JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Merebak kabar tak nyaman, Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, AF, diduga memalsukan tanda tangan sejumlah pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD).
Tuduhan serius ini muncul dalam proses penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025.
Ketua BPD Karangsono, Nur Hadi, menyatakan kepada wartawan, pada Jum’at (30/01/2026), bahwa ada dugaan Kepala Desa Karangsono telah memalsukan tanda tangannya, bersama anggota BPD lainnya.
Ia menjelaskan, tanda tangannya muncul dalam berita acara rapat Perubahan APBDes 2025 tertanggal 13 Agustus 2025.
“Menurut dokumen berita acara, tanggal 13 Agustus ada Musdes dengan undangan yang memuat tanda tangan saya sebagai ketua BPD. Padahal, pada tanggal itu tidak ada acara Musdes sama sekali,” tegas Nur Hadi.
Ia menegaskan, pada tanggal 10–12 Agustus, desa menggelar karnaval dan sound horeg yang membuatnya sibuk sebagai panitia.
Nur Hadi baru menyadari pemalsuan tanda tangan tersebut saat menghadiri Musdes pembahasan APBDes 2026 beberapa waktu lalu.
Namun, Arul Fatah membantah semua tuduhan tersebut.
Ia mengklaim bahwa Musdes Perubahan APBDes benar-benar dilaksanakan pada 26 Juli 2025 dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa, termasuk Nur Hadi.
“Musdes kami lakukan tanggal 26 Juli, dan Pak Nur Hadi hadir. Saya punya bukti foto dan pemberitahuan di grup perangkat desa,” jelas Fatah.
Ia mengakui bahwa tanggal 13 Agustus pada berita acara memang tidak sesuai dengan hari pelaksanaan. Menurutnya, tanggal sengaja direkayasa karena administrasi baru dapat diselesaikan setelah tanggal pelaksanaan rapat.
“Kami mengakui tanggal di berita acara tidak sesuai, tetapi tanda tangan yang tercantum adalah asli dari rapat tanggal 26 Juli,” tegas Arul Fatah.
Sementara, Camat Bangsalsari Bambang Erwin Setyono ketika dikonfirmasi, masih akan memanggil kedua belah pihak, untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Pandangan Masyarakat:
Menanggapi berita yang beredar, warga setempat menghendaki agar permasalahan tersebut dibuka secara transparan.
“Supaya tahu bagaimana sebenarnya, siapa yang benar dan salah dalam kasus ini,” kata Warga setempat, yang tak mau disebutkan namanya.
Informasi sementara, warga akan melaporkan permasalahan ini, ke Polres Jember.
“Karena, masalahnya bukan hanya pemalsuan tandatangan, tetapi juga ada dugaan pelanggaran lainnya,” ujar Warga. (*)
.){kind=link}