JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Forum Kajian Fiskal dan Kebijakan Publik merilis kajian independen terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786 miliar, melalui PT SMI.
Rencana utang ini telah memicu polemik di Gedung DPRD Kabupaten Jember dan ruang publik.
Koordinator Forum Kajian Fiskal dan Kebijakan Publik Sigit Prakoso Boedoyo menegaskan bahwa menguji Kelayakan fiskal bukan berarti menolak pembangunan.
“Kami memahami Jember membutuhkan percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, penerangan, dan fasilitas kesehatan. Namun, publik berhak mengetahui apakah pinjaman sebesar itu menjadi pilihan pembiayaan paling tepat dan aman bagi APBD,” paparnya, melalui keterangan persnya, pada Selasa (18/08/2026).
Sigit menjelaskan tiga pokok perhatian utama diantaranya, Validitas Angka dan Asumsi, Kemampuan APBD Membayar Utang, dan perbandingan skenario pinjaman versus tanpa pinjaman.
Validitas Angka dan Asumsi
Dalam argumentasi yang dipublikasikan Anasrul Chaniago S H, sejumlah angka krusial disebutkan: bunga Rp117 miliar, biaya penundaan Rp474 miliar, cicilan tahunan Rp243,8 miliar, rasio cicilan 4,3 persen, dan kemampuan keuangan Rp1,8 triliun.
“Kajian kami tidak menyatakan angka tersebut keliru. Namun, formula, sumber data, dan metodologi perhitungan harus dibuka secara transparan. Publik berhak memverifikasi secara independen dan akuntabel,” jelasnya.
Kemampuan APBD Membayar Utang
Kemampuan membayar tidak cukup diukur dari rasio cicilan terhadap pendapatan. Yang lebih mendasar, perlu diuji Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan ketahanan APBD, jika terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau transfer pusat sebesar 5 hingga 10 persen, sementara belanja pegawai dan belanja wajib terus meningkat.
“Pertanyaan mendasarnya, Apakah APBD tetap mampu membayar utang tanpa mengurangi pelayanan publik?,” ujarnya.
Perbandingan Skenario Pinjaman vs Tanpa Pinjaman
Pinjaman bukan satu-satunya jalan membiayai pembangunan. Forum mendorong Pemkab dan DPRD menyandingkan dua skenario:
- Skenario dengan pinjaman Rp786 miliar
- Skenario tanpa pinjaman: melalui reprioritas belanja, efisiensi anggaran, pemanfaatan sumber pembiayaan tersedia, SiLPA sesuai ketentuan, dan pembangunan bertahap
“Dari perbandingan itu, masyarakat bisa menilai apakah pinjaman benar-benar kebutuhan mendesak atau sekadar pilihan kebijakan,” katanya.
Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Forum mendorong Pemkab Jember melalui DPRD untuk menjawab lima pertanyaan kunci:
- Berapa DSCR sebenarnya selama periode 2027–2030?
- Berapa total biaya pinjaman hingga lunas, termasuk bunga dan seluruh borrowing cost?
- Apa dampaknya jika pendapatan daerah turun 5–10 persen?
- Apa dampaknya jika belanja wajib naik 5–10 persen?
- Bagaimana struktur APBD Jember jika pinjaman Rp786 miliar tidak disetujui?
Sikap Forum: Uji Kelayakan Terlebih Dahulu
Forum menegaskan tidak berada pada posisi menolak atau menerima pinjaman secara mentah-mentah. Sikap mereka jelas mendorong agar dilakukan pembuktian terlebih dahulu kelayakannya.
Pembuktian harus disertai data, formula, DSCR, jadwal amortisasi, stress test, kelayakan proyek, dan skenario APBD tanpa pinjaman. Mendukung pembangunan tidak berarti menerima seluruh skema pembiayaan tanpa pengujian.
“Kita tidak menolak percepatan pembangunan. Kita hanya ingin memastikan bahwa percepatan hari ini tidak menjadi beban fiskal Jember di kemudian hari,” katanya.
“Kajian lengkap telah diserahkan sebagai masukan kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Jember,” imbuhnya. (#)
