Polemik Rencana Utang Pemkab Jember 786 Miliar, Wabup Djoko Susanto: Saya Tidak Dilibatkan
Wakil Bupati Jember Djoko Susanto angkat bicara soal polemik rencana utang Pemkab Jember sebesar Rp 786 Miliar
Polemik Lahan KDMP Jatimulyo, Komisi A DPRD Jember Kawal Nasib Warga dan Konflik Regulasi
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Jember mengenai lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah,
FKMCJ Dirikan Posko Tolak Rencana Pemkab Jember Utang 786 Miliar
Koordinator (FKMCJ) Jumantoro mendirikan posko keprihatinan atas rencana Pemkab Jember mengajukan utang sebesar Rp 786 M, kepada PT (SMI)
DPRD Bukan Notaris Kebijakan Utang
Rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar menempatkan DPRD Kabupaten Jember pada posisi yang sangat penting
Pj Sekda Jember Sebut Anggota DPRD Sesat Logika, Dr Aries Hariyanto: Lumrah di Lingkungan Ilmiah, Meski Sensitif
Polemik pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jember Achmad Imam Fauzi yang menuding anggota DPRD Jember sesat logika
38 Hari Mahasiswa KKN Universitas Ibrahimy di Desa Banjarsari Penuh Kesan
Mahasiswa Universitas Ibrahimy Situbondo melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Desa Banjarsari sejak tanggal 6 Juli hingga 12 Agustus
Pj Sekda Tuding Anggota DPRD Jember Sesat Logika, Chandra: Itu Merendahkan Marwah Kami
Pj Sekda Kabupaten Jember, bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, sebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto sesat pikir
Pembahasan Persetujuan Utang Pemkab Jember 786 Miliar Ditunda
Rencana (Pemkab) Jember mengajukan utang daerah sebesar Rp786 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk APBD 2027
Tolak Pinjaman Daerah Rp786 Miliar, FKMCJ Gelar Aksi Demo di DPRD Jember
Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Senin (10/8/2026)
Sikapi Rencana Pemkab Jember Utang Rp 786 Miliar, MAKI Jatim Pilih Batal Aksi, Jumantoro Jalan Terus
polemik utang Rp780 miliar di Kabupaten Jember yang akan digelar, Senin (10/8/2026), Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur,


