Jember _ Jempolindo.id _ Indikasi terjadinya korupsi penggunaan Dana Desa, sudah terjadi sejak proses perencanaan. Seperti kasus yang menimpa Kades Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
Baca juga : Warga Desa Mundurejo Kepung Kejaksaan: Pulangkan Kepala Desa Kami
Hal itu terungkap saat Workshop, yang diselenggarakan oleh Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari SH MH, bertajuk “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, di Hotel Aston, yang berlangsung sejak Senin (23/7/2023) hingga Selasa (24/07/2023).
Menanggapi dugaan penyimpangan penggunaan DD, yang menimpa Kepala Desa Mundurejo, Akademisi Universitas Jember Drs Supranoto Msi, menyarankan agar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
“Sebaiknya tidak mengintervensi, biarkan saja prosesnya berjalan,” ujar Supranoto, usai menjadi narasumber pada acara Workshop Kepala Desa se Jember.
Indikasi Korupsi DD terjadi Sejak Perencanaan
Dalam pengelolaan DD, Supranoto mengutip temuan ICW, bahwa dugaan korupsi DD, sudah terjadi sejak perencanaan. Karena ada kemungkinan menutupi sebagian harapan kelompok masyarakat.
“Karenanya, sebaiknya sejak awal dalam proses perencanaan, sudah melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Tentu, tidak harus semua masyarakat diundang, namun setidaknya sudah dilakukan upaya agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui,” paparnya.
“Pelanggaran yang mencolok, memang terjadi saat tahapan penggunaan anggaran,” imbuhnya.
Jika tidak melalui tahapan perencanaan yang benar, maka menurut Supranoto ada kemungkinan untuk digugat.
“Misalnya, pemerintah desa memutusksan membangun, tetapi ada kelompok lain yang tidak diajak berunding, nah itu bisa digugat lho itu. Masyarakat boleh menggugat lho itu. Kan ada class action,” tegasnya.
Kades Se Jember Pelu Bimtek
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari mengatakan, sejak dirinya menjalankan amanatnya sebagai anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jember – Lumajang, telah banyak mendapatkan keluhan, baik dari masyarakat maupun dari Kepala Desa.
“Masyarakat ada menyampaikan perihal banyak nya kepala desa yang sudah dipenjara,” kata HPL.
Ada juga Kepala Desa, kata HPL yang mengaku mendapatkan intimidasi dari media dan APH. Hal itu terjadi, karena adanya kelemahan Kepala Desa yang mengelola administrasi keuangan.
“Karena itulah, kami perlu ada worshop, peningkatan sumber daya manusia para kepala desa,” katanya.
Memang, kata HPL tidak mungkin hanya dengan menggelar Workshop sudah bisa menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya workshop merupakan pemantik.
“Selanjutnya bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah, agar melakukan pembinaan. Saya hanya mengingatkan, agar OPD terkait membantu adanya pencegahan sejak dini,” jelasnya.
Untuk itu, HPL bersepakat dengan Supranoto, agar peran pendamping desa lebih optimal, dengan cara menempatkan satu sarjana satu pendamping desa.
“Karena yang terjadi, bisa karena salah input data administrasi, seperti tadi disebut pak Supranoto. Maka setidaknya diperlukan pendamping desa yang menguasai bidang administrasi keuangan,” ujarnya.
Jadi yang harus dibenahi, kata HPL mula – mula adalah Kepala Desa, meskipun bukan hanya kepala desa saja, melainkan semua unsur yang terlibat juga harus dibenahi.
“Kami sudah bekerjasama dengan Universitas Jember, silahkan berkonsultasi langsung. Tadi kan sudah disebut, di Fakultas ada lembaga bantuan hukum, bisa berkonsultasi langsung,” ungkapnya.
HPL menyatakan kesanggupannya melakukan pendampingan bagi kepala desa yang membutuhkan.
“Selama kepala desa, tidak melakukan kesalahan,” tutupnya. (Gito/Rebut)
