Harga Gabah Anjlok Petani “Mbambung” Di Gedung DPRD dan Pedopo Jember

"Masih ada waktu, pilihlah Calon anggota DPRD Jember yang peduli Petani"(Jumantoro)

0
507

Jember – Jempol.  Sungguh malang nasib petani Jember, serangan wereng belum juga terantisipasi  yang menyebabkan sebagian petani terancam gagal panen, kini masih harus menghadapi anjloknya harga gabah. Menyikapi situasi yang memperihatinkan itu,  petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ)  bermaksud mengadu kepada anggota DPRD Jember dan Bupati Jember, malah mbambung di Gedung DPRD Jember, lanjut ke Pendopo Wahyawibawa Graha Jember. Kamis (28/3/19).

FKPJ sempat menduduki ruangan Komisi B DPRD Jember untuk beberapa saat.

Menurut Koordinator FKPJ Jumantoro, rencana hearing  bersama DPRD Jember sudah dikoordinasikan sejak hari Selasa (26/3/2019). Sekitar 30 orang Petani bermaksud mengadukan  keluh kesah kepada DPRD Jember tentang anjloknya harga gabah sampai pada batas tidak masuk akal. Harga gabah saat ini terbawah mencapai Rp. 2600 per kg sedang teratas sekitar Rp 3000 per Kg.

Sejumlah 30 orang Petani yang tergabung dalam FKPJ mbambung di Pendopo Kabupaten Jember

Sedangkan  menurut ketentuan Inpres no 5 Tahun 2015 HPP ditetapkan Rp 3700 per kg. Seiring naiknya biaya produksi, ketentuan ini juga sudah semestinya direvisi sampai pada harga Rp 4000 per kg.

“Kami kecewa, karena tak ada satupun anggota DPRD Jember yang bersedia menemui kami,” keluh Jumantoro.

Merasa kecewa, FKPJ ahirnya menduduki ruangan Komisi B DPRD Jember untuk beberapa saat, sebelum kemudian melanjutkan  rencananya menemui Bupati Jember dr Faida MMR di Pendopo Kabupaten Jember. Di Pemkab Jember, FKPJ ditemui Asisten 2 Sekretaris Daerah Pemkab Jember Arismaya Parahita.

Melampiaskan kekecewaannya FPKJ membakar beberapa ikat tangkai padi yang sempat dibawanya.

FKPJ ditemui Asisten II Pemkab Jember Arismaya Parahita

“Sayangnya di Pemkab Jember kami juga tidak ditemui, malah disuruh pulang. Sepertinya Bupati sedang tidak ditempat,” katanya.

Sementara Perum Bulog sebagai lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras, juga dinilai Jumantoro tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Bulog tidak lagi berfungsi sebagai lembaga  pengendali harga beras, malah terkesan lebih mengedepankan pertimbangan bisnisnya.

“Bulog baru bertindak kalo sudah ada aksi. Lagu lama, petani harus bergerak dulu baru ada respon,” pungkasnya (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini