_Berkhidmat Kepada Rakyat, Berada di Luar Pemerintahan _
Jember _ jempolindo.id _ Menjelang pelantikan bupati jember 2021 H. Hendy Siswanto – Muh. Balya Firjaun Barlaman, PDI Perjuangan menentukan sikap menempatkan diri sebagai Partai Politik diluar pemerintahan.
Pernyataan sikap itu disampaikan di Kantor DPC PDI Perjuangan yang ditanda tangani Ketua DPC PDI Perjuangan Arif Wibowo SH MH dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edy Cahyo Purnomo.
Terdapat 10 poin penting yang disampaikan PDI Perjuangan Jember, yang secara umum menegaskan pilihan sikap politiknya berada diluar pemerintahan, dengan tetap mengedapankan kepentingan rakyat.
“Pertama, sudah tentu kami mengucapkan selamat, dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih, Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye,” kata Edy Cahyo Purnomo.
Sejalan dengan garis partai, kata Edy, dalam masa konsolidasi demokrasi, PDI Perjuangan sebagai partai politik
tetap terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat.
“Partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan,” tegasnya.
Kemampuan DPP PDI Perjuangan berada diluar pemerintahan pada skala masional memang mempunyai pengalaman yang cukup pada periode tahun 2004-2014.
“Karenanya,.pengalaman itu akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024,” Kata Edy
Tampaknya PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember merasa lebih nyaman bekerja dalam mekanisme checks and balances.
“Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat ,utamanya wong cilik, tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundangundangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat,” tandasnya.
PDI Perjuangan Kabupaten Jember memandang, persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Insfrastruktur, Pertanian, Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama dibandingan kepentingan kelompok apalagi pribadi.
Banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum, utamanya wong cilik.
“Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik,” tegasnya
PDI Perjuangan Kabupaten Jember menilai, peersoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.
“Karenanya,.Pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun
sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi
dengan pemberian Bansos atau Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember,” jelasmya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember bertekad akan menginisiasi beberapa Raperda
yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun PDI Perjuangan Kabupaten Jember berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto- Muh. Balya Firjaun Barlaman tahun 2021-2024, kata Edy PDI Perjuangan tetapi berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan Rakyat.
“PDI Perjuangan Jember akan hadir
sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” pungkasnya. (*)
