BerandaBeritaPerkada PAPBD Jember ‘2021 Usulan DPRD Jember Bisa Dilaksanakan

Perkada PAPBD Jember ‘2021 Usulan DPRD Jember Bisa Dilaksanakan

- Advertisement -spot_img

Jempolindo.id – Jember – Kabar tentang penggunaan Perkada PAPBD Jember tahun 2021, bisa jadi membingungkan publik, seolah dunia sudah kiamat. Gubernur Jawa Timur, menolak Perda PAPBD Jember tahun 2021, karena mengalami keterlambatan selama 14 hari dari jadwal yang seharusnya diajukan.

Penolakan itu bukan berarti Gubernur Jawa Timur melakukan penghambatan atas penggunaan Perda PAPBD, melainkan memang regulasi mengharuskan penggunaan perkada atau sejenisnya, manakala terjadi permasalahan sehingga Perda PAPBD tidak memungkinkan.

Perkada PAPBD Jember
Foto : Sekdakab Jember Ir Mirfano

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano menyampaikan, penolakan tersebut terjadi karena keterlambatan menyerahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Iya benar ditolak gubernur, karena 14 hari terlambat,” kata Mirfano, Jumat (29/10/2021).

Kata Mirfano, dengan adanya penolakan pengganti Perda APBD sebagai dasar mengeluarkan anggaran.

“Bisa pakai Perbup atau Perkada (peraturan kepala daerah),” imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait penolakan P-APBD. Nantinya apakah berpengaruh terhadap proyek mulityears, Mirfano menegaskan penggunaan perkada P APBD 2021 tidak akan berpengaruh terhadap rencana Multiyear (Anggaran Tahun Jamak).

“Kalau multiyearskan jalan, kan gak masuk P-APBD,” paparnya.

Perkada PAPBD Jember ‘2021, Ketua DPRD Jember Belum Terima Kabar Resmi

Terpisah, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya mengaku belum menerima surat atas penolakan Perda P-APBD 2021 yang diajukan Pemkab Jember. Namun, sudah mendengar informasi tersebut.

Perkada PAPBD Jember
Foto : Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

“Katanya sih begitu, tapi saya sampai detik ini belum menerima surat resminya,” tulis Ra Itqon melalui pesan singkat Whatsapp.

Perlu diketahui, penggunaan Perbup atau Perkada APBD ataupun Perkada P-APBD di Kabupaten Jember telah beberapa kali terjadi. Pada tahun 2020 lalu di era Bupati Faida juga menggunakan Perkada untuk APBD maupun Perkada P-APBD.

Penyebabnya perseteruan Bupati dengan DPRD Jember yang berujung pada keterlambatan pembahasan Perda APBD 2020, PAPBD 2020 dan Perda P-PAPBD 2021.

Perkada PAPBD Jember Sebagian Besar Usulan DPRD Jember Terlaksana

Menanggapi penggunaan perkada itu, Plt inspektorat Kabupaten Jember Ratno Cahyadi  Sambodo menjelaskan, penggunaan peraturan kepala daerah (Perkada) atau peraturan bupati merupakan kebijakan yang lumrah dilakukan agar tidak menghambat layanan publik.

Perkada PAPBD Jember
Foto : Plt Inspektorat Jember Ratno Cahyadi sembodo

“Penggunaan Perkada bukan hanya pada era sekarang,” kata Ratno.

Ratno yang juga Kabag Hukum Pemkab Jember itu menyebut pada era pemerintahan tahun sebelumnya juga pernah menggunakan Perkada. Penggunaan Perbup atau Perkada P APBD bahkan  APBD di Kabupaten Jember  juga terjadi  pada  tahun 2020,  di era Pemerintahan  Bupati Faida.

Mengawali kepemimpinannya,  Bupati Hendy juga tidak langsung menggunakan Perda APBD 2021, melainkan masih menggunakan  Perkada,  karena saat itu APBD 2021 belum dibahas.

“Terlebih sejak tahun 2019 dan 2020 banyak regulasi yang berubah, masyarakat harus tahu,” jelasnya.

Lebih lanjut Ratno menjelaskan, di  PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 sudah  diatur, apabila PAPBD terlambat maka digunakan Perkada APBD  yang kriterianya berbeda dengan aturan  terdahulu yang  sangat terbatas.

“Jika pada tahun sebelumnya, penggunaan perkada berdampak pada penggunaan APBD hanya  belanja wajib mengikat saja, ” kata Ratno.

Sedangkan aturan sekarang,  Perkada APBD bukan hanya untuk   belanja wajib mengikat, melainkan juga bisa untuk Belanja mendesak, yaitu:

  1. Belanja u pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrstruktur, dll) (a). Belanja wajib mengikat (sama dgn aturan sebelumnya u gaji, listrik, air dll), (b). Belanja yg belum dianggarkan dalam APBD awal, (c). Belanja kegiatan yang  apabila tidak  dilaksanakan lebih banyak mudhorotnya
  2. Belanja darurat (kebencanaan)
  3. Belanja karena perintah Peraturan Perundangan-undngn (ini jauh lebih luas asalkan ada mandat atau perintah aturan diatasnya)

“Jadi posisi Perkada PAPBD hasil persetujuan bersama dengan  DPRD hampir seluruhnya bisa dilaksanakan,” ungkapnya (Fit)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img