JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto S.S., dari Fraksi PDIP, melaksanakan reses masa Persidangan ke-I Tahun 2026, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, pada Sabtu (14/03/2026).
Kepada sejumlah media, Widarto menjelaskan bahwa dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember, melalui daerah pemilihan (dapil) 2.
“Kantor DPC PDI Perjuangan ini juga berada di Dapil 2, jadi saya selenggarakan di sini saja,” katanya.
Kegiatan reses, kata Widarto sejatinya sebagai sarana untuk melapor kepada rakyat, sekaligus menyerap informasi dari rakyat.
“Tuan saya rakyat, maka saya laporkan yang sudah dilakukan kepada tuan saya,” ujarnya.
Kinerja Yang Jadi Fokus
Kegiatan yang sudah dilakukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember, diantaranya upaya memperjuangkan Tata Ruang dan Penanganan Banjir.
“Kami sudah sampaikan kepada eksekutif, agar dalam menangani banjir, tidak hanya sibuk pada saat terjadi banjir, dampak dan biayanya terlalu besar,” katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu, lebih memilih agar melakukan penanganan banjir sebelum terjadi (preventif), sebagai langkah antisipasi.
“Problemnya tata ruang kita, yang kedua penanganan banjir mulai dari hulu sungai kita,” katanya.
Terdapat beberapa singkat di Kabupaten Jember, diantaranya Sungai Jompo, Sungai Bedadung dan Suang Mayang.
“Sungai sungai ini mempunyai hulu masing masing, yang hutannya harus kita jaga. Jika tidak, maka dampaknya masyarakat di hilir, yang akan menjadi korban,” katanya.
Masalah Tata Ruang, juga menjadi atensi, agar tidak semua lahan dialih fungsikan menjadi perumahan, sehingga mengurangi serapan air.
“Kita masih punya PR Perda Tata Ruang,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, Widarto membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami menampung semua masukan warga sebagai dasar utama untuk merumuskan kebijakan daerah yang pro-rakyat,” ujarnya.
Ajak Rakyat Awasi MBG
Dalam pertemuan tersebut, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama. DPRD Jember mendorong pemerintah daerah agar memastikan program ini berjalan dengan optimal.
Pihaknya meminta pengelola untuk menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.
Widarto juga mendorong partisipasi aktif warga. Ia meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penurunan kualitas layanan makanan.
Jika ada temuan di lapangan, jangan takut untuk melapor atau mengkritisi. Jangan biarkan ada intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat.
“Sebaliknya, segera laporkan kepada kami di DPRD, dan kami akan menindaklanjuti temuan tersebut,” tegasnya.
Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, Widarto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang menjalani evaluasi atau suspend di Kabupaten Jember.
“Itu merupakan langkah maju, untuk memperbaiki program MBG ini.Hal ini dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Miftahul Rachman
