JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Centre of Local Economy and Politics Studies (COLEPS) Jember melontarkan kecaman keras terhadap aksi biadab penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Lembaga riset itu menegaskan bahwa serangan tersebut bukan sekadar kriminalitas jalanan, melainkan sebuah metode teror sistematis yang bertujuan membungkam nalar kritis para pejuang kemanusiaan dan demokrasi.
Eksekutif COLEPS Jember, Sapto Raharjanto, secara resmi merilis pernyataan sikap pada Kamis (19/3/2026).
Dalam rilisnya, ia menyatakan bahwa luka yang diderita Andrie Yunus merupakan luka bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih menginginkan keadilan.
Mengutuk Keras Aksi Teror yang Biadab
COLEPS Jember mengutuk habis-habisan aksi pengecut tersebut. Mereka menilai penyiraman air keras berfungsi sebagai shock therapy yang dirancang untuk memberikan cacat fisik permanen sekaligus trauma psikologis yang mendalam.
“Tindakan ini bukanlah kejahatan biasa,” tegas Sapto dalam keterangan tertulisnya.
Dia menduga aksi ini merupakan aksi teros sistematis, untuk membungkan suara aktivis.
“Ini adalah metode teror sistematis yang secara aktif berusaha membungkam suara-suara kritis dari para pembela HAM,” ujarnya.
Menuntut Polri Mengungkap Dalang di Balik Serangan tidak hanya berhenti pada kecaman, COLEPS Jember secara frontal menuntut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengungkap aktor intelektual atau mastermind di balik serangan ini.
Mereka mengingatkan pola kelam pada kasus Munir Said Thalib dan Novel Baswedan yang tidak pernah terungkap secara transparan.
Sapto menekankan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus menunjukkan adanya perencanaan matang dan melibatkan eksekutor yang terlatih secara profesional. Oleh karena itu, Polri wajib menyeret aktor intelektual ke peradilan sipil dan tidak boleh hanya menjadikan “kambing hitam” sebagai tersangka.
Mengingatkan Ancaman Serius bagi Demokrasi
COLEPS Jember juga menyoroti rentetan kekerasan terhadap aktivis yang terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai situasi ini sebagai alarm bahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Negara tidak boleh menjadi ruang yang mencekam bagi perbedaan pendapat,” ujar Sapto.
Sapto mendesak agar kasus ini terungkap tuntas, sehingga ditemukan motif dan dalang dibalik aksi intimidasi terhadap aktivis ini.
“Jika kasus ini kembali gelap dan tidak terungkap tuntas, maka legitimasi komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum patut kita pertanyakan,” ujarnya.
Mendesak Pembentukan Tim Investigasi Independen
Agar penyidikan tidak mengalami kemandekan (stagnasi) seperti kasus-kasus serupa sebelumnya, COLEPS Jember mendesak pembentukan tim investigasi independen.
Mereka menginginkan tim tersebut melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta berbagai unsur masyarakat sipil.
“Dengan melibatkan elemen independen, kita bisa menjamin transparansi proses penyidikan,” lanjutnya.
Menyerukan Boikot dan Konsolidasi Nasional
Sebagai langkah akhir, COLEPS Jember menyerukan boikot terhadap segala bentuk normalisasi kekerasan. Mereka mengajak seluruh elemen akademisi, mahasiswa, LSM (NGO), media, hingga partai politik yang masih menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan HAM untuk melakukan konsolidasi nasional.
“Kita tidak boleh terbiasa dengan kekerasan,” seru Sapto dengan tegas.
“Satu orang dibungkam, seribu suara akan bangkit. Demokrasi tidak boleh mati di tangan para pengecut!,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan jaringan pelaku di balik penyerangan terhadap Andrie Yunus. (#)





