PDP Kahyangan Sekarat Siapa Peduli ?

Loading

Jempolindo.id – Jember. Ibarat memegang bara api dalam genggaman. Dilepas sayang, digenggam terbakar. 

Aksi buruh FKPAK di bawah komando Dwiagus Budianto yang protes atas tak jelasnya usulan penyertaan modal PAPBD 2019 sebesar 5,8 M yang kabarnya dialihkan untuk pos anggaran lainnya, menggelitik banyak kalangan.

Kesannya, PDP sebagai perusahaan milik daerah sudah bertahun tahun mengalami kerugian, publik Jember selalu disuguhi kabar meruginya pengelolaan PDP.  Lima tahun terahir, kondisi terpuruknya PDP tak kunjung pulih.

Alasan klasiknya, kerugian itu akibat harga karet dunia yang turun drastis menjadi Rp 17.000 per kg, dengan produksi karet 100 ton perbulan belum bisa mencukupi kebutuhan, malah  keuangan kas ikut tergerus.

Seolah begitu bergantungnya nasib PDP kepada harga karet. Jika harga karet bisa mencapai Rp 36.000 maka memburuknya performa neraca PDP masih bisa tertanggulangi tanpa harus merengek minta suntikan dana.

Berdasar info yang terhimpun, pendapatan PDP hanya berkisar Rp 1,7 M perbulan. Pendapatan sebesar itu tak dapat menutupi biaya operasional yang harus dikeluarkan per bulan sebesar Rp 4 M.

Belum lagi ditambah kewajiban biaya perpanjangan HGU yang harus segera terbayar sebesar Rp 4 M. Sedangkan Kas PDP hanya tersimpan sebesar Rp 1,5 M.

Mengganti komoditas yang setara, misalnya melalui peremajaan budidaya kopi secara besar – besaran membutuhkan modal 50 M selama 5 tahun.

Maka, praktis kondisi PDP dilematis. Hanya berharap pada kebijakan pemerintah daerah agar setidaknya bisa bertahan hidup.

Jika PDAM bisa dialokasikan penyertaan modal sebesar Rp 20 M, mengapa PDP yang menjadi tempat bergantungnya  nasib lebih dari 3000 buruh  tidak bisa ?

Menjadi mendesak untuk segera dilakukan audit menyeluruh sehingga diketahui permasalahan sebenarnya guna mencari solusi yang tepat.

DPRD Jember, Pemkab Jember, bersama manajemen PDP Kahyangan perlu duduk bersama membahas secara jujur perihal kondisi sebenarnya, sehingga didapat penyelesaian yang tepat.

Runyamnya masalah PDP tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling lempar tanggung jawab, apalagi terbangun kesan malah saling tuding. (*)

 

 

Table of Contents