JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari, menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong,Kamis(15/7/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 tersebut, Indi membawa sikap tegas terkait beberapa isu krusial, mulai dari kesejahteraan sosial hingga praktik pungutan liar di lingkungan sekolah.
Kegiatan Reses tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Kencong, pemerintah desa, kader partai, serta berbagai elemen masyarakat setempat yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Tolak Penjualan LKS: “Segera Lapor ke Saya!”
Sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Jember yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat, Indi memberikan atensi khusus pada sektor pendidikan.
Ia menegaskan larangan keras bagi seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Jember untuk memperjualbelikan Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Saya tegaskan, tidak usah menjual LKS yang kemudian membebankan biaya kepada orang tua. Apalagi jika ada warga yang tidak mampu namun tetap diwajibkan membeli, tolong segera lapor kepada saya,” ujar Indi
Ia menjelaskan bahwa praktik jual beli LKS di lingkungan sekolah tidak memiliki landasan hukum yang sah. Menurutnya, tidak ada aturan resmi yang mewajibkan siswa atau orang tua untuk membeli buku tambahan tersebut.
Sebagai wakil rakyat, Indi menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kewenangan dewan dalam mengawal isu ini.
“Anggota dewan mempunyai kewenangan untuk menegur Dinas Pendidikan serta memastikan kebijakan eksekutif berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya,
Fokus Perjuangkan Perlindungan Sosial dan Imbauan Keamanan Data
Selain isu pendidikan, legislator PDI Perjuangan ini juga berkomitmen penuh untuk menjembatani aspirasi masyarakat terkait perlindungan sosial.
Isu kesejahteraan rakyat ini dipastikan akan menjadi salah satu prioritas yang ia bawa ke meja pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Hasil reses ini akan kami bawa ke DPRD sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah. Kami ingin memastikan setiap aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, mendapatkan perhatian dan tindak lanjut konkret,” jelas Indi.
Di sisi lain, Indi juga memberikan edukasi penting mengenai keamanan data pribadi. Ia mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan fotokopi maupun data KTP kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan yang jelas, guna menghindari potensi penyalahgunaan data.
Melalui reses ini, Indi Naidha berharap beban ekonomi orang tua murid dapat diringankan, perlindungan sosial bagi warga miskin dapat dioptimalkan, dan seluruh aspirasi masyarakat Dapil 6 dapat terealisasi secara bertahap melalui kebijakan daerah yang tepat sasaran. (#)
- Pewarta: Sundari Rianto
- Editor: Miftahul Rachman
