Jember, Jempolindo.id – Aksi Buruh PDP Kahyangan Kabupaten Jember, menegaskan mencabut dukungannya kepada Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU ASEAN Eng, yang disampaikannya saat aksi buruh, pada Rabu (18/09/2024).
Selama 3,5 tahun Hendy Siswanto menjadi Bupati Jember, nasib buruh PDP Kahyangan tak kunjung beranjak membaik. Padahal, PDP Kahyangan telah mendapatkan suntikan dana melalui APBD Kabupaten Jember sebesar 150 milyar, yang dibayar selama 5 tahun.
Untuk memperjuangkan nasib Ribuan Buruh PDP Kahyangan, sebuah perusahaan milik Pemkab Jember, Buruh PDP Kahyangan menggelar aksi di depan Kantor PDP Kahyangan. Aksi terus berlanjut ke depan Pendopo Wahyawibawagraha Pemkab Jember.
Koordinator Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) Kabupaten Jember Dwiagus Budianto menyatakan bahwa dirinya telah menjadi martir, bersedia mundur menjadi buruh Kebun PDP Kahyangan, dengan satu komitmen, agar diberikan hak normatif kepada buruh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Sakjane gak Ono wong gendeng koyok aku pak, aku dipecat sampean tapi Sik gelem dukung sampean,” teriak Dwiagus.
“Biar gak dipelintir, oooo itu Dwiagus kan orangnya Bupati, saya pastikan hari ini, saya tidak akan mendukung sampean, bersama jajaran saya,” imbuh Dwiagus dalam orasinya.
Aksi buruh itu menuntut naiknya UMR, yang selama ini dinilai mencekik nasib buruh, yang hidupnya bergantung pada pendapatan sebagai buruh kebun.
“Tolong Pak Bupati dengarkan aspirasi buruh, direksi PDP Kahyangan itu tikus semua, maling semua,” teriaknya.
Orator buruh itu menilai Direktur Utama PDP Kahyangan Sofyan Sauri tidak pantas Menjadi pimpinan.
“Tolong pak, itu tidak pantas menjadi Dirut, ganti saja sama anak TK,” teriaknya.
Melalui Korlap Aksi Hermanto menjelaskan bahwa selama ini tidak ada kejelasan dalam menjalankan UMK, yang seharusnya terbayar sekira Rp 2,6 juta per bulan.
“Namun, kami tidak tahu bagaimana perusahaan memberlakukan UMK kepada kami,” ujarnya.
Karenanya, buruh tetap akan menuntut pemberlakuan UMK yang transparan.
“Kami, akan tetap menuntut agar perusahaan memberlakukan UMK sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Selain itu, Hermanto juga menyoroti penjualan sengon yang tidak transparan, kebijakan alih fungsi kebun yang semula komoditas karet dan kopi, kini berganti tebu.
“Ini akan berdampak pada kesejahteraan karyawan,” tandanya.
Sementara, kepada media ini Direktur Utama PDP Kahyangan Sofyan Sauri menjelaskan bahwa UMK sebenarnya menjadi perhatian perusahaan.
“Tadi sudah kami sampaikan kepada teman teman buruh, tetapi mereka tidak mau,” katanya.
Metode pemberlakuan UMK, PDP Kahyangan menerapkan pola ASN, yang bersandar pada prestasi.
“Kami masih menaikkan karyawan skil dan karyawan tetap, sementara yang borongan dan sadapan karet masih kami evaluasi,” ujarnya.
Sofyan Sauri menampik bahwa buruh juga menuntut transparansi penjualan sengon dan alih fungsi lahan menjadi lahan tebu.
“Oooo tidak, mereka para buruh menuntut kenaikan UMK, itu saja,” ujarnya. (Slmt)
