Jember, Jempolindo.id – Fraksi PPP Jember, menyampaikan pandangan akhirnya saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember, pembahasan Rancangan APBD tahun 2026, pada Jum’at (28/11/2025).
Baca juga:
Pendapat Akhir Fraksi itu dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PPP Intan Permatasari.
Fraksi PPP memberikan apresiasi atas dibukanya kembali rute penerbangan Jember-Jakarta, yang dianggap sebagai langkah strategis.
Momentum positif ini semakin diperkuat dengan rencana pembukaan rute baru langsung dari Jember menuju Denpasar, yang akan dimulai pada tanggal 5 Desember 2025 mendatang.
Kebijakan pembukaan kedua rute penerbangan ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendongkrak sektor pariwisata dengan membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan.
Selain itu, konektivitas yang meningkat ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak multiplier yang signifikan, terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Jember dan sekitarnya.
“Setelah mencermati nota pengantar Bupati, pandangan umum fraksi fraksi, jawaban saudara Bupati, dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember,” katanya.
Secara umum Fraksi PPP menilai Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun 2026 telah disusun dengan baik, namun juga memberikan beberapa catatan dan usulan sebagai berikut:
- Fraksi PPP mendesak percepatan penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Jember yang terbaru, karena dokumen ini merupakan pedoman penting untuk pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Kami menekankan perlunya koordinasi yang kuat, kajian lingkungan yang matang, dan penampungan aspirasi masyarakat dalam prosesnya, agar Perda RTRW yang dihasilkan dapat menjadi dasar hukum yang solid untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jember.
- Fraksi PPP menyambut baik komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Beasiswa Cinta Bergema. Untuk evaluasi ke depan, kami menekankan bahwa sosialisasi harus lebih masif serta ketepatan timeline lebih ditingkatkan. Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan mulia untuk membuka akses pendidikan yang luas benar-benar dapat terwujud.
- Fraksi PPP mengapresiasi langkah inovatif Dinas Perhubungan dengan menerapkan sistem parkir prabayar. Inovasi ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk menekan praktik kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi. Dengan sistem yang lebih tertib dan transparan ini, target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal, sehingga pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
- Fraksi PPP mendorong minimalisasi kebocoran pajak BPHTB dengan memberikan sanksi tegas kepada PPAT/PPATS yang lalai melakukan validasi, serta meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait untuk mencegah potensi kerugian daerah. Sejalan dengan upaya tersebut, kami menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, karena kolaborasi yang solid mutlak diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.
- Fraksi PPP menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai aplikasi cek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibuat Bapenda. Sosialisasi ini krusial agar masyarakat memahami cara mengecek tagihan secara mandiri dan menyadari bahwa SPPT bukanlah bukti pembayaran lunas, melainkan hanya surat tagihan. Dengan pemahaman ini, diharapkan transparansi dan kepatuhan pajak dapat meningkat.
- Fraksi PPP mengambil catatan atas penjelasan Bupati mengenai penerapan Tax Monitor (pengganti Tapping Box) dan perhitungan kurang bayar pajak. Meskipun hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif, terstruktur, dan melibatkan pelaku usaha secara langsung, guna menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian hukum.
- Fraksi PPP mendukung penuh komitmen Pemerintah Daerah dalam melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) dan pengembangan layanan Home Care. Fraksi PPP berharap alokasi anggaran untuk kedua program ini benar-benar diprioritaskan dan disesuaikan dengan skala prioritas masalah kesehatan di masyarakat, termasuk pencegahan stunting dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas.
- Fraksi PPP mengapresiasi pernyataan Bupati mengenai komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan, drainase, dan air bersih, terutama di daerah rawan banjir. Fraksi PPP mendorong agar pekerjaan fisik dimulai sejak awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan di akhir tahun dan menjaga kualitas hasil pekerjaan.
- Fraksi PPP berharap APBD 2026 Kabupaten Jember dapatdimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fokus penuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapannya, dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien, tidak akan lagi terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun. Sehingga seluruh anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
- Fraksi PPP menegaskan bahwa pengesahan RAPBD 2026 menandai pemenuhan fungsi budgeting DPRD, yang harus segera diiringi dengan fungsi pengawasan yang ketat.
Dokumen ini merupakan acuan utama pembangunan Kabupaten Jember ke depan, sehingga setiap program yang tercantum dalam APBD 2026 harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan tidak boleh mengulang masalah yang terjadi pada APBD 2025.
Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung anggota DPRD kepada masyarakat Jember, khususnya kepada para pengusul program.
Fraksi PPP dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Jember.
“Kami menyadari bahwa perjuangan untuk menyalurkan dan mewujudkan setiap aspirasi yang disampaikan mungkin masih belum sepenuhnya maksimal sesuai harapan,” tutupnya.(#)
