Jember- Jempolindo.id. Sekitar 200 orang aksi unjuk rasa mahasiswa PMII Cabang Jember berujung bentrok. Massa Mahasiswa yang memaksa masuk gedung pemkab Jember Jl Sudarman dihalangi polisi dan satpol pp. Saling dorong antara massa mahasiswa dan petugas menyebabkan pagar pintu pemkab Jember roboh. Selasa (15/10/19).

Mahasiswa memaksa masuk gedung pemkab setelah upaya Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal gagal memediasi agar Bupati Jember dr Faida MMR bersedia menemui mahasiswa.

Aksi saling dorong dan saling pukul antara massa aksi dengan aparat keamanan, situasi makin memanas, aparat dilempari botol aqua, 1 buah patahan kayu, ban motor bekas, sepatu dan terdapat 2 orang massa aksi yang pingsan akibat kelelahan, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi Bisnis Islam semester 5 Latif dibawa ke RS Kaliwates Jember dan Mahasiswa IAIN Jember Rangga mengalami pingsan.

Situasi sempat terkendali saat Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal, ditemani Adisten I Pemkab Jember Mohammat DJamil dan Kepala Bakesbangpol Jember Bambang Hariono menemui massa.

Kapolres Jember berupaya mengajak 8 orang perwakilan mahasiswa dipimpin Ahmad Hamdi Hidayatullah diajak dialog di lobi Pemkab Jember.

Tampak Kapolres berupaya menghubungi Bupati Jember, sayangnya telpon kapolres sepertinya tak dijawab.

“Bagaimana apabila kami Video Call Bupati Jember agar bisa tahu beliau ada dimana dan semua tuntutan bisa disampaikan ?,” Tawaran Kapolres Alfian ditolak perwakilan mahasiswa.

Begitupun tawaran Asisten 1 Pemkab Jember M Jamil untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa juga tidak berhasil membujuk.

“Kami ditugaskan oleh Sekda menemui adik-adik dan apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan. Kalau ingin bertemu Bupati Jember akan kami sampaikan, nanti bisa diatur kapan jadwal ketemu Bupati Jember,” tutur Jamil.

Perwakilan Mahasiswa Ahmad Hamdi menegaskan bahwa kedatangannya untuk bertemu bupati Jember.

” Kami sudah berkali kali aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, tetapi Bupati terus menghindar. Kami hanya sekedar ingin ketemu dengan Bupati saja susah dan pimpinan DPRD juga susah ketemu Bupati. Apabila Bupati masih ada di Jember, kami meminta tolong agar dijemput, jangan pernah menghindar. Kalau terus seperti ini, sampai kapan masalah akan selesai,” tandas Ahmad Hamdi.

Melalui Korlap aksi Zainal Arifin menyatakan aksi menuntut pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab Jember.

“Kami disini datang baik-baik untuk meminta komitmen Bupati terkait pembentukan GTRA dan RDTR. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari Ibu dr. Hj. Faida, MMR (Bupati Jember), untuk itu kami meminta Bupati segera keluar menemui massa. Pemerintah Jember mengeluarkan sikap seolah-olah pro kepada rakyat kecil, namun kenyataannya tidak ada,” tandasnya.

Menurut Zainal, kemarahan mahasiswa itu juga dipicu setelah tiga kali menggelar aksi unjuk rasa dan Bupati Jember tidak pernah berkenan menemui.

Sejumlah Mahasiswa Tampak membawa pamflet bertuliskan :

1. DPRD + Bupati = Apatis
2. Jember butuh kasih sayang Bupati, bukan ditelantarkan seperti Babi.
3. Bupati harus segera mengajukan Perda RDTR dan membentuk GTRA
4. DPR darurat, rakyat melarat
5. DPRD tidak melaksanakan hasil kesepatakan yang tertuang dalam Pakta Integritas.
6. Bupati dan DPRD pembunuh rakyat bidang agraria.
7. Tuntaskan semua konflik agraria.

Padahal urgensinya Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 16 tahun 2018 tentang RDTR PZ, menyatakan bahwa RDTR merupakan bentuk operasionalisasi dari RTRW dan menjadi dasar atas
dikeluarkannya izin pemanfaatan ruang. Dari Permen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tidak dapat mengeluarkan izin pemanfaatan
ruang hingga dibentuknya RDTR.

“Pemerintah Kabupaten Jember seakan menutup mata atas peraturan tersebut, terbitnya beberapa perizinan tanpa menjadikan yang tidak menjadikan RDTR menjadi dasar kebijakan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Jempolindo.  Komite Pemilihan (KP) PSSI telah melakukan verifikasi terhadap sejumlah nama yang mendaftar sebagai calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota exco PSSI periode 2019-2023. Proses selanjutnya akan terus berjalan sampai tiba waktunya kongres digelar, sebagai penentu masa depan PSSI hingga 5 tahun mendatang. Kongres PSSI rencananya akan di gelar 2 November mendatang di Jakarta.

Salah satu calon ketua PSSI La Nyalla Mattalitti mengatakan, sejatinya perubahan PSSI dan sepak bola nasional ada di tangan voters. Dengan hak suaranya di kongres, merekalah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepak bola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 exco.

“Kedaulatan sepak bola sesungguhnya memang dimiliki voters. Walaupun kenyataan lebih sering memperlihatkan sebaliknya. Dengan kata lain, kebanyakan voters kurang berdaulat dengan suaranya. Ini momentum untuk menunjukan bahwa Voters PSSI kini lebih berdaulat,” ujar La Nyalla, Selasa (15/10).

Tidak bisa dipungkiri, banyak voters yang lebih sering dan senang ditarik ke sana-sini oleh calon pemimpin maupun incumbent PSSI. Dirayu, diiming-imingi, dimanfaatkan, dan pada akhirnya voters itu sendiri menikmati dan memanfaatkan posisinya saat diboyong kesana-kemari.

Namun demikian, diakui La Nyalla, masih ada voters yang teguh berdaulat dengan suaranya. Tapi jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan memilih pragmatis. Larut dengan cara-cara yang sudah dianggap kebiasaan alias transaksional. Bahasa pasarnya; ‘wani piro?’. Sebuah pola pikir dan kebiasaan yang menurutnya akan membuat sepak bola bakal jauh dari perubahan.

“Kebiasaan transaksional secara otomatis akan menggiring pilihan voters bukan berdasarkan logika dan nurani sepak bola untuk perubahan, tapi cenderung menjadi pilihan praktis dan hanya demi keuntungan sesaat atau keuntungan kelompok. Jika menyangkut besaran nominal uang, anggap saja motif hadir ke kongres hanya semacam mencari gaji ke-13, ke-14, dan seterusnya,” terang pria yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tersebut.

Jadi, bagaimana agar sepakbola Indonesia bergerak ke arah perubahan? Menurut La Nyalla, itu hanya bisa diraih jika voters kembali berdaulat dengan suaranya. Voters yang tidak semata-mata mengutamakan transaksional. Tapi voters yang peka dan responsif dengan keinginan perubahan di PSSI dan sepak bola nasional yang kini bergema di kalangan publik sepak bola sendiri.

“Voters harus memilih ketum, waketum dan exco yang membawa aspirasi perubahan. Harus idealis. Bukan justru mencari kesempatan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan ‘bertransaksi’ suara,” tegasnya. (*)

Jempolindo.id – Jember. Aktifis Difable Kusbando melontarkan Kritik keras terhadap Bupati Jember dr Faida MMR saat digelarnya Diskusi Silaturahmi Jember Idea di kediaman Dima Akhyar, Senin (14/10/19).

“Kami kaum marjinal hanya jadi objek pencitraan Bupati,” ketus Kusbandono.

Saar Diskusi bertajuk “Buruh Perlu Kehadiran Pemerintah” itu Kusbandono juga menyatakan belum ada keseriusan pemerintah kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik perburuhan. Terlebih soal mengakomodasi kepentingan hajat hidup komunitas difable.

“Paling banter hanya mengakomodasi 3 persen, itupun hanya untuk pajangan,” sergah Kusbandono.

Atas alasan itulah Kusbandono mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati jember melalui PDIP Jember.

Sejalan dengan pikiran Kusbandono, Ketua LSM IBW Jember Sudarsono juga menegaskan perlunya good will dari pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan masalah perburuhan.

“Saya kira pemerintah harusnya punya kemauan baik untuk hadir dalam menyelesaikan perburuhan,” tegas Sudarsono.

Sementara Aktivis Buruh Budi Santoso menuturkan, masalah perburuhan masih berkutat pada persoalan upah minimum dan PHK. Itupun belum tergarap serius.

“Misalnya penetapan upah minimum, UMK Jember masih berada pada urutan ke 13 se Jawa Timur,” sesal Budi.

Menurut Budi penetapan UMK Jember sebesar 2.171.000 masih jauh dari harapan, seperti direkomendasikan BPJS Tenaga Kerja sebesar 3,3 juta.

“Kita berharap Dewan Pengupahan Kabupaten dapat bekerja lebih optimal,” pinta Budi.

Menegaskan pendapat Budi, Aktivis Buruh Agus Mashudi mencoba membagi ruang penanganan perburuhan yang porsinya masih sebagian besar menjadi kewengan pemerintah pusat.

“Praktis ruang pemerintah daerah hanya menangani masalah UMK, sedangan penanganan konflik perburuhan berada menjadi kewenangan pemerintah propinsi,” ujarnya.

Eks Aktivis Mahasiswa Boedi Harijanto SH menegaskan belum berjalannya fungsi pengawasan Disnakertrans Pemkab Jember, sehingga terkesan masalah perburuhan terbiarkan.

“Saya mengalami saat melakukan pendampingan PHK sepihak buruh Pabrik Kayu SOB Bangsalsari,” tuturnya.

Betapa saat proses mediasi buruh malah ditakut – takuti, sehingga dari 270 buruh hanya tersisa 2 orang yang bersedia lanjut ke tahapan PHI.

“Harusnya Disnakertrans bisa memberikan bimbingan yang benar, bukan membuat ketakutan buruh,” sesalnya.

Ketua ICC Jember Nurdiansyah Rahman makin mempertajam belum adanya keseriusan penanganan kesejahteraan buruh, bisa dilihat dari 34 Perusahaan Perkebunan dari sekitar 45 ribu buruh, rata – rata pendapatannya masih setara dengan harga 3 kg beras per hari.

“Karenanya perlu pemetaan lebih serius terkait peningkatan kesejahteraan buruh,” pungkasnya. (*)

Jempolindo.id – Jember. Terkait dengan disahkannnya Perubahan kedua UU KPK, sejumlah akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi berkumpul di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, mereka mendesak Presiden Ri Djoko widodo gunakan otoritanya terbitkan Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perppu). Senin (14/10/19).

Melalui Siaran Pers yang dibacakan secara bergantian oleh Sekjend SEPAHAM Indonesia Dian Noeswantari dan Ketua PPHD FE Unibraw dinyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang konstutusional prerogatif untuk menerbitkan Perppu atas alasan “kegentingan yang memaksa”.

Perppu punya landasan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 UUD 1945 joncto pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 2011.

“Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang memaksa juga diatur oleh MK melalui putusannya No 138/PUU -VII/2009,” tegasnya.

Para akademisi itu juga menyesalkan adanya tekanan partai politik agar presiden tidak menerbitkan Perppu. Intervensi itu dinilainya sebagai tindakan memalukan yang dengan sengaja dilakukan agar KPK lemah.

Sementara, sudah terjadi perlawanan publik terhadap DPRRI yang mengakibatkan jatuhnya korban hingga menewaskan 5 orang demonstran, serta penangkapan yang disertai kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa dan siswa.

Indikasi pelanggaran HAM itu ditanggapi serius perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati SH sebagai bentuk pelanggaran yang seharusnya KOMNAS HAM RI juga bersikap.

“Ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Polisi, diantaranya massa yang sudah bubar masih ditangkapi. Jangankan pengunjuk rasa, maling yang ketangkap saja tidak boleh asal digebuki. Itu pelanggaran HAM,” ketusnya. (*)

Jempolindo.id – Sidoarjo. Kiprah Forum Kerukunan Kepala Desa (FKKD)  Sidoarjo sebagai wadah berhimpunnya  perjuangan 351 Kepala Desa Di Sidoarjo telah memberikan makna untuk pembangunan desa. Salah satunya dengan turut mendorong terbitnya perubahan peraturan pemerintah pelaksana UU no 6 tahun 2024.  Hal itu dikatakan Ketua FKKD Sidoarjo Heru Sulton, Minggu (13/10/19).

“Kami mencoba menjembatani kebuntuan – kebuntuan komunikasi lintas sektoral, sehingga kebijakan pemerintah  dapat dengan mudah dipahami dan dijalankan,” kata Heru.

Berkat perjuangan FKKD, misalnya, kata Heru terjadi perubahan PP 43 tahun 2014  menjadi PP 47 tahun 2015, lalu dirubah menjadi PP 11 tahun 2019, sebagai peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

“Kami turut serta mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam peraturan pelaksana Undang undang desa itu,” tutur Heru.

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).
2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
3. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
4. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
5. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
2. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
3. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. Pelaksanaan pembangunan desa;
5. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
6. Pemberdayaan masyarakat desa.
7. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
8. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
9. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
10. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Jempolindo.id – Jember. Mantan Kepala BPPD Jember Ir Rasyid Zakaria siap tarung melawan Petahana Bupati Jember dr Faida MMR  Kesiapannya dinyatakan saat Rasid kembalikan berkas pendaftaran Bakal  Calon Bupati Jember periode ‘2020 – 2025  di Kantor DPC Partai Nasdem Jember, Jl Brawijaya Jubung Kecamtan Sukorambi, Sabtu (12/10/19).

“Siap mas,” tegas Rasyid saat ditanya kesiapannya maju dalam kontestasi Pilkada Jember “2020.

Tampak Rasyid dikawal pendukungnya, diantaranya pegiat  Pencak Silat Jember.

Disamping mendaftar melalui pintu Partai Nasdem, Rasyid juga mendaftar melalui PDI Perjuangan.

“Soal ahirnya partai akan merekom siapa kita  serahkan pada kebijakan partai. Selebihnya urusan Tuhan,” kata Rasyid.

Sementara melalaui Ketua DPC Partai Nasdem Jember H Marzuki  Abdul Gofur menjelaskan tahapan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2019. Dari 6 pendaftar yang mengembalikan berkas masih 2 pendaftar, H Hendi Siswanto  dan Rasyid Zakaria.

Bakal Calon Bupati Jember Yang sudah mendaftar melalui Nasdem :
1. H Hendi Siswanto
2. Ir Rasyid Zakaria
3. H Abdussalam
4. Idam Chalid
5. H Sulis
6. Zoelkifli

“Selanjutnya Tim seleksi akan melakukan verifikasi berkas yang akan dikirim ke DPP melalui DPW Partai Nasdem Jatim,” kata Marzuki.

Menurut H Marzuki berkas diharapkan sudah sampai DPP Partai Nasdem sebelum tanggal 8 Nopember 2019.

“Sebelum rakernas yang rencananya digelar  tanggal 8 nopember berkas bakal calon bupati sudah sampai di DPP Nasdem,” tegasnya.

Perihal pintu masuk pendaftaran bakal calon, H Marzuki menjelaskan bisa melalui pintu DPD, DPW atau DPP.

“Tetapi pasti berkoordinasi dengan DPD Nasdem,” tegas Marzuki.

Sampai menjelang penutupan pendaftaran belum tampak dr Hj Faida MMR bakal mendaftarkan diri.

“Ya kita bekerja sesuai mekanisme partai saja,” jawab H Marzuki diplomatis. (*)

Jempolindo.id – Jember.
Nasib petani tembakau Jember terpuruk diperlukan campur tangan Bupati untuk  mengawal perda  no 7 th 2003 tentang tata niaga tembakau, serta dipandang perlu  menghidupkan  kembali kelembagaan  Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) yang sejak tahun 2015 mati suri.

Hal itu diungkap pimpinana rapat  Ikbal Wilda Fardana, SH  saat dengar pendapat bersama Pengusaha Tembakau dan Asosiasi Petani Tembakau Jember (APTI) di Gedung DPRD Jember, Kamis (10/10/19).

“Jadi komisi B akan mendorong kepada pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali komisi untuk tembakau jember (KUTJ) karena KTUJ sebagai wadah dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pengusaha tembakau dan petani tembakau sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2003. Dengan adanya KUTJ petani tidak ketinggalan informasi tentang musim tanam, harga dan lain sebagainya,” tutur Ikbal.

Ikbal juga meminta   agar APTI  menindak lanjuti dengan mengajukan permohonan  revisi perda salah satunya batasan areal tanam bagi pengusaha, serta lemahnya sangsi.

“Kami juga akan  tindak lanjuti dengan sidak dilapangan,” tegas Ikbal.

Anggota Komisi B Tatin Indrayani  juga berharap agar pemerintah turut hadir dalam menyelesaikan kemelut petani tembakau.

“Penegakan perda tata niaga tembakau menjadi kunci awal penyelesaian masalah tembakau. Karenanya perlu dikawal bersama,” kata Tatin.

Mengenai kejelasan cukai tembakau senilai 60 M, Tatin beserta anggota Komisi B lainnya sepakat untuk melakukan cross chek kepada OPD terkait.

“Kami masih akan mencari informasi kepada dinas terkait,” katanya.

Melalui Pengurus APTI Jember Hendro Saputra juga menyayangkan belum adanya pelaksanaan Perda No 7 tahun 2003. Dampaknya kepentingan petani terabaikan.

“Masih banyak pengusaha yang tanam hingga ratusan hektar. Akibatnya tembakau petani dibeli dengan harga murah,” sesal Hendro.

Kata Hendro,  tembakau petani hari ini dihargai 2,5 juta per kuintal. Harusnya kisaran harga standar 5 juta per kuintal.

“Alasan pengusaha turunnya harga tembakau karena kualitas tembakau petani buruk, saya kira tak masuk akal,” sergah Hendro. (*)

Jempolindo.id – Jember.   Besarnya peruntukan anggaran dalam postur APBD TA 2019 untuk Bagian Humas Pemkab Jember sebesar 18 M jauh lebih besar dari anggaran untuk Dinas Pertanian yang hanya 12 M. Pernyataan  itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jember Tatin Indrayani saat dengar  pendapatan bersama dinas terkait. Selasa (8/10/19).

“Perlunya azaz keadilan dalam  penganggaran, dengan mempertimbangkan azas manfaat maka  anggraan untuk  humas masih lebih  besar dibanding  pertanian,” kata Tatin.

Sementara, menurut Politisi Perempuan PKB itu Pertanian di Jember  masih butuh perhatian inovasi kebijakan, keberpihakan anggaran dan regulasi yang jelas.

“Masih banyak masalah pertanian yang perlu ditangani, diantaranya untuk  melindungi daerah areal pertanian perlu jelasnya perda RDTR,
Pemberdayaan kelompok tani dan masih banyak masalah lainnya,” tegasnya.

Indikator  kurang pedulinya kebijakan anggaran terhadap duni pertanian, kata Tatin dapat dilihat dari turunnya Tren  PDRB 5 tahun terahir  dari  sektor pertanian.

Tatin juga mempertanyakan bergesernya anggaran 25 M yang semula  peruntukannya dari  irigasi tersier persawahan dirubah untuk  perbaikan jalan dan jembatan,  harusnya bisa dianggarkan kembali.

“ya kan bisa ditarik pada kebijakan anggaran keberpihakan pada petani apa sudah maksimal ? Menjadi  masukan untuk  meramu komposisi anggaran 2020,” pungkasnya. (*)