Fraksi NasDem Jember: RAPBD Bukan Sekedar Dokumen Fiskal

Jember, Jempolindo.id – Fraksi NasDem Jember menyampaikan pendapat akhirnya tentang Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, pada Jum’at (28/11/2025).

Pendapat Akhir itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem Jember Budi Wicaksono.

Baca juga:

Fraksi PPP Jember, Sampaikan Apresiasi Pembukaan Jalur Penerbangan Baru dan 10 Usulan 

Mengawali pendapat akhirnya, Fraksi NasDem menyampaikan selamat memperingati Hari Guru Nasional, yang jatuh pada tanggal 25 November.

“Guru adalah pelita dalam kegelapan, penggerak peradaban, dan penentu masa depan bangsa,” ujarnya

Fraksi NasDem menegaskan bahwa penghargaan terhadap guru bukan hanya berupa ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang

berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan akhir ini sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral terhadap rakyat Jember yang telah memberikan amanah.

“Kami memandang bahwa R-APBD bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan manifestasi arah pembangunan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik,” ujarnya.

Fraksi NasDem memandang RAPBD Jember Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen penting untuk menjawab tantangan daerah.

RAPBD bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fraksi NasDem menggaris bawahi beberapa isu strategis yang harus menjadi prioritas:

1. Bencana Alam, Jember rawan banjir dan longsor. Fraksi NasDem menekankan perlunya tambahan alokasi anggaran mitigasi bencana, pembangunan tanggul, serta program penghijauan di daerah rawan. Penanganan bencana alam tidak hanya pasca, tapi prabencana dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi. Hal ini tentunya juga di perlukan dukungan riil dengan pemerintah dalam bentuk regulasi (yang Raperdanya sudah berulang tahun karena eksekutif kurang greget menyelesaikan. Perda yang kami rasa adalah suatu hal penting untuk tetap menjadi bagian stabilitas pemkab Jember), dan dukungan anggaran. Pengaktifan, pemberdayaan dan fasilitasi kembali komunitas relawan yang di wadahi dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana perlu di lakukan kembali setelah vakum di dua kepemimpinan kepala daerah sebelumnya. Padahal sebenarnya jika relawan bencana merasa memiliki wadah mereka efektif meringankan beban pemerintah daerah
2. Fraksi NasDem meminta kepada Bupati untuk memerintahkan kepada OPD pengampu perijinan agar lebih teliti dalam hal menerbitkan perijinan baik itu perijinan usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun perijinan lainnya, tidak terkecuali Perijinan bagi pengembang perumahan.  “Banyak kami temui di lapangan perijinan di abaikan oleh pengusaha, walaupun sudah lengkap ada kalanya mereka mengakali perijinan tersebut untuk mensiasati bahwa seolah-olah mereka taat regulasi, padahal terkadang faktanya tidak demikian,” sebutnya. Sebut saja salah satu pengembang yang menyatakan peil banjir sudah ada, mereka menyampaikan perijinan sudah lengkap, padahal tata ruangnya tidak sesuai dengan regulasi sehingga seringkali menyebabkan banjir di lingkungan sekitar perumahan bilamana turun hujan.
3. Apresiasi kami sampaikan kepada bupati terhadap sudah berjalannya proyek infrastruktur jalan walaupun dengan keterbatasan anggaran.  Namun demikian ke depan Fraksi NasDem berharap dinas PU Bina Marga melaksanakan pemetaan serius terhadap infrastruktur yang harus segera mendapatkan sentuhan dari Pemkab. Jember untuk ruas-ruas jalan yang harus di bangun oleh pemkab. Jember.
4. layanan home care yang juga menjadi unggulan Bupati adalah hal berikutnya yang kami apresiasi, dengan disiapkan unit kendaraan home care maka ke depan masyarakat yang memang tidak perlu atau tidak memungkinkan mendapatkan layanan medis di PKM atau Rumah sakit maka cukup menunggu di rumah dan petugas akan mengunjungi masyarakat.
5. Kami apresiasi Bupati terhadap pengalokasian anggaran untuk tambahan unit Damkar yang ini adalah bagian kepedulian Bupati terhadap penangan bencana di Jember.  Namun demikian, Fraksi NasDem merekomendasikan tambahan perhatian lebih serius untuk penambahan anggaran operasional pada pengalokasian anggaran akan datang, Dimana kami anggap Damkar tidak hanya penanganan kebakaran tapi Damkar adalah unit penanganan fungsi yang di tuntut serba bisa.  Maka dari itu, jikalau memungkinkan nantinya Damkar harus menjadi OPD mandiri.
6. Program prioritas ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai mandatori spending seperti amanah yang tertuang di dalam APBD harus dipastikan nahkoda OPD nya tidak boleh coba-coba, pastikan mereka adalah pejabat yang benar-benar kompeten dibidangnya untuk bisa memproyeksikan RPJMD sebagai representasi visi misi Bupati.
7. Apresiasi kepada Bupati dengan akan dimulainya nanti 5 Desember 2025, masyarakat Jember dan sekitarnya akan merasakan kemudahan baru dalam mobilitas dengan dibukanya penerbangan langsung Jember – Bali mudah-mudahan lancar tidak ada penundaan. Kehadiran rute ini bukan sekadar menambah pilihan transportasi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan daerah dan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta pariwisata.  Dengan adanya penerbangan ini, Jember semakin terhubung dengan pusat pariwisata internasional Bali. Hal ini diharapkan menjadi titik awal bagi peningkatan daya saing daerah, memperkuat identitas Jember sebagai kota kreatif, sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat di dua wilayah.  Singkatnya, penerbangan Jember – Bali adalah langkah maju yang membawa harapan baru: lebih dekat, lebih cepat, lebih berkembang.
8. Masukan konkret terhadap eksekutif terkait lambatnya penyelesaian Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Prioritaskan RTRW sebagai kebutuhan dasar: Tata ruang adalah pondasi pembangunan. Tanpa kepastian ruang, investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik akan terhambat.  Eksekutif perlu menempatkan penyelesaian RTRW sebagai agenda utama. Eksekutif perlu bergerak cepat, transparan, dan kolaboratif.  Lambatnya penyelesaian RTRW bukan hanya masalah administratif, tetapi bisa menghambat pembangunan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
9. Eksekutif dan legislatif ibarat satu tubuh. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan dampaknya.  Begitu pula bila satu bagian tubuh sehat dan bahagia, maka seluruh tubuh ikut merasakan manfaatnya.

Eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus saling menguatkan, karena tubuh pemerintahan hanya akan sehat bila semua bagiannya bekerja harmonis.

Fraksi NasDem percaya bahwa R-APBD 2026 harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar rutinitas birokrasi.

“Kami mendukung pengesahan R-APBD dengan catatan bahwa seluruh rekomendasi dan aspirasi masyarakat yang telah kami sampaikan selama pembahasan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Fraksi NasDem mengajak agar tetap menjaga semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan Jember baru, jember maju dan barokah

“Dengan mempertimbangkan seluruh masukan dan hasil pembahasan, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jember menyatakan menyetujui R-APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya. (#)