JAKARTA, JEMPOLINDO.ID – Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan dari berbagai kalangan.
Bahkan, kasus keracunan yang terjadi diberbagai daerah, tak menyurutkan langkah BGN, untuk melanjutkan operasional dapur MBG.
Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pemerintah tidak akan menghentikan langkah.
Kasus keracunan, kata Dadan masih dibawah ambang batas toleransi, dari 1 Milyar sasaran, hanya 4711 yang terdampak keracunan.
Ia menegaskan bahwa timnya tetap melanjutkan persiapan demi menjamin asupan nutrisi anak-anak di seluruh Indonesia.
Penolakan Sejumlah Pihak
Sejumlah pengamat ekonomi dan aktivis pendidikan menyuarakan kekhawatiran mereka terkait urgensi program ini.
Mereka menilai anggaran jumbo untuk MBG lebih baik dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak.
Beberapa poin utama yang menjadi dasar penolakan antara lain:
Defisit Anggaran:
Kritikus mengkhawatirkan defisit anggaran yang membengkak.
Tidak Efisien:
Distribusi makanan di daerah terpencil berisiko tidak efisien.
Transparansi :
Publik mempertanyakan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BGN memberikan pernyataan tegas. Ia menyatakan bahwa tantangan logistik maupun kritik anggaran tidak akan menyurutkan niat pemerintah.
“Kami mendengar semua masukan, namun mandat ini harus berjalan. Anak-anak Indonesia membutuhkan intervensi gizi sekarang, bukan nanti,” ujar Dadan saat meninjau simulasi dapur umum di Jakarta, Selasa (27/1).
Ia menambahkan bahwa BGN saat ini tengah mematangkan sistem digital untuk memantau distribusi makanan secara real-time.
Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga ke tangan siswa.
Saat ini, BGN sedang melakukan uji coba di beberapa titik strategis.
Tim di lapangan terus memetakan pemasok bahan baku lokal guna memberdayakan UMKM di sekitar sekolah.
Pemerintah meyakini bahwa program ini tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga akan menggerakkan roda ekonomi desa.
Meskipun pro dan kontra terus mewarnai ruang publik, pemerintah menargetkan implementasi skala nasional dapat segera terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. (#)
 terus bermunculan dari berbagai kalangan. ){kind=link}