JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember bergerak cepat merespons krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak akhir Agustus 2026.
Mengutip dari berbagai sumber informasi, Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan bahwa persoalan ini murni disebabkan oleh gangguan distribusi dari Depo Banyuwangi, bukan krisis pasokan nasional, dan telah menyiapkan skema darurat work from home (WFH) hingga pembelajaran daring jika situasi semakin memburuk.
Gangguan Distribusi Berulang Kali
Antrean kendaraan mengular terjadi tidak hanya di SPBU yang melayani BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, namun juga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kondisi ini bahkan berdampak pada harga BBM eceran yang melonjak, di mana satu botol Pertalite naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per botol.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menjelaskan bahwa gangguan pada rantai distribusi dari Depo Banyuwangi menuju Jember telah terjadi sebanyak tiga kali dan berdampak pada beberapa daerah di kawasan Tapal Kuda sekaligus. Kemacetan panjang di wilayah Ketapang, Banyuwangi, menjadi pemicu utama terlambatnya mobil tangki mengantarkan pasokan BBM.
“Ini murni karena distribusi. Bukan karena stok BBM secara nasional tidak ada. Hambatan teknis pada rantai pendistribusian pasokan BBM dari Depo Banyuwangi menuju Jember menjadi pemicu utama terjadinya antrean,” tegas Gus Fawait di Jember, Senin (7/9/2026).
Protes Resmi dan Langkah Taktis
Merespons kondisi tersebut, Pemkab Jember telah melayangkan protes resmi kepada Pertamina yang diwakili oleh Sales Branch Manager (SBM) Jember dan Depo Banyuwangi.
“Semalam saya menyampaikan protes secara resmi kepada Pertamina. Masalahnya hampir sama, yaitu masalah jalur distribusi yang harusnya bisa dimitigasi lebih baik lagi,” ujar Gus Fawait usai rapat paripurna bersama DPRD Jember.
Sebagai langkah cepat, Pertamina mengintervensi dengan menggelontorkan pasokan BBM melebihi kuota harian normal, termasuk tambahan 100.000 liter Pertalite dan Pertamax. Penambahan pasokan ini diharapkan mampu mengurai antrean dalam beberapa hari ke depan.
Skema Darurat WFH dan Sekolah Daring
Gus Fawait menegaskan Pemkab Jember telah menyiapkan skema antisipasi jika antrean terus memanjang dan mengganggu mobilitas harian warga. Kebijakan darurat berupa imbauan kerja dari rumah hingga pembelajaran secara daring siap diterapkan jika situasi mendesak.
“Kami juga telah menyiapkan skema antisipasi jika antrean terus memanjang dan mengganggu mobilitas harian warga. Kebijakan darurat, seperti imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga pembelajaran secara daring, siap diterapkan jika situasi mendesak,” jelasnya.
Imbauan Tenang dan Solusi Jangka Panjang
Pemerintah Daerah bersama DPRD Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). “Jangan panic buying. Masyarakat tidak perlu membeli BBM secara berlebihan karena pasokannya aman,” imbau Gus Fawait.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Jember memberikan masukan tertulis agar Pertamina tidak hanya bergantung pada Depo Banyuwangi.
Pasokan BBM untuk wilayah Tapal Kuda disarankan dapat disuplai dari titik alternatif seperti Surabaya atau Malang.
Diversifikasi jalur distribusi dinilai sangat penting untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di jalur utama Banyuwangi.
“Kita tidak boleh terjebak harus saling menyalahkan, kita harus cari solusi. Evaluasi berkala terus kami lakukan melalui rapat koordinasi untuk mengawal penanganan taktis di lapangan,” pungkas Gus Fawait. (#)
