Jempolindo.id – Jember. Bupati Jember dr Faida MMR bersama sejumlah pejabat pemkab Jember kabarnya bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).
Seperti pernyataan Kabiro Humas KPK RI Febri Diansyah pada awak media, pemeriksaan akan dimulai sejak hari Senin (8/7/2019).
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan memeriksa 37 pejabat di Jawa Timur. Nama Bupati Faida dan sejumlah pejabat Kabupaten Jember Juga masuk di dalamnya.
Kata Febri, pemeriksaan itu merupakan agenda dan upaya proses pencegahan korupsi, yang akan dimulai sejak tanggal 8/7/19 hingga 12/7/19 berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur.
“Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” tegasnya.
Pemeriksaan LHKPN pejaba, kata Febri sesuai dengan aturan pada UU 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebut.
“Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara,” katanya Febri.
Selain Bupati dan sejumlah pejabat Kabupaten Jember, ada juga beberapa deretan nama kepala daerah berikut pejabatnya masuk dalam pemeriksaan tersebut.
Bupati Jember Tanggapi Biasa Saja
Ditanya wartawan perihal pemeriksaan KPK, Senin (8/7/2019) usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember, Bupati Jember dr Faida menanggapi sebagai kewajiban pejabat untuk menyampaikan LHKPN.
“Sejak awal kita memang sudah dianjurkan untuk memberikan laporan, dan tahun ini kita tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK, tapi cukup di kantor gubernur,” ujar Faida.
Selain Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, berikut pejabat pemkab Jember yang turut diperiksa harta kekayaannya :
- Sekda Jember Ir. Mirfano
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir. Rasyid Zakaria.
- Kepala Dinas Pendidikan Jember Drs Edy Budi Susilo.
Berikut jadwal 37 Pejabat yang bakal diperiksa KPK :
Senin, 8 Juli 2019
- Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
- Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
- Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono
- Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi
- Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto
- Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik
- Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena
Selasa, 9 Juli 2019
- Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
- Bupati Blitar, Rijanto
- Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
- Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono
- Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono
- Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono
- Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono
- Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina
- Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono
Rabu, 10 Juli 2019
- Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
- Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
- Bupati Jember, Faida
- Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
- Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah
- Sekda Kabupaten Jember, Mirfano
- Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria
- Kadis PUPR Kabupate Bangkalan, Roosli Soeliharjono
- Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh
Kamis, 11 Juli 2019
- Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
- Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
- Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
- Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto
- Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek,
Kusprigianto - Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
- Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi
- Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo
- Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman
Jumat, 12 Juli 2019
- Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
- Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko
- Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.(Enjang). (*)
