JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Jember menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (14/9/2026).
Juru Bicara F-PPP, Ahmad Ibnu Baqir, membacakan pandangan akhir fraksi yang menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola parkir berlangganan, percepatan belanja modal infrastruktur, verifikasi data bansos, transparansi beasiswa, hingga optimalisasi dana transfer ke daerah.
Apresiasi Prestasi Pemuda Jember di Kancah Dunia
Fraksi PPP membuka pandangannya dengan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi Akhmad Nizar Bahelwan, pelari ultra-trail asal Mayang, Jember. Nizar mengharumkan nama Indonesia pada ajang Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) kategori CCC.
Nizar menempuh rute ekstrem sepanjang 101 kilometer yang melintasi tiga negara—Italia, Swiss, dan Prancis—serta menerjang badai es Pegunungan Alpen. Ia mencatatkan waktu 17 jam 36 menit dan meraih predikat 2nd Fastest Indonesian Finisher.
“Pencapaian monumental ini mengonfirmasi bahwa generasi muda Jember memiliki daya juang pantang menyerah, mental tangguh, dan potensi besar untuk bersaing di panggung dunia,” ujar Baqir.
Fraksi PPP berharap capaian tersebut memacu Pemerintah Daerah untuk terus membina bakat dan olahragawan lokal secara berkelanjutan.
Enam Catatan Strategis Fraksi PPP
Setelah menelaah Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi PPP serta dinamika pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran, F-PPP menyampaikan enam catatan strategis.
Tata Kelola Parkir Berlangganan dan Optimalisasi PAD
Fraksi PPP menyambut baik dasar hukum dan mekanisme kerja sama SAMSAT melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Polres Jember. Namun, fraksi menegaskan bahwa pengaktifan kembali retribusi parkir berlangganan harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan di lapangan.
Fraksi mendesak penerapan digitalisasi sistem, transparansi pemungutan retribusi, jaminan kepastian area parkir gratis bebas pungli, serta peningkatan kesejahteraan dan pelatihan etika pelayanan bagi juru parkir. Langkah ini penting agar kebijakan retribusi tidak menimbulkan gejolak sosial atau resistensi publik.
Akselerasi Belanja Modal dan Infrastruktur Publik
Terkait peningkatan Belanja Modal sebesar Rp667,87 miliar—khususnya percepatan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui metode fast track dan zona pekerjaan—Fraksi PPP mengingatkan agar sisa waktu pelaksanaan TA 2026 tidak mengorbankan kualitas mutu fisik maupun asas akuntabilitas.
“Pengendalian mutu dan pengawasan lapangan wajib dijalankan secara ketat agar setiap rupiah alokasi infrastruktur menghasilkan daya guna yang panjang dan aman bagi mobilitas masyarakat Jember,” tegas Baqir.
Verifikasi Faktual Data DTSEN dan Ketepatan Bantuan Sosial
Fraksi PPP mengapresiasi komitmen Pemkab Jember yang secara berkelanjutan memutakhirkan dan memadankan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Fraksi menilai langkah evaluasi pengalihan sebagian anggaran stiker bansos ke program produktif dan pemberdayaan langsung masyarakat sebagai pilihan yang bijak dan berkeadilan.
Fraksi mendesak penguatan ground-checking hingga tingkat desa/kelurahan agar intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Transparansi Program Beasiswa Cinta Bergema
Fraksi PPP mendukung penuh keberlanjutan Program Beasiswa “Cinta Bergema” bagi mahasiswa, santri, dan kader berprestasi. Meski demikian, fraksi mengingatkan agar pemadanan data penerima manfaat dengan DTSEN terus dijaga ketat guna mencegah pendanaan ganda (double funding).
“Kepastian skema dan ketepatan waktu pencairan dana wajib dijamin secara transparan dan akuntabel demi memberikan kepastian studi bagi para mahasiswa hingga mereka menyelesaikan pendidikan,” ujar Baqir.
Tata Kelola Aset dan Penguatan Layanan Home Care
Fraksi PPP mengapresiasi penataan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa pengalihan aset kendaraan dinas Home Care ke puskesmas-puskesmas yang telah dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST). Fraksi berharap inovasi layanan kesehatan jemput bola ini menjaga kontinuitas operasional dan kesiapan tenaga medisnya demi melayani warga miskin, lansia, dan balita di wilayah pelosok dan pinggiran Kabupaten Jember.
Optimalisasi Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada P-APBD TA 2026
Fraksi PPP menyambut baik tambahan alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp223 miliar sebagai ruang ekspansi fiskal yang strategis. Terhadap alokasi Rp102,68 miliar yang difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan umum serta jalan akses pertanian, fraksi menegaskan agar pengerjaannya dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
“Pembangunan ini harus langsung dirasakan dampaknya dalam menurunkan efisiensi biaya logistik serta meningkatkan pendapatan para petani,” kata Baqir.
Adapun sisa alokasi dana transfer untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik wajib diserap secara rasional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pesan Moral Keadilan Anggaran
Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran, Fraksi PPP berpedoman pada QS. Al-Ma’idah ayat 8 yang menegaskan keharusan berlaku adil, objektif, dan amanah.
“Pengalokasian anggaran daerah tidak boleh didasari oleh kepentingan sektoral, melainkan harus diprioritaskan sebesar-besarnya untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” pungkas Baqir.
Fraksi PPP menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember. (*)
