BONDOWOSO, JEMPOLINDO.ID – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, masing-masing fraksi menyampaikan kritik dan rekomendasi, pada Kamis (02/07/2026).
Sorotan utama meliputi tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp145 miliar, rendahnya serapan anggaran, pembangunan sekolah yang batal terealisasi, hingga ketergantungan daerah pada dana transfer pusat.
Fraksi PKB Soroti Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Terserap
Fraksi PKB mengingatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya tidak boleh menutupi kegagalan sejumlah program pembangunan.
Juru Bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto, membacakan pandangannya yang tertuang dalam 11 lembar.
Ia menyebut pembangunan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP senilai Rp 8 miliar batal direalisasikan akibat keterlambatan pelaporan ke pemerintah pusat.
Akibatnya, pemenuhan infrastruktur pendidikan tertunda.
Di sektor kesehatan, pengadaan ambulans double gardan, alat fogging, genset, dan Co Analyzer senilai Rp3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga gagal terealisasi.
“Tender tidak berhasil dan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) terlambat,” jelas Didik.
Fraksi PKB juga menyoroti:
- SILPA Dinas Peternakan dan Perikanan mencapai Rp2,8 miliar
- Pembangunan Wisma Wakil Bupati baru terealisasi 18,34% dari pagu Rp500,3 juta
- Program pelatihan kerja menyisakan Rp253 juta dari pagu Rp1,9 miliar
- Retribusi objek wisata Tasnan Rp117 juta belum disetorkan PT DGU
“Tanamkanlah bahwa kita adalah abdi dari masyarakat, pelayan masyarakat,” tegas Fraksi PKB dalam pandangan umumnya.
Fraksi Gerindra: Ketergantungan Dana Transfer Mengancam Stabilitas Fiskal
Fraksi Gerindra menyoroti kuatnya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat. Dari total pendapatan Rp1,976 triliun, sebesar 82,94% atau Rp1,638 triliun berasal dari transfer pusat.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdul Majid, menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah jika terjadi penurunan transfer. Dana transfer tahun ini tercatat turun Rp82,23 miliar atau 4,78% dibanding tahun sebelumnya.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 18,43% menjadi Rp302,05 miliar, capaian tersebut baru 92,62% dari target. Masih ada potensi PAD Rp24,06 miliar yang belum tergarap.
“Pertumbuhan PAD positif, tetapi belum cukup kuat menjadi penopang utama APBD,” tegas Majid.
Fraksi PDIP Minta Transparansi SILPA Rp145 Miliar
Fraksi PDIP mendesak Pemkab Bondowoso membuka secara transparan penyebab SILPA Rp145 miliar. Fraksi juga menyoroti aset daerah dan piutang dana bergulir Rp4 miliar yang belum terselesaikan.
Fraksi Golkar Pertanyakan Lonjakan SILPA
Momen rapat paripurna DPRD Bondowoso yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dimanfaatkan Fraksi Golkar untuk melontarkan kritik tajam.
Meski merupakan bagian dari koalisi pendukung Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso pada Pilkada 2024, Partai Golkar tak ragu menunjukkan sikap kritisnya.
Lewat juru bicara mereka, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, fraksi menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai mengkhawatirkan.
Kritis Meski di Koalisi
Fraksi Golkar menilai tingginya SILPA mencerminkan adanya celah dalam proses perencanaan anggaran maupun realisasi program pembangunan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membeberkan secara transparan faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, Fraksi Golkar memaparkan bahwa SILPA bisa muncul dari berbagai skenario—mulai dari pendapatan yang melampaui target, efisiensi belanja yang tidak terencana, keterlambatan eksekusi kegiatan, hingga anggaran belanja yang tak terserap optimal.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan rinci mengenai besaran SILPA Tahun Anggaran 2025, faktor dominan pemicunya, dan perangkat daerah mana saja yang paling berkontribusi terhadap akumulasi SILPA tersebut,” tegas Sandi dalam rapat yang digelar Kamis (2/7/2026).
Belanja Modal Jadi Sorotan
Tak hanya soal SILPA, perhatian Fraksi Golkar juga tertuju pada realisasi belanja modal yang dinilai belum maksimal. Padahal, belanja modal merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Fraksi meminta pemerintah daerah mengurai kendala yang menghambat penyerapan belanja modal—apakah karena proses pengadaan yang molor, persoalan administrasi, pergeseran kebijakan, atau lemahnya perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ke depan, perencanaan kegiatan harus lebih matang agar proses pengadaan bisa dimulai lebih awal dan pembangunan rampung tepat waktu,” harap Fraksi Golkar.
Kualitas APBD Tak Cukup dari WTP
Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan APBD tak semata-mata diraih dari pendapatan tinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang lebih penting adalah dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat luas.
Pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kesejahteraan warga Bondowoso.
Dukungan dengan Evaluasi Objektif
Di akhir pernyataannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program Pemkab Bondowoso yang pro-rakyat.
Namun, dukungan tersebut tak menghilangkan hak fraksi untuk melakukan evaluasi secara objektif demi pengelolaan APBD yang lebih baik, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Fraksi berharap seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan dapat dijawab secara jelas, mendetail, dan berbasis data oleh pemerintah daerah dalam pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Demokrat-PKS Soroti Realisasi Belanja 117,93%
Fraksi Demokrat-PKS menyoroti realisasi belanja APBD yang tercatat mencapai 117,93%. Fraksi menuntut perbaikan tata kelola keuangan Pemkab Bondowoso ke depan.
Sorotan Umum: Dorong Kemandirian Daerah
Semua fraksi mendorong Pemkab Bondowoso memaksimalkan PAD agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
DPRD secara kelembagaan meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja birokrasi agar serapan anggaran lebih maksimal dan tepat sasaran.
Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid dalam Nota Penjelasan Raperda menyampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,976 triliun atau 98,68% dari target. Realisasi belanja mencapai Rp1,617 triliun atau 91,18%, menghasilkan surplus anggaran Rp48,41 miliar. (Dirangkum dari berbagai sumber)
 tahun anggaran 2025.){kind=link}