PMII Jember : “Bupati dan DPRD Jember Pembunuh Rakyat Bidang Agraria”

0
549

Jember- Jempolindo.id. Sekitar 200 orang aksi unjuk rasa mahasiswa PMII Cabang Jember berujung bentrok. Massa Mahasiswa yang memaksa masuk gedung pemkab Jember Jl Sudarman dihalangi polisi dan satpol pp. Saling dorong antara massa mahasiswa dan petugas menyebabkan pagar pintu pemkab Jember roboh. Selasa (15/10/19).

Pmii
Aksi Unjuk Rasa Mahasiawa PMII Jember di depan Pemkab Jember

Mahasiswa memaksa masuk gedung pemkab setelah upaya Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal gagal memediasi agar Bupati Jember dr Faida MMR bersedia menemui mahasiswa.

Aksi saling dorong dan saling pukul antara massa aksi dengan aparat keamanan, situasi makin memanas, aparat dilempari botol aqua, 1 buah patahan kayu, ban motor bekas, sepatu dan terdapat 2 orang massa aksi yang pingsan akibat kelelahan, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi Bisnis Islam semester 5 Latif dibawa ke RS Kaliwates Jember dan Mahasiswa IAIN Jember Rangga mengalami pingsan.

Situasi sempat terkendali saat Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal, ditemani Adisten I Pemkab Jember Mohammat DJamil dan Kepala Bakesbangpol Jember Bambang Hariono menemui massa.

Kapolres Jember memediasi
kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal saat memediasia mahasiswa

Kapolres Jember berupaya mengajak 8 orang perwakilan mahasiswa dipimpin Ahmad Hamdi Hidayatullah diajak dialog di lobi Pemkab Jember.

Tampak Kapolres berupaya menghubungi Bupati Jember, sayangnya telpon kapolres sepertinya tak dijawab.

“Bagaimana apabila kami Video Call Bupati Jember agar bisa tahu beliau ada dimana dan semua tuntutan bisa disampaikan ?,” Tawaran Kapolres Alfian ditolak perwakilan mahasiswa.

Begitupun tawaran Asisten 1 Pemkab Jember M Jamil untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa juga tidak berhasil membujuk.

“Kami ditugaskan oleh Sekda menemui adik-adik dan apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan. Kalau ingin bertemu Bupati Jember akan kami sampaikan, nanti bisa diatur kapan jadwal ketemu Bupati Jember,” tutur Jamil.

Perwakilan Mahasiswa Ahmad Hamdi menegaskan bahwa kedatangannya untuk bertemu bupati Jember.

” Kami sudah berkali kali aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama, tetapi Bupati terus menghindar. Kami hanya sekedar ingin ketemu dengan Bupati saja susah dan pimpinan DPRD juga susah ketemu Bupati. Apabila Bupati masih ada di Jember, kami meminta tolong agar dijemput, jangan pernah menghindar. Kalau terus seperti ini, sampai kapan masalah akan selesai,” tandas Ahmad Hamdi.

Melalui Korlap aksi Zainal Arifin menyatakan aksi menuntut pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab Jember.

“Kami disini datang baik-baik untuk meminta komitmen Bupati terkait pembentukan GTRA dan RDTR. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari Ibu dr. Hj. Faida, MMR (Bupati Jember), untuk itu kami meminta Bupati segera keluar menemui massa. Pemerintah Jember mengeluarkan sikap seolah-olah pro kepada rakyat kecil, namun kenyataannya tidak ada,” tandasnya.

Menurut Zainal, kemarahan mahasiswa itu juga dipicu setelah tiga kali menggelar aksi unjuk rasa dan Bupati Jember tidak pernah berkenan menemui.

Sejumlah Mahasiswa Tampak membawa pamflet bertuliskan :

  1. DPRD + Bupati = Apatis
  2. Jember butuh kasih sayang Bupati, bukan ditelantarkan seperti Babi.
  3. Bupati harus segera mengajukan Perda RDTR dan membentuk GTRA
  4. DPR darurat, rakyat melarat
  5. DPRD tidak melaksanakan hasil kesepatakan yang tertuang dalam Pakta Integritas.
  6. Bupati dan DPRD pembunuh rakyat bidang agraria.
  7. Tuntaskan semua konflik agraria.

Padahal urgensinya Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 16 tahun 2018 tentang RDTR PZ, menyatakan bahwa RDTR merupakan bentuk operasionalisasi dari RTRW dan menjadi dasar atas
dikeluarkannya izin pemanfaatan ruang. Dari Permen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tidak dapat mengeluarkan izin pemanfaatan
ruang hingga dibentuknya RDTR.

“Pemerintah Kabupaten Jember seakan menutup mata atas peraturan tersebut, terbitnya beberapa perizinan tanpa menjadikan yang tidak menjadikan RDTR menjadi dasar kebijakan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini