JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengkritisi tajam penurunan drastis anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember pada tahun 2026.
Pemangkasan ini dinilai tidak sejalan dengan ancaman kekeringan yang dipicu fenomena El Nino.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai Rp13 miliar dengan realisasi sebesar Rp10,5 miliar.
Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp14 miliar pada 2025. Namun, memasuki tahun 2026, pagu anggaran menyusut hampir separuh menjadi hanya Rp8,55 miliar.
Yang lebih menyita perhatian, Wahyu mempertanyakan adanya selisih data dalam pagu tersebut. Dari total Rp8,55 miliar, Kepala BPBD Jember menyebutkan bahwa anggaran yang benar-benar dapat dimanfaatkan hanya sekitar Rp7,59 miliar.
“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” ujar Wahyu, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai anggaran efektif sebesar Rp7,59 miliar sangat minim untuk menangani urusan kemanusiaan dan kebencanaan di Jember.
Terlebih, kondisi itu terjadi di tengah ancaman El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan karena memicu kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik, yang berdampak pada penurunan curah hujan di wilayah setempat.
Wahyu menyebutkan sejumlah wilayah di Jember yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan, yakni Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya diantisipasi melalui penguatan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan anggaran antarsektor. Menurutnya, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki pagu anggaran jauh lebih besar, bahkan beberapa di antaranya kerap melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif.
“Banyak OPD yang anggarannya fantastis, tetapi BPBD sebagai garda terdepan kemanusiaan justru dipangkas,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan, Wahyu mengimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan merawat sumber-sumber mata air.
Ia juga meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah kecamatan apabila terjadi kekeringan di wilayahnya.
Di samping itu, Wahyu mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga unsur terkait lainnya guna mempercepat penanganan apabila bencana terjadi. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Miftahul Rachman
===============
Dukung Jurnalisme Profesional dengan berdonasi melalui rekening BCA: 2000781234
===============
 Kabupaten Jember pada tahun 2026.){kind=link}