JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto justru menghadapi masalah serius di lapangan. Centre Of Local Economy And Politics Studies (COLEPS) Jember mengeluarkan pernyataan sikap tegas, mendesak sekolah berani menolak menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi siswa.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam terkait distribusi menu MBG yang disediakan SPPG kepada siswa-siswi di sekolah,” ujar Sapto Raharjanto mewakili COLEPS Jember, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan intensif di lapangan, COLEPS menemukan fakta mengejutkan bahwa menu makan bergizi gratis yang disediakan SPPG TIDAK LAYAK dan melanggar standar keamanan pangan dalam beberapa aspek krusial.
Junk Food Berseliweran, Gizi Anak Terabaikan
Temuan pertama menyoroti pelanggaran standar gizi dan kualitas. Menu yang didistribusikan SPPG cenderung bersifat junk food atau makanan cepat saji yang rendah nutrisi namun tinggi natrium dan pengawet.
Para penyedia makanan hanya berprinsip pada logika “asal kenyang” dengan mengedepankan kepraktisan semata.
“Praktik ini sangat bertentangan dengan semangat program pemenuhan gizi anak sekolah dari Presiden Prabowo Subianto,” tegas Sapto.
Makanan Basi dan Higienitas Buruk Mengancam Siswa
Lebih mengkhawatirkan lagi, COLEPS menemukan indikasi kuat bahwa makanan diproses dengan standar kebersihan yang buruk.
Tim peneliti bahkan menerima laporan adanya makanan yang sudah basi atau tidak segar saat diterima siswa.
Kondisi ini berisiko tinggi menyebabkan keracunan makanan dan gangguan kesehatan massal di lingkungan sekolah.
Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
Anggaran Fantastis, Kualitas Jauh dari Harapan
COLEPS juga menyoroti ketidaksesuaian anggaran atau value for money. Kualitas makanan yang diterima siswa sama sekali tidak mencerminkan nilai standar harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni:
- Rp8.000 untuk Balita dan Anak TK
- Rp10.000 untuk Anak SD Kelas IV ke atas
“Secara ekonomi dan nutrisi, menu yang diberikan jauh di bawah standar harga tersebut. Kami patut mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyediaannya,” ungkap Sapto.
Lebih mencengangkan lagi, temuan ini mengindikasikan kerentanan terjadinya mark up anggaran MBG yang bersumber dari uang rakyat.
Padahal, nilai anggaran MBG sangat fantastis dan bahkan memotong anggaran pendidikan sendiri hingga ratusan triliun rupiah.
Menu Ramadan Makin Memprihatinkan
Pengawasan selama bulan Ramadan justru menunjukkan penurunan kualitas menu yang semakin drastis.
COLEPS menegaskan sekolah tidak boleh menjadi perantara distribusi makanan tidak bergizi bagi anak-anak yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Enam Tuntutan Tegas COLEPS
Mengingat sekolah adalah ruang yang seharusnya aman bagi anak, COLEPS mengajukan enam tuntutan yang harus segera dilakukan pihak sekolah maupun pemerintah pusat:
- Menolak dan menghentikan sementara distribusi menu dari SPPG-SPPG demi melindungi kesehatan dan masa depan siswa
- Melakukan audit kualitas secara independen terhadap vendor penyedia makanan
- Menolak dengan tegas kiriman makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kesegaran
- Membuka ruang diskusi dengan wali murid dan lembaga peduli anak untuk menentukan standar menu layak
- Mendesak evaluasi menyeluruh dari Presiden Prabowo Subianto karena praktik di lapangan menemui banyak penyimpangan
- Mengusut SPPG nakal yang melakukan mark up anggaran dan berpotensi memunculkan kejahatan korupsi berjamaah yang terstruktur, sistematis, dan masif
“Kami berharap pihak sekolah berani mengambil langkah tegas demi keselamatan dan masa depan generasi bangsa,” pungkas Sapto. (#)
 Presiden Prabowo Subianto menghadapi masalah. Centre Of Local Economy And Politics Studies (COLEPS) Jember mengeluarkan pernyataan){kind=link}