Transparansi Program Oplah di Desa Curahkalong Dipertanyakan 

JEMBER, JWMPOLINDO.ID – Pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) di Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dipertanyakan masyarakat.

Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut dinilai tidak transparan. Bahkan, Pemerintah Desa setempat, mengaku tidak mengetahui adanya proyek tersebut.

Proyek pembangunan infrastruktur irigasi tersebut, berjalan tanpa adanya koordinasi, maupun pemberitahuan resmi kepada pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Curahkalong.

Berdasarkan papan nama proyek, diketahui merupakan program Kementerian Pertanian, yang anggarannya berasal dari APBN 2025, senilai Rp 125.001.000,-.

Pelaksana proyek tersebut Kelompok Tani Curahkalong Tengah I, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada Tanggal 20 Agustus dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Sedianya, proyek OPLAH tersebut untuk saluran irigasi lahan seluas 45 hektar. Hanya saja, disekitarnya telah menjadi hamparan lahan tebu.

Sekretaris Desa (Sekdes) Curahkalong, Bukhari Ismail, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak desa tidak pernah diajak berkomunikasi terkait teknis maupun detail pelaksanaan proyek tersebut.

“Terkait dengan masalah OPLAH ini, menurut pengetahuan saya, tidak pernah berkoordinasi. Desa hanya tahu bahwa di situ sudah ada bangunan irigasi,” ujar Bukhari saat dikonfirmasi di rumahnya, pada Jum’at (26/12/2025).

Minim Transparansi Anggaran dan Pelaksana

Bukhari menjelaskan, ketidaktahuan pihak desa mencakup banyak hal mendasar, mulai dari siapa pelaksana proyek hingga besaran anggaran yang dikucurkan. Menurutnya, pihak desa benar-benar “gelap” mengenai legalitas pengerjaan di lapangan.

“Kami tidak tahu pelaksanaannya siapa atau CV apa. Anggarannya berapa, sumber dana dari mana, kami tidak tahu. Tahu-tahu sudah ada bangunan di situ,” kata Bukhori.

Bahkan, koordinasi yang lazimnya dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) maupun kelompok tani kepada pihak desa pun diklaim tidak pernah terjadi. Saat ditanya mengenai jumlah titik lokasi proyek OPLA di wilayah Curahkalong, Bukhari mengaku tidak paham lantaran minimnya data yang masuk ke kantor desa.

Tetap Mengapresiasi Manfaat

Meski menyayangkan buruknya komunikasi dan koordinasi dari pihak penyelenggara proyek, Bukhari tetap bersyukur jika pembangunan tersebut membawa dampak positif bagi warga, khususnya para petani.

“Ya, alhamdulillah, yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat. Cuma secara administrasi koordinasi dengan desa, menurut pengetahuan saya, tidak pernah ada,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait atau instansi yang membawahi program OPLAH tersebut mengenai alasan di balik minimnya koordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Sebagai tambahan informasi, Program OPLAH di Kabupaten Jember, tahun 2025 menargetkan luasan lahan 4.410 hektare, untuk 107 Kelompok Tani, dengan nilai anggaran mencapai Rp 20 Miliar. (#)

• Pewarta: Sundari
• Editor : Miftahul Rachman