Reshuffle Kabinet Itu Suatu Keniscayaan

0
187

Oleh : Dedy Mawardi-Sekjen Seknas Jokowi

Desas-desus reshuffle kembali ramai digunjingkan.Arief Puyo Orang terdekat Jokowi yang memulai pukul gong. Arief Puyo mengatakan akan ada 17 menteri di reshuffle. Istilah Arief Puyo 17 menteri di reshuffle itu sebagai “ganti mesin” di kabinet saat ini.

Belum reda info dari orang terdekat Jokowi itu, naik ke panggung Neta S Pane mengaku dapat informasi Presiden Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri, setelah pergantian Panglima TNI.

Pihak istana buru-buru membantah isu reshuffle yang dilontarkan Arief Puyo maupun Neta S Pane.

“Tidak ada reshuffle. Semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,” kata jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Tidak cukup pihak Istana yang membantah, partai politik pendukung Presiden Jokowi pun ikut bicara membantah isu reshuffle kabinet yang diembuskan pentolan IPW Neta S Pane.

“Reshuffle muncul dari Presiden, bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini nanti Pak Jokowi pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang memutuskan kapan dan siapa yang di reshuffle bukan orang lain. Tetapi dalam perjalanan kabinetnya pasti ada yang namanya evaluasi minimal setahun sekali.

Evaluasi Kinerja kabinet. Presiden lah yang faham, karena menteri adalah pembantunya, mana menteri yang masih belum full speed bekerja membantu presiden khususnya di tengah pandemi covid 19 saat ini.

Kalau presiden bilang kerja, kerja dan kerja maka menterinya harus tiga kali lebih keras kerjanya. Dalam menghadapi kondisi luar biasa , tidak bisa disikapi biasa biasa saja, perlu kerja extra. Jangan pula ada menteri yang kerjanya cuma seperti seremonial saja. Pembantu presiden bukan hanya harus punya sense of crisis, tetapi juga harus mengembangkan sikap empati terhadap tekanan ekonomi di akar rumput. Dengan demikian sah menyandang predikat sebagai pembantu presiden, bukan malah jadi beban presiden.

Saya sepakat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kalaupun muncul reshuffle itu datangnya dari Presiden. Berarti reshuffle itu adalah suatu keniscayaan, soal siapa yang direshuffle, berapa jumlah dan kapan waktunya hanya Bapak Presiden lah yang tahu. (*)