JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto S.S., menyebutkan empat poin strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, terkait penyelesaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menyusun roadmap yang jelas mengenai kuota tahunan pengangkatan P3K dan PNS yang diprioritaskan bagi tenaga paruh waktu.
Saat ini, jumlah P3K Paruh Waktu yang masih aktif mencapai 8.344 orang. Selain itu, fraksi mendesak agar pendapatan mereka tidak boleh kurang dari Rp1 juta per bulan.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru menjadi bagian dari penyebab kemiskinan akibat menggaji pegawainya terlalu rendah,” tegas Widarto, pada Selasa (28/07/2026).
Kedua, anggaran penanganan sampah. Fraksi menyoroti rendahnya penilaian Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember pada tahun 2025.
Menurut mereka, diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendorong masyarakat memilah sampah dan mengelola sampah organik, sehingga tidak bergantung pada pola lama yang kurang efektif.
Ketiga, infrastruktur desa. Dengan adanya pemotongan dana desa secara drastis, fraksi menilai APBD harus memberikan bantuan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Widarto menyebut, idealnya alokasi anggaran infrastruktur desa mencapai 40 persen dari total anggaran yang tersedia, agar kondisi jalan dan fasilitas publik di perdesaan tidak semakin memprihatinkan.
Keempat, fraksi mendukung wacana pemberian insentif berupa pembebasan pajak bagi warga yang termasuk dalam kelompok Desil 1 serta pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Kebijakan ini dinilai dapat melindungi petani dan warga berpenghasilan rendah dari beban fiskal yang memberatkan.
Keempat usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan antara eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemkab Jember. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Miftahul Rachman
){kind=link}