21.7 C
East Java

PAD Kabupaten Jember Tembus 1 Triliun, Bupati Jember: Tren Kemandirian Fiskal Semakin Baik

JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mencatat pencapaian historis dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pertama kali menyentuh angka psikologis Rp 1 triliun.

Capaian ini disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat konferensi pers di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, pada Selasa (6/1/2026).

Bupati yang akrab disapa Gus Bupati ini, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Ia menegaskan bahwa meski target kemandirian fiskal 100% belum tercapai, tren yang terjadi sudah sangat positif.

“Pendapatan kita naiknya lumayan besar, sehingga kita mencapai angka psikologis Rp 1 triliun,” kata Gus Fawait.

Pencapaian ini belum pernah terjadi dalam 26 tahun terakhir, bahkan dari 2024 ke 2025 kenaikannya cukup signifikan.

Bukan Saatnya Berpuas Diri, Fokus Lindungi UMKM dan Wong Cilik

Gus Bupati menekankan bahwa angka Rp 1 triliun ini bukanlah alasan untuk berpuas diri.

Pemerintah tetap menargetkan pencapaian yang lebih tinggi di masa depan.

Namun, komitmennya adalah peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat.

“Sesuai anjuran Presiden Prabowo, kita harus melindungi pelaku usaha kecil, wong cilik. Pajak harus dioptimalkan, bukan dinaikkan, dengan menutup kebocoran dan memperluas basis,” ujarnya.

“Dengan begitu, penerimaan bisa optimal tanpa memberatkan rakyat,” pesannya menirukan arahan presiden.

Dalam kesempatan yang sama, media berusaha mengonfirmasi beberapa hal mendasar dan krusial kepada Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi.

Namun, Fauzi tidak berkenan memberikan keterangan. “Sudah cukup Pak Bupati tadi,” katanya singkat.

Informasi ini sangat penting untuk menjawab rasa ingin tahu publik serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian PAD Jember Rp 1 Triliun ini menjadi momentum penting. Di satu sisi, menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, masyarakat masih menunggu kejelasan dan komitmen konkret dalam tata kelola perpajakan yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan usaha mikro dan kecil. (#)

  • Pewarta: Sundari Rianto
  • Editor: Miftahul Rachman
Table of Contents
- Advertisement -spot_img

Berita Populer

- Advertisement -spot_img