang berimbang sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak utuh.

“Saya kira perlu ada upaya agar informasi bisa sampai pada  masyarakat hingga ke lapis bawah secara utuh,” katanya.

Sementara Sujatmiko juga menyayangkan mlempemnya anggota DPRD Jember. Mantan anggota DPRD Jember itu membandingkan daya kritis legislatif pada eranya dan era sekarang. Memang, ada aturan perundangan yang berubah tentangan kewenangan DPRD, tetapi setidaknya fungsi utama DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan budgeting, legislasi dan kontrol masih tetap.

“Apalagi ini sebagian besar anggota Dewan masih baru, tentu perlu diberi masukan agar peranannya bisa optimal,” harapnya.(*)

Akankah PDIP Merekom Faida Lagi ?

0

Jempolindo.id – Jember. Menepis maraknya spekulasi pencalonan  dr Faida MMR sebagai Bupati Jember periode 2020 – 2025, ahirnya Bupati Jember itu mendaftarkan diri melalui DPC PDI Perjuangan Jember. Sabtu Pahing (14/9/19).

Meski posisinya sebagai Bupati Jember menurut Humas DPC PDI Perjuangan Jember Lukman Winarno, tidak lantas Faida diperlakukan istimewa.

“Ya kita perlakukan sama seperti pendaftar lainnya,” kata Lukman.

Pada Pilkada ‘2015, Faida berpasangan dengan KH Abdul Muqid Arief  berangkat dari rekomendasi Partai Nasional Demokrat dan PDI Perjuangan berhasil mengantarkannya sebagai Bupati Jember periode 2015 – 2020.

Ditanya soal kontribusi Faida selama menjadi Bupati Jember, Lukman buru – buru menepis.

“gak paham, kan kemarin aku gak jadi pengurus PDI Perjuangan,” Tepis Lukman.

Sampai berita ini diturunkan sudah ada 14 Pendaftar melalui PDI Perjuangan. Baru 13 pendaftar yang sudah mengembalikan formulir, sementara Eko Heru Sunarso belum terlihat mengembalikan formulir.

“Soal keputusan  calon yang akan direkom PDI P itu ranah DPP,” pungkas Lukman. (“)

Pilkades Serentak Sarat Politik Uang dan Perjudian

0

Jempolindo.id – Jember.  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Jember  berjalan seperti biasanya, budaya sebar uang dan perjudian masih cukup mewarnai.

Berdasar pantauan Jempol pada Pilkades Tahap pertama (5/9/19) dan Tahap Kedua (12/9/19), suasana permainan politik uang masih menjadi penentu kemenangan calon kades terpilih.

Sehari menjelang pelaksanaan Pilkades   di Desa Rambigundam Kec Rambipuji,  pendukung Calon kades No. 3 Supriyanto melakukan tangkap tangan terhadap  Andi (Anak dari Calon Kades No. 4  Mangsur) yang sedang membagikan uang ratusan ribu kepada beberapa masyarakat.
Andi selanjutnya diserahkan ke Polsek Rambipuji.

“Sayangnya  hasil pemeriksaan pihak Polsek  barang bukti tidak cukup kuat sehingga  Andi dilepas kembali,” kata Sumber Jempol.

Hukum formal tampaknya memang belum bisa mengurai budaya politik uang, tetapi kejadian itu cukup sebagai fakta bahwa memang politik uang masih marak.

Hampir seluruh Cakades terpilih tak cukup hanya soliditas tim sukses dan  kualitas calon,   dukungan masyarakat identik dengan jual beli suara.

Kabarnya, calon kades yang kalah saja ada yang sudah menghabiskan 3 milyar lebih.

Begitupun perjudian di arena pilkades juga menjadi salah satu penentu berbolak baliknya suara seiring dengan pasar taruhan.

Menurut Samsul (bukan nama sebenarnya) yang mengaku sudah malang melintang di pertarungan Pilkades, jauh hari timnya sudah turun melakukan survey suara dukungan.

“Cek suara dukungan kami lakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkades, untuk mengetahui jumlah suara riil dan calon mana yang berpotensi menang,” kata Samsul.

Sebagaimana layaknya survey politik cek suara dilakukan bisa empat sampai lima kali. Bedanya survey suara Pilkades tidak menggunakan methode sampling melainkan cek dari rumah ke rumah.

“Warga pemilik suara kami cek satu persatu, sehingga kami ketahui angka pastinya,” katanya.

Atas dasar hasil survey itu maka bursa judi mulai dimainkan, tergantung pada suara dukungan yang dimiliki para calon. Jika selisihnya besar, perjudian dimainkan dengan metode “kotas“, yakni mengurangi jumlah suara calon yang diprediksi menang.

Jika Calon Kades memiliki suara berimbang, judi dimainkan dengan metode “Leg”, yakni dengan taruhan menang kalah.

“Tentu saja setiap penjudi sudah mengantongi angka dan strategi sendiri, dan untuk memenangkan perjudian segala upaya bisa ditempuh, termasuk bagaimana membuat suara bisa berubah,” Kata Samsul.

Pengakuan para penjudi bisa dijadikan rujukan, bahwa dalam membuat perubahan suara bisa menggunakan cara membujuk, mengancam, sampai membakar kartu suara.

Sementara perputaran uang dalam pasar taruhan bisa mencapai nilai ratusan hingga milyaran rupiah, tergantung pada memanasnya pasar judi.

“Soal kalah menang sudah resiko,” pungkas Samsul. (*)

Data Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember Tahun 20
1. Kec. Rambipuji

a. Desa Nogosari

1) DPT : 15.135
2) Hadir : 11.383
3) Tidak Hadir : 3.752
4) Suara Sah : 11.292
5) Suara tidak Sah : 91
6) Perolehan suara :

a) Sutrisno 3.889
b) Esa Hosada, SH 7.390

b. Desa Curah Malang

1) DPT : 3102
2) Hadir : 2395
3) Tidak Hadir : 707
4) Suara Sah : 2372
5) Suara tidak Sah : 23
6) Perolehan suara :

a) Sutejo 1154
b) Sulasno 856
c) Ma’ruf 289
d) Sunari 462
e) Yosep Yuliadi 468

c. Desa Kaliwining

1) DPT : 12.522
2) Hadir : 8.539
3) Tidak Hadir : 3.983
4) Suara Sah : 8.448
5) Suara tidak Sah : 91
6) Perolehan suara :

a) Syamsul Arifin 4.292
b) H.M. Luthfi 4.156

d. Desa Rambigundam

1) DPT : 6536
2) Hadir : 5146
3) Tidak Hadir : 1390
4) Suara Sah : 5064
5) Suara tidak Sah : 82
6) Perolehan suara :

a) Suhartiningsih 1141
b) Kasiyadi 350
c) Supriyanto 1730
d) Mangsur 1843

e. Desa Rambipuji

1) DPT : 8.229
2) Hadir : 5.821
3) Tidak Hadir : 2.404
4) Suara Sah : 5.769
5) Suara tidak Sah : 52
6) Perolehan suara :

a) Aldjen Hariyanto 2.255
b) Dwi Diyah Setyorini 3.514

f. Desa Pecoro

1) DPT : 5307
2) Hadir : 4033
3) Tidak Hadir : 1004
4) Suara Sah : 3936
5) Suara tidak Sah : 97
6) Perolehan suara :

a) Pratiwi Hiqmas, MS : 336
b) Mustofa Sobir : 3.600

2. Kec. Balung

a. Desa Balung Tutul

1) DPT : 7358
2) Hadir : 5935
3) Tidak Hadir : 1423
4) Suara Sah : 5890
5) Suara tidak Sah : 45
6) Perolehan suara :

a) A. Baidowi 3857
b) Dra. Juana 1352
c) Samsul Hidayat 681

b. Desa Balung Kidul

1) DPT : 3890
2) Hadir : 2809
3) Tidak Hadir : 1081
4) Suara Sah : 2795
5) Suara tidak Sah : 14
6) Perolehan suara :

a) Dofir 463
b) Nurwin 1131
c) Samsul 1201

c. Desa Gumelar

1) DPT : 7332
2) Hadir : 5276
3) Tidak Hadir : 2056
4) Suara Sah : 5226
5) Suara tidak Sah : 50
6) Perolehan suara :

a) Sulkan 2118
b) Masrofi 524
c) Heri Mulyono 2584

d. Desa Curahlele

1) DPT : 4711
2) Hadir : 3873
3) Tidak Hadir : 838
4) Suara Sah : 3844
5) Suara tidak Sah : 29
6) Perolehan suara :

a) Moh. Fauzi Rizal 239
b) Abd. Aris 1.174
c) Abd. Hamid 1.241
d) Samsul Hidayat 112
e) Mudasir 1.078

e. Desa Balung Lor

1) DPT : 16342
2) Hadir : 10.832
3) Tidak Hadir : 5510
4) Suara Sah : 10745
5) Suara tidak Sah : 87
6) Perolehan suara :

a) Solehudin 5079
b) Imam Mustofa 5666

f. Desa Karang Semanding

1) DPT : 6040
2) Hadir : 4704
3) Tidak Hadir : 1336
4) Suara Sah : 4660
5) Suara tidak Sah : 44
6) Perolehan suara :

a) Fauzi 2334
b) Samsul 459
c) Madori 1867

g. Desa Karang Duren

1) DPT : 4894
2) Hadir : 3841
3) Tidak Hadir : 1053
4) Suara Sah : 3811
5) Suara tidak Sah : 30
6) Perolehan suara :

a) Sutikno 1275
b) Nurkholik 2536

3. Kec. Ambulu

a. Desa Karanganyar

1) DPT : 11.588
2) Hadir : 8225
3) Tidak Hadir : 3.363
4) Suara Sah : 8.162
5) Suara tidak Sah : 63
6) Perolehan suara :

a) Sdr. Sunaryo 4.789
b) Sdr. Moh. Syafi’i 3.373

b. Desa Sabrang

1) DPT : 11.321
2) Hadir : 8.702
3) Tidak Hadir : 2619
4) Suara Sah : 8.623
5) Suara tidak Sah : 79
6) Perolehan suara :

a) Sdri. Lilis Yulia Wulandari 3279
b) Sdr. Ir. Subiantoro 1.454
c) Sdr. Zubairi Lutfi 3.890

c. Desa Andongsari

1) DPT : 13.109
2) Hadir : 8.783
3) Tidak Hadir : 4.326
4) Suara Sah : 8.726
5) Suara tidak Sah : 57
6) Perolehan suara :

a) Sdr. Prasisman 6.384
b) Sdri. Siti Juariyah 2.342

4. Kec. Wuluhan

a. Desa Tamansari

1) DPT : 13.186
2) Hadir : 9581
3) Tidak Hadir : 3605
4) Suara Sah : 9493
5) Suara tidak Sah : 88
6) Perolehan suara :

a) No.1 Sdri. Nani Dwi. R 354
b) No.2 Sdr. Sugianto 5076
c) No. 3 Sdr. Hadi Supeno 4063

b. Desa Dukuh Dempok

1) DPT : 12462
2) Hadir : 9270
3) Tidak Hadir : 3192
4) Suara Sah : 9213
5) Suara tidak Sah : 57
6) Perolehan suara :

a) Sdr. Bambang Eko 3.392
b) Sdr. Muftahul Munir 5.821

c. Desa Tanjungrejo

1) DPT : 13.169
2) Hadir : 10.027
3) Tidak Hadir : 3.142
4) Suara Sah : 9.979
5) Suara tidak Sah : 48
6) Perolehan suara :

a) Sdr. Muhammad Yasin 1.823
b) Sdr. Subono 5.932
c) Sdr. Moh. Kasanan 2.224

d. Desa Lojejer

1) DPT : 15.685
2) Hadir : 12.347
3) Tidak Hadir : 2.338
4) Suara Sah : 12.288
5) Suara tidak Sah : 59
6) Perolehan suara :

a) Moh. Soleh 5.161
b) Ane Gane Kastara 3.708
c) Joko Santoso 3.419

e. Desa Glundengan

1) DPT : 7332
2) Hadir : 5276
3) Tidak Hadir : 2056
4) Suara Sah : 5226
5) Suara tidak Sah : 50
6) Perolehan suara :

a) Drs. Totok Susilo 2118
b) Heri Heriyanto 524
c) Paidi Tejo Utomo 2584

5. Kec. Gumukmas

a. Desa Menampu

1) DPT : 8.920
2) Hadir : 6.565
3) Tidak Hadir : 2.355
4) Suara Sah : 6.520
5) Suara tidak Sah : 45
6) Perolehan suara :

a) Ismadi 1.177
b) Aan Rofii 5.343

b. Desa Bagorejo

1) DPT : 5.482
2) Hadir : 3.788
3) Tidak Hadir : 1.801
4) Suara Sah : 3.618
5) Suara tidak Sah : 63
6) Perolehan suara :

a) Moh. Kholil 189
b) Atok Urohman 3.429

c. Desa Tembokrejo

1) DPT : 7.749
2) Hadir : 4.674
3) Tidak Hadir : 3.075
4) Suara Sah : 4.607
5) Suara tidak Sah : 67
6) Perolehan suara :

a) Sunoto 602
b) Suyitno 4.005

d. Desa Purwoasri

1) DPT : 6.393
2) Hadir : 5.035
3) Tidak Hadir : 1.358
4) Suara Sah : 4.992
5) Suara tidak Sah : 43
6) Perolehan suara :

a) Sujak 243
b) Saiful Bahri 1.316
c) Agus Torik 943
d) Purwanto 1.297
e) Syahuri 1.193

e. Desa Kepanjen

1) DPT : 8.105
2) Hadir : 4.794
3) Tidak Hadir : 3.311
4) Suara Sah : 4.718
5) Suara tidak Sah : 76
6) Perolehan suara :

a) H. Saiful Mahmud 4.539
b) Heri Handoko 38
c) H. Moh. Subkhan 80
d) Syaiful 23
e) Mukibud 38

6. Kec. Puger

a. Desa Wonosari

1) DPT : 6222
2) Hadir : 4808
3) Tidak Hadir : 1414
4) Suara Sah : 4766
5) Suara tidak Sah : 42
6) Perolehan suara :

a) Hadi Purnomo 2093
b) Sahid Wijaya 1370
c) Gatot Sukarjo 315
d) Siti Rahayau 287
e) Saifulloh Huda 701

b. Desa Grenden

1) DPT : 11479
2) Hadir : 8677
3) Tidak Hadir : 3220
4) Suara Sah : 6574
5) Suara tidak Sah : 2113
6) Perolehan suara :

a) M. Arif Budiman 597
b) Aji Busono 2226
c) Purwanto 513
d) Redi Isti Priyono 859
e) Suyono 2369

c. Desa Kasiyan

1) DPT : 6300
2) Hadir : 5224
3) Tidak Hadir : 1076
4) Suara Sah : 5169
5) Suara tidak Sah : 55
6) Perolehan suara :

a) Hadi Wiswoyo 1911
b) M. Mahfud 2598
e) Eni Setiorini 430
d) Elis Susiyati 230

d. Desa Wringin Telu

1) DPT : 4814
2) Hadir : 4180
3) Tidak Hadir : 634
4) Suara Sah : 3464
5) Suara tidak Sah : 716
6) Perolehan suara :

a) Syamsi 571
b) M. Solihin 1326
c) Wahyu Sukmawati 699
d) Kandar 594
e) Dariyono 274

e. Desa Jambe Arum

1) DPT : 5506
2) Hadir : 4472
3) Tidak Hadir : 34
4) Suara Sah : 4367
5) Suara tidak Sah : 105
6) Perolehan suara :

1) Nailil Munasari 310
2) Imroati 4367

f. Desa Puger Wetan

1) DPT : 7677
2) Hadir : 5902
3) Tidak Hadir : 1775
4) Suara Sah : 5865
5) Suara tidak Sah : 37
6) Perolehan suara :

a) Inwanuloh 2589
b) M. Faizin 506
c) Rakit Guntoro 581
d) Zainul Arifin 1687
e) Bahroji 227

g. Desa Mlokorejo

1) DPT : 8137
2) Hadir : 5971
3) Tidak Hadir :
4) Suara Sah : 5887
5) Suara tidak Sah : 84
6) Perolehan suara :

a) H. Mahfudz : 5040
b) Ika Widia Sofiana : 847

h. Desa Mojosari

1) DPT : 8028
2) Hadir : 6662
3) Tidak Hadir : 1336
4) Suara Sah : 6605
5) Suara tidak Sah : 57
6) Perolehan suara :

a) Suparti 4858
b) Moh. Hori 1747

i. Desa Puger Kulon

1) DPT : 11.106
2) Hadir : 7982
3) Tidak Hadir : 3124
4) Suara Sah : 7950
5) Suara tidak Sah : 32
6) Perolehan suara :

a) Nurhasan 3145
b) Jeprin Arisandi 428
c) Agus Budianto 1891
d) Adi Sutomo 2486

j. Desa Kasiyan Timur

1) DPT : 9147
2) Hadir : 6038
3) Tidak Hadir : 3109
4) Suara Sah : 5890
5) Suara tidak Sah : 148
6) Perolehan suara :

a) Sucipto 1531
b) Hafid 706
c) Slamet Hariyanto 1195
d) Hariyanto 2458

l. Desa Bagon

1) DPT : 4231
2) Hadir : 3801
3) Tidak Hadir : 430
4) Suara Sah : 3605
5) Suara tidak Sah : 16
6) Perolehan suara :

a) Hairudin 4231
b) Rajian 123
c) Ahmad Kholili 2586
d) Sdr Lukma Hakim Al Hujer 52

%d blogger menyukai ini: