Jember, Jempolindo.id – “Jurnalis harus memberikan informasi positif yang tidak tunggal, tetapi menawarkan beberapa alternatif. Jurnalisme positif bukan menyampaikan informasi yang diinginkan publik, tetapi informasi yang dibutuhkan publik”.
Kalimat itu dikutip dari pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Level Up, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jember, di Kafe Tebing, pada Kamis (27/11/2025).
Selain Widarto, kegiatan itu juga menghadirkan Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan Dewan Pers Abdul Manan, dan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Jember Dwi Susanti.
FGD itu mengundang segenap insan pers dan Perusahaan Media yang ada di Kabupaten Jember.
Dihadapan para insan media, Widarto menjelaskan tentang peranan media, yang dapat membuat Framming tentang objek pemberitaan.
“Sebuah pemberitaan bisa membangun presepsi positif dan juga sebaliknya,” ujarnya.
Tergantung pada angel (sudut pandang) berita, pilihan kata dan teknik penulisannya.
Mantan Aktivis Pers Kampus ini mencontoh berita tentang Papuma, ditangan wartawan bisa menjadi positif dan negatif.
“Jika terus menerus ditulis sisi jeleknya, misalnya harga karcisnya mahal, maka yang tertanam dibenak publik adalah sisi negatif nya,” katanya.
Demikian pula, jika yang ditulis tentang keindahan kawasan pantainya, maka juga akan membangun kesan tentang keindahan Papuma.
“Kesan positif itu, bisa mendorong orang untuk berkunjung, dan sebaliknya kesan negatif, bisa membuat orang memutuskan untuk tidak berkunjung,” katanya.
Dalam menuangkan tulisan, wartawan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik dan pertimbangan mendasar lainnya.
“Peran perusahaan media juga akan sangat berpengaruh dalam menuangkan pemberitaan,” katanya.
Dalam hal ini, unsur subjektivitas tidak bisa dihindari, baik dari sisi Wartawan dan Perusahaan Medianya, keduanya sama sama punya pandangan subjektive.
“Namun, selama Wartawan berpegang teguh pada Etika Jurnalistik dan Undang Undang Pers, produk Jurnalistik masih dalam koridor yang benar,” ujar Legislator PDI Perjuangan itu.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu, berharap Wartawan tidak hanya menyajikan berita secara faktual, namun juga dapat menggali lebih dalam.
“Dengan demikian, bukan hanya memberikan informasi, namun juga bisa memberikan solusi,” katanya.
Widarto mencontohkan, berita tentang banjir, wartawan sekali kali bisa naik ke atas gunung untuk mengetahui lebih banyak apa yang menjadi penyebab banjir.
“Maka berita akan menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan dikenang sepanjang masa,” tandasnya.
Media Sebagai Alarm
Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan Dewan Pers Abdul Manan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya, yang mengkritik peran media, yang pada era Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Pak Purbaya mengatakan peran media yang tidak memberikan kritik kepada pemerintah, sehingga ekonomi terbiarkan,” katanya.
Pernyataan Purbaya itu, merupakan wujud kesadaran pemerintah, peran media sebagai alarm.
“Jika saja, media pada era tahun 2024, banyak memberikan masukan tentang anggaran, mungkin tidak perlu terjadi adanya kebijakan pemangkasan anggaran,” katanya.
Kelambanan pergerakan ekonomi era sekarang, sebagai dampak dari terjadinya pembiaran informasi, sehingga berpengaruh juga terhadap kehidupan media.
“Ini merupakan kritik terhadap media, supaya jangan terlalu banyak diam, dan kritik terhadap pemerintah, supaya jangan terlalu sensitif kalau dikritik,” ujarnya.
Jurnalis Mitra Strategis Pemerintah
Saat membacakan sambutan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Jember Dwi Susanti, menyebut peran media ditengah era digital derasnya arus informasi.
“Maka diperlukan peningkatan kapasitas, kualitas dan integritas wartawan, sehingga dalam menyajikan berita dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Santi menyebut pentingnya peran Wartawan sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kemitraan antara pemerintah dan wartawan, bukanlah formal semata, melainkan kemitraan yang dilandasi dengan rasa saling percaya dan bertanggung jawab, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipasipatif dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Santi berharap Wartawan dapat memperoleh tambahan wawasan, terutama tentang etika jurnalistik, verifikasi informasi, serta pemahaman terhadap isu isu strategis daerah.
“Dengan demikian, berita yang tersaji tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan,” katanya.
“Membangun kualitas informasi publik, berarti juga membangun kualitas demokrasi dan peradaban,” imbuhnya. (#)
