GMNI Jember  Desak Segera Sahkan APBD Jember Sebelum Rakyat  Dibunuh Corona atau Mati Kelaparan

0
285

Oleh : Alfian Anggi Darmawan

Jempol_Wabah covid-19 saat ini menjadi persoalan yang marak diperbincangkan dan menimbulkan berbagai macam kekhawatiran publik serta dampaknya yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat banyak.

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia (tanggal 2 Maret 2020), hingga  tanggal 10 April 2020 data kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan lonjakan. Jumlah pasien positif 3.293 orang.

Dampak  wabah ini bukan hanya dialami  mereka yang terpapar virus ini, tetapi juga nyaris semua orang mengalami kepanikan karena takut terkena virus atau menurunnya sejumlah aktivitas ekonomi yang melemah.

Berbagai stimulus harus segera diluncurkan untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi di masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang paling rentan menghadapi guncangan ekonomi.

Ketika seruan kerja dari rumah terus menggema, para ASN, pekerja BUMN, perusahaan mapan dapat melaksanakannya dengan baik dan teknologi yang mendukung. Namun para pekerja informal seperti pedagang asongan, buruh harian, sopir angkutan umum dan para pekerja lainnya yang menuntut kehadiran fisik di lapangan harus berjuang mencari nafkah di jalanan atau bertemu banyak orang di keramaian.

Mereka tidak memiliki pilihan,  sebagaimana kelas menengah yang menyimpan dana darurat sehingga tetap aman tinggal di rumah atau para pekerja formal yang tetap digaji sekalipun tidak perlu datang ke kantor.

Bagi kelompok pekerja informal, tidak bekerja berarti tidak mendapatkan penghasilan dan sekalipun tetap harus bekerja dengan risiko terpapar penyakit, penghasilan harian mereka juga terus menurun.

Virus Covid-19 sangat berdampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat para pekerja informal di berbagai kota, khususnya di Kabupaten Jember. Itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat  tentang physical distancing dan work from home (WFH) mengakibatkan kegiatan ekonomi di tingkat bawah tersendat dikarenakan masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian kini tidak lagi memiliki cukup penghasilan untuk melanjutkan hidup.

Dampak pelemahan ekonomi akan terus meluas sehingga harus segera direspon. Karena yang menjadi persoalan saat ini bukan harga yang melonjak tinggi, namun melemahnya daya beli masyarakat secara bersama-sama lantaran hilangnya penghasilan. Karena itu, berbagai pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Jember menelurkan kebijakan yang cepat dan tepat.

Penerapan physical distancing di Kabupaten Jember dilakukan dengan menutup alun-alun sejak 23 Maret 2020 yang lalu. Akibatnya sejumlah pekerja informal terpukul karena berhentinya aktivitas ekonomi di sekitar alun-alun Jember.

Salah satunya adalah para pedagang kopi yang menaruh harapan hidupnya pada pusat keramaian.  Bukan hanya itu, para pedagang keliling yang lain pun sangat menjerit dengan ditutupnya ladang penghasilannya sehari-hari.

Para pedagang  masih kebingungan  mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup di tengah situasi virus covid-19 yang semakin meningkat. Dengan adanya larangan untuk berjualan di pusat keramaian demi kebaikan untuk mengurangi virus corona.

Pihak Pemerintah Kabupaten Jember masih belum mampu memberikan solusi yang tepat terkait dampak dari kebijakan tersebut. Akibatnya nasib para pedagang kopi dan pedagang keliling sekarang diujung tanduk karena tidak ada pemasukan yang bisa menunjang perekonomian mereka. Keputusan Pemerintah untuk melakukan kebijakan physical distancing dan work from home (WFH) juga berdampak secara ekonomi bagi mereka yang menggantungkan hiupnya pada sektor angkutan umum.
Adanya seruan yang terus menggema untuk tetap berada di rumah dan dunia pendidikan juga diliburkan, karena adanya surat edaran  Menteri Pendidikan. Nasib para angkutan umum semakin terpuruk, karena tidak ada pemasukan sama sekali yang mayoritas penumpangnya adalah anak sekolah dan diperparah dengan larangan mudik menjelang bulan puasa yang mengakibatkan para angkutan umum ini terlantar.

Para pekerja informal berharap pemerintah kabupaten jember memberikan jaminan ekonomi selama pandemic covid-19 berlangsung.

Anggaran penanganan dampak virus corona Kabupaten Jember  jumlahnya cukup fantastis, klaimnya mencapai 400 Milyar.

Sayangnya proses penganggarannya masih menjadi polemik. Karena hingga kini Kabupaten Jember satu – satunya kabupaten yang belum memiliki  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Tentu ini menjadi  persoalan yang seharusnya segera  diselesaikan.

Kabarnta Anggaran Penanganan Covid-19  sebesar Rp 400 M itu akan  digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Tetapi masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang belum menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Jember khususnya para pekerja informal.

Tentu harapannya, pemerintah lebih transparan dan tepat sasaran terkait penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka kami Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB)-UNEJ Cabang Jember menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera mengesahkan RAPBD 2020.
    Dalam situasi genting seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam upaya penanganan covid-19 secara sistematis. Oleh karenanya pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama  bersinergi, segera dan cepat dalam mengupayakan RAPBD 2020 disahkan. Sehingga anggaran tersebut dapat di alokasikan dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Jember secara efektif. Hal ini bukan hanya diperuntukan dalam pencegahan dan penanganan covid-19, tetapi juga untuk menjamin kehidupan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai dampak dari kebijakan physical distancing dan work from home (WHO).
  2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberdayakan sektor-sektor ekonomi strategis di tengah pandemic covid-19.
    Dalam hal ini, pemerintah harus memberdayakan masyarakat khususnya kelas menegah ke bawah yang memiliki bidang usaha yang saat ini dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.  Mengingat dalam situasi seperti ini terdapat kelangkaan masker dan hand sanitizer. Sehingga perlu memberdayakan sector-sektor industry rumahan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan covid -19.
  3. GMNI mendorong perguruan tinggi se-Kabupaten Jember untuk turut terlibat aktif dalam memikirkan dan mencari solusi agar terbebas dari pandemic covid-19.Dengan semakin meningkatnya kasus positif covid-19 yang mengakibatkan kondisi politik, sosial, ekonomi maupun budaya sedang terguncang dan dalam kondisi tidak stabil. Maka diperlukan para akademisi untuk memikirkan solusi di berbagai sektor sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Sehingga semua elemen dan Lembaga turut bersinergi berperan aktif dalam memikirkan solusi sekaligus tindakan praksis dalam pencegahan maupun penanganan covid-19. (*)

*) Penulis asalah Komisaris DPK GMNI FIB Cabang Jember

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini