Jember _ Jempolindo.id _ Menanggapi desakan Interpelasi dari sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jember Idea, Ketua Fraksi PanDeKar Agusta Jaka Purwana menyatakan bahwa Fraksi Pandekar bersepakat. Hal itu disampaikan Agusta di Ruang Fraksi Pandekar DPRD Jember, saat hearing bersama aktivis Jember. Senin (11/11/19).
“Kami sebenarnya jauh hari sudah sepakat. Seperti juga sudah kami bahas dalam kaukus perubahan yang juga sepakat mendukung interpelasi,” tutur Agusta.
Agusta menjelaskan, secara pribadi pihaknya sebelum menjadi anggota DPRD Jember, sudah pernah memberikan penilaian bahwa Jember auto pilot, berjalan sendiri.
” Di medsos saya juga buat status, ini kabupaten, PT apa UD. Kalau pemerintahan harus kan tidak berjalan semau maunya. Menurut saya sektor pemerintah tidak berjalan, jusrtu sektor swasta berjalan sendiri,” sindirnya.
Pendapat Agusta Jaka juga didukung anggota Fraksi Pandekar lainnya. Anggota DPRD Jember dari Partai PAN Nyoman Aribowo mengaku juga memiliki perasaan yang sama dengan yang dirasakan para aktivis.
“Kegelishan itu juga terjadi sebelum saya menjadi anggota Dewan. Saya pernah keliling kepada para tokoh, jawaban tokoh yang saya datangi cukup membuat saya tenang. Beliau menilai membahas Bupati iku sama saja membahas orang yang telanjang di jalanan,” katanya.
Nyoman menganggap persoalan Jember yang tidak mendapat quota CPNS sebenarmya merupakan akibat bukanlah sebab, dari tumpukan permasalahan yang terjadi.
Nyoman mengakui menjalankan tuntutan interpelasi tidaklah mudah, didalam gedung DPRD elemennya berasal dari beragam latar belakang politik.
“Karenanya akan lebih baik jika eksternal juga turut mengawal,” pintanya.
Legislator Partai Demokrat Trisandi Apriana juga mengaku satu suara dengan para aktivis. Hasil temuannya di lapangan, masih banyak warga Jember yang miskin.
“Ini memprihatikan, karenanya saya setuju dilakukan interpelasi,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi Pandekar Agus Haeroni menilai DPRD Jember sangat membutuhkan masukan dari semua elemen masyarakat Jember, terutama untuk mendorong agar Dewan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Pada dasarnya saya setuju, hanya saja segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Desakan Tak Ujug Ujug
Koordinator aksi Sudarsono menjelaskan bahwa alasan mendesak interpelasi, bukan gerakan ujug – ujug, melainkan merupakan endapan mencermati pemerintahan Kabupaten Jember di bawah Bupati Jember dr Faida MMR.
“Jadi bukan tanpa alasan mengapa kami agar anggota DPRD Jember serius menyikapi serangkaian keluhan rakyat,” katanya.
Ketua IBW Jember itu menjelaskan banyaknya timbunan persoalan kepemimpinan faida yang dinilainya sudah merugikan rakyat Jember telah mendorong para pegiat sosial Kabupaten Jember mendesak Anggota DPRD Jember.
“Bagi kami turunkan Faida harga mati,” kata Sudarsono.
Sementara Kustiono menilai fraksi Pandekar sudah cukup menjawab kegelisahan rakyat Jember, yang telah dengan tegas bersepakat mengusulkan interpelasi.
“Sudah sepantasnya kami bersikap, Sistem pemerintahan kabupaten Jember sudah mati. Kalau berjalan sebagaimana mestinya, tentu LSM tidak perlu aksi seperti ini,” tegasnya.
Sisi lain, Ketua Panijem Supar berharap pimpinan DPRD Jember tidak kehilangan kepekaan dalam merespon aspirasi rakyat.
“Persoalan yang sedang terjadi perlu sikap tegas dewan, Sudah diketahui semua bahwa banyak kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ketua ICC Jember Nurdiansyah Rahman menegaskan agar tidak terjadi lagi kriminalisasi kepada Anggota DPRD Jember dan pegiat sosial politik, seperti yang sudah terjadi.
“Kini sudah saatnya bersama sama mendesak agar interpelasi terhadap Bupati Jember dapat terwujud,” pungkasnya. (*)
