Jember Belum Punya PPKD, Eko : “Strategi Kebudayaan  Tak Harus Tergantung Sistem Birokrasi”

0
199

Jember – Jempolindo.id. Diskusi Jember Idea ke 7 bertajuk “Membangun Strategi Kebudayaan” , bertempat di Rumah Libyanto, Desa Sumbersalak Kec Ledokombo, Senin Malam (22/10/19) dihadiri Petinggi Dewan Kesenian Jember (DKJ).

Ketua Dewan Kesenian Kecamatan Ledokombo Libyanto menyatakan sengaja pada pertemuan Diskusi Silaturahmi Jember Idea kali ini pihaknya mengundang Pengurus DKJ agar memberikan pencerahan.

Jember Idea
Ketua DKJ Kec Ledokombo Libyanto

“Kami ingin gerakan kebudayaan diperhatikan,” harapnya

Gayung bersambut, gagasan Libyanto juga didukung Tokoh Pemuda Sumbersalak Wesil, yang berharap diberdayakannya pelaku kebudayaan sampai ke pelosok desa.

Jember Idea
Tokoh Pemuda Desa Sumbersalak Wesil

“Kami yang berada di desa juga pingin belajar. Terlepas dari urusan politik. Sejujurnya saya masih pendukung Bupati Faida, tapi ini kan urusan kebudayaan,” katanya.

Ikhwan
Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember Ikhwan Setiawan saat Diskusi Silaturahmi JEMBER IDEA

Dewan Pakar DKJ  Ikhwan Setiawan mengungkapkan bahwa Strategi Kebudayaan sebagaimana amanat UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sesungguhnya keinginan yang ideal. Meski, masih sulit dilaksanakan, setidaknya sudah ada langkah maju.

“Usulan terbentuknya undang undang sudah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya, baru terwujud di era Jokowi,” kata Ikhwan.

Hanya saja Ikhwan menyayangkan Pemkab Jember kurang tanggap menyambut kemauan baik pemerintah pusat. Kata Ikhwan salah satu sarat yang harus dipenuhi agar amanah perundangan itu bisa dilaksankan adalah tersusunnya Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Pihaknya sudah mengajukan  Draft PPKD kepada Bupati Jember, hanya saja setelah ditanyakan kepada Bupati Jember dr Faida MMR, bupati malah mengaku tidak tahu.

” Ya kita tidak paham macetnya dimana, kabarnya sih pak Anas (kepala Kantor Keudayaan Dan Pariwisata Jember) sudah dipanggil Bupati, karena bupati tidak tahu soal draft usulan PPKD,” tegas Ikhwan.

Dampak dari belum dimilikinya PPKD berpengaruh terhadap pelaksanaan agenda DKJ yang telah disusun. Juga tidak bisa memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ya, kami tidak terlalu berharap dengan alokasi anggaran sebenarnya,  kami sudah terbiasa berjalan mandiri,” kata Ikhwan.

Pengamat Sejarah Setyo Hadi juga menegaskan, PPKD merupakan payung hukum agar potensi kebudayaan  Daerah bisa terakses. Lebih jauh, Setyo juga mengkritisi tata kelola birokrasi terkait bidang kebudayaan tampak tidak serius.

Jember Idea
Pengamat Sejarah Jember Setyo Hadi (Yopi)

“Bagaimana bisa melaksanakan progaram penguatan kebudayaan, jika tiga kasi di Dinas Pariwisata justru dikosongkan,” sergah Setyo.

Menanggapi mandegnya usulan PPKD, Ketua DKJ Jember Eko Sumargono yang juga didapuk sebagai Ketua Tim Perumus PPKD, menilai sistem pemerintahan  di Kabupaten Jember  memang belum berjalan normal, sehingga belum mampu menjalankan agenda kebudayaan dengan optimal.

Jember Idea
Ketua Dewan Kesenian Jember Eko Sumargono

“Permasalahannya, Tim Perumus PPKD harus di SK kan bupati Jember. Jika tidak, maka Jember tidak bisa mengusulkan apa apa kepada hirarki di atasnya,” keluh Eko.

Karenanya kata Eko, DKJ yang sudah menyusun 25 program penguatan kebudayaan dengan berbagai pola inovasi, menganggap sudah tidak perlu terlalu berharap kepada uluran tangan pemerintah.

“Sementara, kita bisa berjalan dengan kekuatan yang ada,” tandasnya.

Melalui DKJ, kata Eko  penguatan kebudayaan di Kabupaten Jember dilakukan dengan mencoba memberdayakan potensi kebudayaan yang ada. Tercatat, ada 35 paguyuban ludruk, 71 kelompok jaranan, 78 Hadrah dan Qosidah, janger dan masih banyak potensi lainnya.

Eko menyarankan perlunya dilakukan temu budaya, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

“Sepertinya harus ada kekuatan besar agar kebudayaan bergerak, tanpa harus bergantung pada sistem birokrasi,” tuturnya.

Lontaran Eko  direspon mantan Aktivis Teater Kampus Safa Ismail, penyebab mandegnya gerakan kebudayaan di Kabupaten Jember menurutnya bertumpu pada Kebijakan birokrasi yang bertumpu pada Bupati Jember. Semua berada dalam genggaman bupati, sehingga tak salah jika kebudayaan termarginalkan.

Jember Idea
Mantan Aktivis Teater Kampus Safa Ismail

“Karenanya saya sepakat, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mengingatkan,” sergahnya.

Aktivis Kebudayaan Osing Budi Santoso juga merasa cemas dengan perkembangan situasi kekinian yang cendrung mengabaikan pelestarian budaya lokal.

Jember Idea
Pelaku Budaya Osing Budi Santoso

“Karenanya saya mendorong dilakukannya konsololidasi semua unsur pelaku kebudayaan,” pintanya.

Begitupun pendapat Ketua Pencak Silat Panji Nusantara Nurdiansyah Rahman yang akrab dipanggil Cak Nung juga menganggap pentingnya rasa kebersamaan pada pelaku kebudayaan.

Jember Idea
Ketua PS Panji Nusantara Cak Nung

“Saya sendiri terus bergerak membangun pelestarian kebudayaan secara mandiri, semampunya,” katanya merendah.

Sementara penggagas Jember Idea Dimma Akhyar merespon positip keinginan untuk melalukan temu budaya. Alasannya, kedepan masyarakat akan menghadapi tantagan kebudayaan dalam menghadapi era globalisasi.

Jember Idea
Penggagas Jember Idea Dimma Akhyar

“Kita tindak lanjuti, bagaimana pembangunan kebudayaan di riilkan. Karena sejatinya membangun Jember adalah membangun kebudayaan,” pungkasnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini