JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (14/9/2026).
Juru Bicara Fraksi Golkar Amanah, Nilam Noor Fadilah W, SE, menegaskan bahwa pihaknya mencermati dan mendalami seluruh rangkaian pembahasan sebelum mengambil sikap. Fraksi Golkar Amanah pun mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Jember yang menjawab berbagai pandangan, masukan, dan catatan dari seluruh fraksi.
“APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah. APBD merupakan instrumen utama pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan pembangunan berjalan adil dan merata,” ujar Nilam saat membacakan pandangan akhir fraksi.
Soroti Belanja Modal dan Dampak Jangka Panjang
Fraksi Golkar Amanah menilai Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan belanja modal sebagai prioritas pembangunan. Kebijakan itu menyasar penyelesaian persoalan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik.
Meski begitu, fraksi ini mengingatkan agar peningkatan belanja modal benar-benar diarahkan pada program berdampak jangka panjang. Program tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Desak Pemerataan Fasilitas Kesehatan
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar Amanah memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fasilitas pelayanan kesehatan daerah. Fraksi menilai kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas dan memperlengkapi fasilitas pelayanan di seluruh rumah sakit daerah. Perhatian itu mencakup sarana prasarana, ketersediaan peralatan medis, peningkatan kapasitas layanan, hingga pemenuhan tenaga kesehatan yang kompeten.
Secara khusus, Fraksi Golkar Amanah mendorong pengembangan RSD Balung sebagai pusat pelayanan kesehatan strategis di wilayah selatan Jember. RSD Balung dinilai harus terus didorong agar mampu memberikan pelayanan lebih optimal, modern, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang meningkat.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat fasilitas, menambah layanan unggulan, meningkatkan kapasitas ruang pelayanan, serta memastikan ketersediaan alat kesehatan yang memadai. Masyarakat tidak boleh selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan,” tegas Nilam.
Fraksi menegaskan pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh dipandang sebagai pembangunan fisik semata. Pembangunan itu harus menjadi bagian upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dijangkau, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh warga Jember.
Tekankan Kualitas, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Fraksi Golkar Amanah juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program dan kegiatan dalam P-APBD 2026. Percepatan anggaran harus tetap menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan.
“Percepatan anggaran tidak boleh hanya mengejar tingkat penyerapan. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Nilam.
Fraksi meyakini pembangunan Kabupaten Jember membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai representasi masyarakat. Kritik, masukan, dan pengawasan DPRD merupakan bagian dari proses demokrasi untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dukungan Disertai Catatan Strategis
Dengan mempertimbangkan seluruh proses pembahasan, penjelasan pemerintah daerah, dan berbagai catatan strategis, Fraksi Golkar Amanah pada prinsipnya menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut tetap disertai harapan dan penegasan. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Jember menjaga komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan yang merata, serta memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Golkar Amanah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember,” pungkas Nilam.
Pandangan akhir fraksi itu ditandatangani Ketua Fraksi Golkar Amanah, M. Holil Asyari, M.Pd.I, dan Juru Bicara Fraksi, Nilam Noor Fadilah W, SE, di Jember, 14 September 2026. (#)
