Jember, Jempolindo.id – Bupati Jember Muhammad Fawait bersama Wakil Bupati Jember Djoko Susanto, tampak bersamaan menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2026-2029, di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, pada Kamis (20/03/2025).
Forum Musrenbang itu dihadiri oleh seluruh jajaran OPD dan Forkopimda Kabupaten Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa APBD Kabupaten Jember akan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat Jember.
“Kami bersama sama Wabup, bersepakat untuk mengawal pembahasan APBD, agar maksimal dipergunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Untuk itu, Gus Fawait menegaskan akan menggunakan APBD untuk menyelesaikan permasalahan mendasar, diantaranya pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan kepentingan kerakyatan lainnya.
“Masalah kemiskinan masih menjadi skala prioritas untuk kita selesaikan, seperti pesan Ibu Gubernur, masalah kemiskinan Jember masih nomor 2, harus diselesaikan terutama kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Bupati Jember menyebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi dasar dalam menginterpretasikan perencanaan anggaran dan pelaporan kinerja.
“Hari ini SAKIP, IRB dan LAKIP masih kurang bagus, masih perlu diperbaiki,” katanya.
Indikator lainnya, kata Gus Fawait penerima PKH masih tergolong terlama.
“Berarti belum ada peningkatan kan,” katanya.
Masyarakat juga harus mengetahui perkembangan mutahir, terkait kondisi APBD Kabupaten Jember.
“Dengan memperbaiki SAKIP itu merupakan upaya transparansi publik” jelasnya.
Sedangkan pembahasan RPJMD, kata Gus Fawait masih dibahas oleh tim, agar visi misi Bupati Jember dapat tertuang secara utuh.
“Nanti akan kita usulkan kepada DPRD untuk menjadi bahasan dalam RAPBD, sebagai acuan selama 5 tahun kedepan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengatakan bahwa dalam menyusun APBD Kabupaten Jember, diperlukan tahapan yang jelas.
“Seperti yang telah dikatakan Pak Bupati, perlu perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang jelas, serta perlu adanya pengawasan,” ujarnya. (Gilang)
