JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Langit cerah di atas Desa Silo tak mampu menepis gelisah yang membuncah di dada ratusan kepala keluarga.
Sebab, mimpi buruk sedang mengintai, wacana pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) disebut-sebut bakal merenggut satu-satunya sumber penghidupan mereka.
Yang memicu kepanikan bukanlah isapan jempol belaka. Rencana tersebut menempatkan lokasi markas militer tepat di atas lahan yang puluhan tahun digarap para petani desa hutan itu.
“Perasaan kami campur aduk… resah, takut, marah. Sampai detik ini masih resah. Soalnya Batalyon itu mau merebut lahan tempat kami bercocok tanam,” ujar Salim, salah seorang petani, saat ditemui Jumat (12/6/2026).
Salim hanyalah satu dari 987 kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidup dari lahannya.
Mereka adalah petani dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Desa Silo.
Tiga kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Jaya Silo kini kompak bersuara.
Hak kelola mereka bukan sembarangan. Semua bermula dari keputusan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 13645 Tahun 2024 — sebuah transformasi dari surat menteri sebelumnya.
Dengan legalitas ini, petani merasa telah mendapat pengakuan negara atas perjuangan panjang mereka.
“Kami sudah mengelola lahan itu sejak lama. Perjuangan sampai titik diakui sah secara hukum tidaklah mudah,” kenang Salim.
Lahan itu tak disia-siakan. Kopi, jagung, tembakau, dan beragam tanaman lain tumbuh subur berkat keringat para petani.
“Pokoknya lahan kami olah jadi produktif dan bermanfaat,” tegasnya.
Namun di balik semangat bertani, tersimpan luka sosial yang rentan.
Ratusan keluarga itu terdiri dari berbagai lapisan, termasuk sekitar 60 janda yang tercatat di Gapoktan Tani Jaya Silo.
Mereka adalah ibu-ibu tangguh yang berjuang seorang diri menghidupi anak-anak, bahkan kerap pula menanggung orang tua yang sudah uzur.
Salim menilai rencana pendirian Batalyon TP sama saja dengan aksi penyerobotan sepihak.
“Kalau tetap dipaksakan, itu perampasan,” ujarnya.
Tekad petani pun bulat, mempertahankan tanah mereka mati-matian. Konsolidasi terus digencarkan.
PMII Jember Membersamai Petani
Para petani tak sendiri. Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun mendampingi, baik lewat jalur litigasi maupun non-litigasi.
Diskusi dan pertemuan rutin digelar untuk membangun kesadaran kolektif — khususnya mengenai hubungan hakiki antara petani dan lahan yang telah diberikan negara.
“Kami bertekad membersamai petani. Dukungan penuh untuk mereka yang mempertahankan hak hukum dan hak hidupnya. Kami menolak Batalyon TP yang ingin merampas lahan petani,” tegas Ketua PMII Cabang Jember, M. Taufiqur Rahman.
Mahasiswa yang akrab disapa Taufiq itu juga mengungkapkan kekhawatiran akan adanya disinformasi.
Media sosial, menurutnya, mulai ramai diisi konten bias yang berpotensi mengadu domba.
Bahkan muncul narasi seolah sebagian warga mendukung pendirian Batalyon TP.
“Kami amati pola pergerakan di media sosial dan pemberitaan yang cenderung memihak tertentu. Itu indikasi kuat,” ungkap Taufiq.
Dari pengamatannya, militer dinilai tidak memiliki dasar legal yang jelas atas lahan tersebut.
Alih-alih menunjukkan dokumen resmi, upaya yang terlihat justru mempengaruhi persepsi publik melalui media dan menggandeng sejumlah institusi daerah serta Perhutani.
“Legalitas petani dari Kementerian LHK berusaha direduksi lewat rapat-rapat, pertemuan, dan pernyataan yang condong membela militer,” paparnya.
Kodim 0824 sendiri beberapa kali menggelar pertemuan dengan pejabat, politisi, dan warga yang berujung pada pernyataan dukungan.
Lahan yang menjadi rebutan seluas 55 hektar — persis di kawasan hak kelola masyarakat petani hutan Silo.
Jawaban Kodim 0824
Komandan Kodim 0824 Jember, Rifqi Muhammad Syuhada, berencana memberikan tanggapan langsung.
“Kita bertemu langsung saja. Saya rencana besok balik ke Jember,” ujarnya singkat.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebut konferensi pers akan digelar pada Senin, 15 Juni 2026 mendatang.
Sambil menanti klarifikasi, para petani terus berjaga — karena di ujung cangkul mereka, tergantung nyawa ratusan keluarga. (#)
============
Dukung Jurnalisme Profesional, dengan berdonasi pada Nomer Rekening Atas Nama : Miftahul Rachman, BCA: 2000781234
===========
