JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi PKB menyampaikan sikap itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (14/9/2026).
Fraksi PKB menegaskan tambahan anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat. Anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka indah di dokumen APBD.
“Fraksi PKB menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Anggun Tri Utami, saat membacakan pandangan akhir. Ia didampingi Ketua Fraksi PKB, M. Itqon Syauqi.
Fraksi PKB mengapresiasi Bupati Jember yang memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp223,12 miliar. Tambahan itu terdiri dari DAU Rp151,61 miliar dan kurang bayar DBH Rp71,5 miliar. PKB menilai upaya membuka ruang fiskal melalui komunikasi ke pemerintah pusat patut dihargai.
Namun, PKB mengingatkan tambahan anggaran jangan berhenti sebagai angka. Anggaran harus menjelma manfaat nyata, dirasakan langsung, dan menjawab persoalan sehari-hari masyarakat.
PKB meminta kebijakan perbaikan jalan tidak hanya berorientasi pada ruas yang strategis secara administratif. PKB mendorong pemerintah memperbaiki jalan produksi, jalan menuju sentra pertanian, jalan penghubung antardesa, serta ruas yang selama ini menjadi keluhan warga.
PKB juga menyoroti jaringan irigasi. Sebagai daerah agraris, Jember bergantung pada irigasi. Jika irigasi terganggu, produktivitas petani, pendapatan keluarga, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat ikut terganggu.
Karena itu, PKB menilai pembangunan jalan dan irigasi sebagai investasi sosial dan ekonomi. Jangan sampai anggaran hanya menghasilkan bangunan fisik tanpa dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat.
Fraksi PKB memberi perhatian khusus pada pendidikan keagamaan, pesantren, dan lembaga pendidikan masyarakat. PKB menyebut pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Pesantren adalah bagian dari sejarah, kebudayaan, kehidupan sosial, dan benteng moral masyarakat.
Di pesantren, ada kiai, ustaz, santri, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga tradisi keilmuan, akhlak, serta nilai-nilai keislaman. Hal yang sama berlaku bagi madrasah diniyah dan guru ngaji. Mereka mendidik anak-anak setiap hari, sering kali dengan fasilitas terbatas dan penghargaan yang belum sebanding.
PKB memandang keberpihakan terhadap pesantren, madrasah diniyah, dan guru ngaji bukan beban anggaran, melainkan investasi peradaban. Inilah yang PKB maksud dengan APBD yang berpihak kepada mustadhafin: anggaran yang hadir bukan hanya untuk mereka yang memiliki akses, tetapi juga untuk mereka yang selama ini terbatas akses.
PKB mencatat finalisasi Perubahan APBD 2026 mengalokasikan Rp102,68 miliar untuk infrastruktur dan fasilitas umum, Rp75,66 miliar untuk pendidikan, lembaga, dan desa, serta Rp23,25 miliar untuk layanan kesehatan dan Posyandu.
PKB menilai arah itu menunjukkan upaya pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Meski begitu, PKB mengingatkan kualitas APBD tidak hanya ditentukan besar alokasi, tetapi seberapa besar anggaran benar-benar menjadi output, outcome, dan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, PKB meminta seluruh proses pelaksanaan Perubahan APBD 2026 menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. PKB menolak tambahan fiskal yang seharusnya menjadi berkah bagi rakyat justru berubah menjadi ruang baru pemborosan anggaran.
PKB menegaskan politik anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas.
“Pembangunan harus hadir di jalan-jalan desa. Pembangunan harus hadir di sawah-sawah petani. Pembangunan harus hadir di pesantren dan madrasah diniyah. Pembangunan harus hadir di Posyandu dan fasilitas kesehatan. Pembangunan harus hadir di tengah pelaku UMKM. Dan yang paling penting, pembangunan harus hadir di tengah keluarga-keluarga Jember yang masih berjuang keluar dari kemiskinan,” tegas Anggun.
PKB menyebut semangat Hubbul Wathan harus diterjemahkan dalam kerja pemerintahan. Mencintai tanah air bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan memastikan setiap kebijakan negara benar-benar memberikan kemaslahatan kepada rakyat.
PKB meyakini Jember tidak akan maju hanya karena memiliki APBD besar. Jember akan maju apabila APBD besar itu dikelola dengan amanah, tepat sasaran, dan mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Atas dasar itu, Fraksi PKB akan terus menjalankan fungsi konstitusionalnya. PKB memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus tetap melakukan pengawasan secara kritis agar seluruh kebijakan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat tersebut, Fraksi PKB memandang Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen untuk mempercepat terwujudnya Jember Baru yang lebih sejahtera dan maju, bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pun menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Semoga seluruh ikhtiar kita dalam mengelola APBD senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT dan benar-benar menjadi jalan bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat Jember,” pungkas Anggun. (#)
