JEMBER , JEMPOLINDO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend per Jumat (19/3/2026).
Angka ini meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 18 unit, menunjukkan eskalasi pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat.
Saat sidak di SPPG Curahlele 02, Kecamatan Balung, Bupati Jember Muhammad Fawait menepis anggapan bahwa MBG gagal.
“Bahwa ada yang masih harus diperbaiki, ya memang,” ujarnya.
Dua Penyebab Utama: Administrasi dan Kualitas Pangan
Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa kebijakan suspend ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, persoalan administrasi dan perizinan. Sejumlah SPPG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari ternyata belum melengkapi persyaratan wajib seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) .
Kedua, terkait kualitas dan keamanan pangan. BGN menilai beberapa dapur belum memenuhi standar gizi, kebersihan, serta prosedur operasional yang ditetapkan.
“Dari awal sampai sekarang itu belum urus, maka kebijakan BGN bahwa itu disuspend dulu sampai pengurusan ini selesai,” ujar Fawait menjelaskan soal kendala administrasi .
Respons Pemkab Jember: Fasilitasi Perizinan
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi SPPG yang terkendala masalah perizinan.
Bupati Fawait menegaskan bahwa pihaknya akan membantu pengurusan dokumen agar operasional dapur sehat dapat segera kembali normal.
Namun, ia memberikan peringatan tegas bagi pengelola yang bermasalah pada aspek kualitas makanan.
“Kalau terkait masalah makanan, kita kembalikan kepada SPPG, cuma kalau SPPG tidak berkomitmen untuk memberikan makanan yang sesuai dengan standar BGN, ya kita gak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya .
Disinsentif Finansial Selama Suspensi
Kebijakan suspend ini juga berdampak langsung pada aspek pendanaan. Berdasarkan pernyataan resmi BGN, SPPG yang berstatus dihentikan sementara tidak akan mendapatkan penyaluran dana insentif selama masa hukuman.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menegaskan bahwa proses pembayaran dihentikan hingga status suspend dicabut .
“Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori major, maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan,” tegas Ranto dalam rapat koordinasi di Jakarta pekan lalu .
Konteks Nasional: Pengawasan Diperketat
Langkah di Jember merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 SPPG di seluruh Indonesia telah di-suspend karena berbagai masalah .
Presiden bahkan menyebut sosok Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang dikenal ketat dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek… Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ujar Prabowo di Hambalang, Kamis (19/3/2026) .
Standarisasi dan Sertifikasi Ke Depan
Ke depan, pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi yang lebih ketat. Dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikasi kebersihan, keamanan makanan, serta memastikan kualitas air dan proses pengolahan sesuai standar.
“Kalau gak beres ditutup,” tegas Presiden .
Dengan total 141 SPPG yang beroperasi di Jember, suspend terhadap 58 unit merupakan langkah berani yang diambil BGN untuk memastikan program yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil ini berjalan optimal.
Operasional SPPG yang disuspend akan dibuka kembali setelah melalui proses verifikasi dan perbaikan menyeluruh sesuai rekomendasi BGN .(#)
 tegas dalam pengawasan program (MBG). Sebanyak 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember){kind=link}