Jember, Jempolindo.id – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember menolak alih fungsi lahan, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan pangan, sebagaimana menjadi atensi Presiden RI Prabowo Subianto.
Penolakan itu disampaikan melalui Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten, tentang pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun 2025, pada Sabtu (02/08/2025).
“Kami punya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan LP2B, juga selaras dengan peraturan perundangan, serta instruksi Presiden no 1 tahun 2025,” kata Anggota F PDIP Kabupaten Jember Candra Ary Fianto, kepada media ini.
Karenanya, FPDI Perjuangan juga mendesak segera menetapkan Perda RT RW, yang didalamnya juga ada ketentuan tentang LSD.
“Perda RT RW, menggunakan perda tahun 2024, jika tidak segera ditetapkan maka akan berdampak pada proses pembangunan,” tegasnya.
Secara umum, FPDI Perjuangan Kabupaten Jember, menyetujui Perubahan APBD Kabupaten Jember 2025, untuk dilanjutkan ke dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
“Didalamnya, juga terdapat usulan pemberian hibah tanah kepada Polda Jatim,” ujarnya.
Perhatian Terhadap Pegawai R4
Faraksi PDI Perjuangan juga memberikan atensi terhadap nasib Pegawai Honorer katagori R4, yang jumlahnya mencapai 4500 orang, agar segera dikonsultasikan melalui Pansus Non ASN, kepala Menpan RB, agar dapat dimasukkan menjadi paruh waktu.
“Memang kalau kita baca aturannya, masih ada dua hal yang bertentangan, namun kawan kawan itu bekerja dibidang teknis, maka kami minta agar nasih mereka diperhatikan dan diperjelas,” tegasnya.
Jika, masih tidak memungkinkan menjadi pegawai paruh waktu, maka FPDI Perjuangan Jember meminta agar Pemkab Jember memperjelas melalui skema PJLOP ( Perjanjian Kerja Langsung Orang Perorang).
“Jika melalui paruh waktu tidak memungkinkan, maka solusi kedua ini bisa menjadi perhatian, sehingga nasib kawan kawan lebih jelas,” tandasnya. (Slmt)
