JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember kembali mempertanyakan alokasi anggaran pencetakan atribut sosialisasi pemerintah. Setelah sebelumnya menyoroti biaya stiker bantuan sosial, kini giliran anggaran banner senilai Rp4,46 miliar yang menjadi sorotan tajam.
Anggaran fantastis itu tercantum dalam usulan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember pada rapat penyelarasan KUA-PPAS pekan lalu.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menilai besaran dana tersebut tidak proporsional dan meminta pemerintah daerah memindahkan anggaran ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rp4,46 miliar terlalu besar jika hanya untuk mencetak banner. Kami minta dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan pelayanan publik atau bantuan langsung ke warga,” tegas Candra, Selasa (26/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti ironi kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, sementara di daerah justru menggelontorkan dana besar untuk keperluan serupa. Menurutnya, pemasangan banner berlebihan juga dapat merusak estetika ruang publik, terutama di kawasan wisata yang selama ini menjadi andalan Jember.
“Pemerintah pusat efisiensi, kok di daerah malah boros. Ini perlu diluruskan,” ujarnya sinis.
Candra mendorong Pemkab Jember meninjau ulang seluruh pos belanja yang tidak mendesak. Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya diprioritaskan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, bukan sekadar atribut seremonial.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Jember juga mempersoalkan anggaran pencetakan stiker penanda penerima bantuan sosial yang nilainya tembus miliaran rupiah.
DPRD menilai belanja semacam itu harus dievaluasi ketat agar tidak membebani keuangan daerah dan tidak mengurangi porsi anggaran untuk sektor prioritas. (#)
