Sidoarjo_Jempol. Pernyataan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo Moh Heru Sulthon tentang finalisasi data penerima Bantuan melalui Musyawarah Desa, direspon positif Ketua BPD Keboguyang Kecamatan Jabon Sidoarjo Rossandi.
Dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (11/05/2020) Rossandi menegaskan masalah tidak sinkronnya penerima BLT di Sidoarjo, menurutnya bukan terjadi di pusat pendataan ( data base ) milik Pemkab, melainkan pada pelaku pendataan yang dinilainya kurang serius.
“Saya mencurigai justru pusaran masalah data itu pada pelakunya, yaitu orang – orang yang di perankan kurang serius,” katanya.
Rossandi tidak menyoal, jika permasalahan itu di bahas ulang dalam format sinkronisasi data manual lewat Pembahasan beberapa unsur birokrasi Pemkab.
“Cuma agar bahasan tersebut tidak se_potong-potong, hendaknya bisa di libatkan perwakilan tim pendata tingkat desa, agar forum musyawarah tersebut juga paham kalo di tingkat desa sudah serius mendata, namun toh hasilnya di tingkat kabupaten masih amburadul,” keluhnya.
Karenanya, Rossandi berharap dilibatkannya Bada Perwakilan Desa (BPD), sehingga pembahasan bisa representatif.
“Perlu adanya unsur yang lengkap jika untuk mencari solusi ( kebijakan yg bersifat strategis), saya kira di desa ada BPD, jadi bisa di minta untuk menyampaikan sikon di lapangan,” pungkasnya.(*)
