SIDOARJO_ Jempol. Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo semakin memanas, setelah adanya pernyataan Ketua DPD Partai Golkar H. Warih Andono SH yang mengumumkan rencana pelaksanaan Musda yang bakal dilaksanakan pada 19 Agustus 2020 di Sun Hotel.
Hal itu memantik pernyataan protes dari para pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sikap protes yang dilontarkan beberapa pengurus harian dipicu karena pelaksanaan Musda Partai Golkar tersebut dinilai sangat tiba tiba dan di paksakan mengingat sejumlah prosedur formal partai tidak dilaksanakan sehingga memunculkan pertanyaan para kader.
“ada apa dengan partai Golkar Sidoarjo hari ini ??”
M. Zainul Milahi, Wakil Ketua DPD Partai GOLKAR Sidoarjo yang juga Ketua DPD AMPI Kab. Sidoarjo mengatakan, belum pernah ada rapat Pleno yang membahas rencana Musda , bahkan rapat Harian juga belum pernah.
“Saya bisa pastikan itu (MUSDA), belum pernah ada rapat-rapat tentang musda, Pleno maupun Harian, karena posisi saya sebagai ketua AMPI maupun wakil Ketua mesti tahu dan secara prosedural partai yang berjalan selama ini tentang hal tersebut, saya juga coba kontak kawan kawan pengurus harian juga tidak ada yang tahu tentang agenda itu, terus ini Musdanya siapa…?,” kata Mas Emil, sapaan akrab Zainul Milahi pada Sabtu (15/8/2020).
Secara khusus, Emil menyatakan pihaknya sebenarnya tidak menolak pelaksaan Musda, namun jika ingin mencari pemimpin yang baik, maka prosesnya juga harus baik pula, karena proses tidak tidak akan menghianati hasil.
“Kami berharap DPD Propinsi melihat realita ini, sehingga jalannya Musda nanti bukan hanya untuk segelintir orang, namun juga Musda bagi semua kader Partai Golkar Sidoarjo. Karena semua pihak ingin membesarkan Partai Golkar Sidoarjo agar dimasa-masa mendatang bisa meraih capaian lebih besar dari kondisi sebelumnya yang dinilai stagnan,” ungkap Emil.
Rencana MUSDA yang terkesan mendadak, juga sepertinya membuka permasalahan yang selama ini menjadi pembicaraan kader dan pengurus, tentang kepemimpinan dan manajerial organisasi partai GOLKAR Sidoarjo saat ini.
Diantaranya, tidak adanya laporan keuangan partai serta merosotnya jumlah kursi DPRD Kab. Sidoarjo dari Golkar.
Di temui terpisah, Sri Lego, Wakil Ketua Organisasi Partai Golkar Sidoarjo mengatakan pendapat yang relatif sama bahwa belum pernah ada pembahasan tentang Musda.
“Saya tidak tahu tentang agenda MUSDA di Suncity Hotel. Padahal Musda adalah tugas dari bidang organisasi yang saya emban, sehingga sangat naif apabila belum pernah rapat pleno maupun harian yang membahas Musda namun tiba tiba Musda akan dilaksakan. Mestinya harus ada mekanisme di internal terlebih dahulu, entah lagi kalau ada rapat-rapat secara sembunyi-sembunyi yang tidak prosedural,” kata Sri Lego pada Sabtu (15/8/2020).
Lebih jauh, menurutnya, pemilu 2019 adalah bukti dan pelajaran yang sangat berharga bagi Partai Golkar sidoarjo tentang kepemimpinan dan bagaimana sebuah organisasi politik tersebut dalam bermasyarakat.
“Tentu juga bagaimana Partai ini melebur dalam geliat para muda milenial yang sarat akan tekhnologi digital, itu yang tidak terlihat di sidoarjo sehingga perolehan Kursi di DPRD merosot. Kedepan upaya-upaya perbaikan mesti dilakukan secara lebih sistemik karena ini organisasi kader agar Golkar Sidoarjo semakin besar di era mendatang,” tegasnya. (sdj)
