JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Para petani di Jember menghadapi kendala serius. Mereka menyampaikan keluhannya kepada Komisi B DPRD Kabupaten Jember.
Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Petani, pada Senin (25/01/2026).
Masalah Bongkar Ratoon
Minimnya sosialisasi mengenai program dana bantuan pemerintah untuk bongkar ratoon tebu, disampaikan petani kepada Komisi B DPRD Kabupaten Jember.
Program bongkar ratoon tebu merupakan program nasional Kementerian Pertanian. Pemerintah menempatkan Kabupaten Jember sebagai salah satu lokasi strategis untuk mendukung swasembada gula.
Program ini didukung anggaran pusat yang signifikan dan menawarkan bantuan langsung kepada petani, berupa benih bermutu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk biaya tenaga kerja.
Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari target. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi bongkar ratoon di Jember baru mencapai sekitar 10% dari target yang ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah sosialisasi yang tidak maksimal.
Nurudin, seorang petani tebu sekaligus pengurus asosiasi petani dari Desa Curahkalong, mengaku kebingungan.
“Saya sendiri, sebagai petani tebu, juga tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan dana bongkar ratoon itu,” katanya.
Karenanya, ia mengajukan RDP kepada DPRD untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Komisi B DPRD Jember Ambil Langkah Proaktif
Menyikapi hal ini, Komisi B DPRD Jember memastikan akan menindaklanjuti berbagai keluhan petani dengan langkah nyata.
Ketua Komisi B, Candra Ary Fianto, menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang ketat.
Janji Tindak Lanjut
Merespon aspirasi petani tebu itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember Candra Ary Fianto menegaskan akan menindaklanjutinya.
“Kami akan segera koordinasikan Peninjauan Lapangan. Kami akan menjadwalkan kunjungan langsung ke lokasi pertanian untuk melihat kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Sebenarnya, pada saat RDP, Komisi B DPRD Kabupaten Jember telah mengundang Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Sayangnya tidak ada perwakilan yang menghadiri undangan.
“Untuk itu, kami akan mengundang kembaki Dinas Terkait. Komisi akan memanggil kembali dinas-dinas pelaksana program untuk meminta penjelasan dan data yang transparan,” jelasnya.
Pengawasan Publik:
Komisi Komisi B DPRD Kabupaten Jember, kata Candra juga akan mendorong agar seluruh program pemerintah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.
“Program pemerintah harus transparan dan bisa diawasi masyarakat,” tegas Candra.
“Prinsip ini juga berlaku untuk program bongkar ratoon tebu,” imbuhnya.
Sorotan Komisi B Terhadap Masalah Pertanian Lainnya
Perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Jember terhadap nasib petani tidak hanya pada program bongkar ratoon. Berikut adalah beberapa isu pertanian lain yang sedang dalam pantauan mereka:
Ketidaksesuaian Program Oplah
Komisi B DPRD Kabupaten Jember juga menerima pengaduan soal program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Hariyanto Petani Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, melaporkan penerimaan bantuan tandon air yang tidak berguna karena lahan mereka adalah sawah tadah hujan yang justru membutuhkan suplai air.
“Terdapat dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran proyek dengan realisasi fisik di lapangan,” ujar Hariyanto.
Alokasi anggaran juga dipertanyakan, pembangunan tandon air untuk program OPLAH itu menelan APBN 2025 sebesar 91 juta. Namun dalam realisasinya memancing tanya.
“Benarkah anggaran sebesar itu semua dipergunakan untuk pembangunan tandon air ?,” katanya seraya bertanya.
Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi
Selain itu, petani juga menyoroti masalah pemutakhiran data e-RDKK untuk pupuk bersubsidi.
Perawakikan petani juga menyampaikan laporan tentang dugaan praktik “mafia pupuk”, di mana oknum diduga menjual pupuk bersubsidi di atas harga tertinggi (HET) atau memainkan data penerima.
Untuk itu, Komisi B DPRD Kabupaten Jember berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang merugikan petani.
Langkah ke Depan dan Harapan Petani
RDP antara Komisi B DPRD Jember dan petani menjadi saluran penting untuk menyuarakan aspirasi. Petani berharap forum ini dapat menghasilkan:
- Sosialisasi yang lebih masif dan jelas mengenai tata cara mengakses bantuan bongkar ratoon.
- Transparansi data dari dinas terkait, termasuk alokasi anggaran dan daftar penerima bantuan.
- Penyelesaian cepat terhadap kendala administrasi yang menghambat realisasi program di lapangan.
Dengan komitmen untuk turun langsung ke lapangan dan memanggil dinas terkait, Komisi B DPRD Jember menunjukkan keseriusan dalam mengawal program strategis ini. (#)
