JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Perwakilan Forum Modin sekabupaten Jember mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Jember, pada Sabtu (09/05/2026) malam.
Kedatangan Perwakilan Forum Modin di terima langsung oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Jember Widarto, didampingi Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Chandra Arifiyanto dan Suharto.
“Malam hari ini kami kedatangan forum Modin ini, atau dulu disebut Petugas Pembantu Pencatat Pernikahan,” kata Widarto.
Menurut Widarto, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, kehadiran Forum Modin itu, bermaksud menyampaikan keluhannya, atas status kepegawaian Modin, yang tidak jelas.
Keberadaan Modin ini sudah agak lama tidak lagi diakui, tetapi fungsinya tetap digunakan, karena keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat, dalam rangka membantu pencatatan administrasi pernikahan, mengurus jenazah, hingga memimpin kegiatan keagamaan, termasuk kalau ada persoalan terkait dengan permasalahan keluarga.
“Persoalannya adalah kemudian siapa yang memberi surat tugas, ternyata yang memberikan Surat tugas adalah kepala desa,” ujarnya.
Mereka bekerja hampir tanpa ada honor atau gaji, maka acapkali mendapatkan insentif dari warga yang menerima bantuannya.
“Sebagian warga mungkin ada iklas, tetapi tentu ada juga yang mempertanyakan,” katanya.
Cara mendapatkan insentif yang tidak resmi itu, menurut Widarto justru mengandung kerawanan.
“Kalau begitu caranya, ya agak ngeri ngeri sedap,” ujarnya.
Mereka sebenarnya tidak ingin mendapatkan rezeki dengan cara begitu, mereka membutuhkan kepastian hukum.
‘Dengan kejelasan status hukumnya, maka para mudin akan mendapatkan kepastian honor atau gaji dengan cara yang jelas,” ujarnya.
Dalam rangka memperjuangkan nasib pada modin itu, Widarto menyarankan agar berkirim surat kepada DPRD Kabupaten Jember, untuk meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Melalui RDPU itu, nanti DPRD akan lebih jelas dalam memperjuangkan nasib mereka,” tegasnya.
Perwakilan Forum Modin Kabupaten Jember Nur Arifun membenarkan bahwa terdapat kecemasan para Modin terhadap ketidak jelasan statusnya.
“Kami khawatir, dalam menjalankan kewajiban, akan bersentuhan dengan hukum,” katanya.
Karenanya, Forum Modin sengaja mendatangi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember untuk mendapatkan solusi terbaik.
“Kami membutuhkan legalitas yang jelas, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Selama ini, Arifun menjalankan tugas sebagai Modin di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, tanpa ada kejelasan, hanya berbekal SK dari Kepala Desa.
“Ini tidak sebanding dengan apa yang harus kami kerjakan, berupa waktu dan tenaga,” ujarnya.
Sementara, koordinasi dengan KUA setempat, berjalan sebagaimana adanya, bahkan bukan hanya membantu urusan pernikahan, tetapi juga pekerjaan lainnya.
“Seperti barusan, kami juga diminta bantuan menyebarkan undangan untuk calon jamaah haji, dan pendataan masjid,” katanya.
Setelah mendapatkan pencerahan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Arifin mengaku lebih lega, untuk langkah memperjuangkan nasib para Modin.
“Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan pencerahan, selanjutnya akan segera melakukan upaya, dalam memperjuangkan nasib para Modin,” tutupnya. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Miftahul Rachman
 malam.){kind=link}