JEMBER, JEMPOLINDO.ID — Dinamika sosial di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi cermin nyata bagaimana tradisi perlawanan lokal bertransformasi menjadi gerakan sipil solid, terorganisasi, dan bergema hingga panggung nasional. Kini, gelombang itu layak dijadikan pelajaran berharga bagi Jember.
Perlawanan rakyat kecil jarang lahir dari niat spontan menciptakan kekacauan. Gerakan massa hampir selalu berakar dari rasa sesak yang menumpuk sekian lama—puncak kejenuhan ketika beban hidup kian berat, ruang dialog tersumbat, dan kebijakan penguasa kehilangan empati terhadap realitas kehidupan bawah.
Akar Sejarah Perlawanan Pati
Masyarakat Pati dibentuk oleh rekam jejak perjuangan panjang mempertahankan kedaulatan, martabat, dan ruang hidup. Salah satu pilar utamanya mengakar dari ajaran Saminisme di kawasan Pegunungan Kendeng.
Komunitas Samin mempraktikkan perlawanan tanpa kekerasan—menolak pajak dan aturan tak adil bukan dengan senjata, melainkan dengan keteguhan menolak mematuhi perintah penindas, berpegang pada kejujuran, dan menjaga prinsip kemandirian.
Semangat itu terus mengalir hingga era modern. Aksi Kendeng Memanggil—perjuangan petani menolak pabrik semen demi menjaga mata air dan lahan pertanian—membuktikan daya kritis warga Pati tak pernah padam.
Tradisi panjang ini membentuk karakter masyarakat yang ramah, pekerja keras, dan sabar.
Namun, di balik kesabaran itu terdapat garis tegas, ketika keadilan diusik dan ruang hidup terancam, mereka akan merapat dalam barisan yang sulit digoyahkan.
Pemicu Gejolak: Pajak Naik 250 Persen
Dinamika sosial Pati memanas ketika kebijakan publik dan kasus penyelewengan dinilai melampaui batas toleransi.
Pemicu utamanya, kebijakan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis hingga 250 persen—ditetapkan tanpa komunikasi publik matang.
Bagi warga kecil, lonjakan pajak itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan beban nyata mengancam dapur mereka. Gelombang unjuk rasa massal pun pecah, melibatkan puluhan ribu warga dari berbagai lapisan.
Situasi diperkeruh rentetan isu hukum, dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa hingga penanganan kasus di lembaga pendidikan lokal.
Kombinasi beban ekonomi mencekik dan kekecewaan terhadap birokrasi mengubah keresahan individu menjadi perlawanan kolektif.
Ketika saluran aspirasi resmi dinilai kaku dan lamban, massa menduduki ruang publik sebagai bentuk mosi tidak percaya.
Mas Botok: Figur Penggerak dari Akar Rumput
Di tengah riak gerakan sipil, muncul figur lokal konsisten mengawal aspirasi warga: Supriyono, akrab disapa Supriono alias Mas Botok.
Tumbuh dari realitas masyarakat bawah, pendekatan komunikasinya yang lugas dan ceplas-ceplos membuatnya mudah diterima petani, buruh, hingga pemuda.
Sebagai koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), ia mentransformasikan keresahan warga menjadi aksi sipil terarah.
Perjuangannya tak berhenti pada isu lokal. Mas Botok menggalang aksi hingga Gedung DPR RI di Jakarta untuk menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan penegakan hukum tegas bagi koruptor.
Risiko besar—termasuk tindakan represif dan proses hukum—justru memperkuat legitimasinya di mata warga sebagai figur konsisten membela kepentingan rakyat.
Pelajaran dari Sejarah Perlawanan
Pola perlawanan di Pati memiliki benang merah dengan berbagai peristiwa sejarah Indonesia:
Masa Bersiap (1945–1947)
Kekosongan kekuasaan pasca-kemerdekaan dan ancaman kolonialisme memicu perlawanan spontan, emosional, dan fisik.
Kecurigaan publik tanpa kendali dapat memicu anarki jika tak ada kepemimpinan bijak.
Peristiwa Tiga Daerah (1945)
Akumulasi penderitaan ekonomi dan keangkuhan birokrasi elitis menumbangkan pejabat yang dianggap tak berempati.
Pejabat yang terasing dari penderitaan rakyat akan kehilangan legitimasi moral.
Era Modern
Pemicu bergeser ke kebijakan publik memberatkan, kebuntuan komunikasi, dan kasus korupsi.
Perlawanan terorganisasi melalui konsolidasi sipil, pemanfaatan media, dan jalur hukum.
Meski menggunakan saluran konstitusional, daya ledak tetap besar jika aspirasi terus diabaikan.
Perbandingan ini menunjukkan perubahan taktik—dari konfrontasi fisik ke tekanan politik dan tuntutan transparansi hukum.
Namun inti pemicu tetap sama, ketidakadilan yang dipelihara terlalu lama.
Potensi Perlawanan Masyarakat Jember
Dinamika Pati merupakan sinyal peringatan bagi pemerintah daerah mana pun, termasuk Kabupaten Jember.
Saat ini, Jember dihadapkan pada berbagai isu kritis, penolakan warga terhadap rencana pinjaman daerah Rp786 miliar, dugaan korupsi di sektor keuangan, hingga masalah sosial seperti penanganan perundungan anak, konflik agraria, dan konflik sosial lainnya.
Beberapa kemiripan esensial antara pemicu gejolak Pati dan potensi risiko tata kelola Jember:
- Sensitivitas Isu Kebijakan Keuangan
Seperti kenaikan pajak di Pati, keputusan keuangan daerah yang berdampak pada beban publik di Jember sangat rentan memicu resistensi jika dinilai tidak transparan.
- Pentingnya Empati Pejabat
Kebuntuan komunikasi sering membesar bukan hanya karena isi kebijakan, melainkan cara penyampaiannya.
Sikap defensif atau meremehkan kritik publik adalah bahan bakar terbaik memperbesar api perlawanan.
- Bahaya Hilangnya Kepercayaan Publik
Ketika kasus hukum atau dugaan korupsi tak ditangani tuntas dan terbuka, masyarakat menyimpulkan pemerintah daerah gagal menjaga amanah kepemimpinan.
- Tekanan Berlebih Memantik Ledakan
Sejarah berulang kali membuktikan teori sosial sederhana, rakyat tak pernah bangun pagi dengan niat melawan penguasa, kecuali jika mereka merasa dipojokkan tanpa pilihan.
Pesan untuk Penguasa
Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang mau mendengar. Ketika kritik dari akademisi, mahasiswa, dan masyarakat akar rumput hanya dianggap gangguan, penguasa sedang membangun benteng isolasi bagi dirinya sendiri.
Ruang dialog yang ditutup rapat lambat laun akan meledak menjadi aksi jalanan yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Pati telah memberikan pelajaran berharga bagi peta politik lokal Indonesia. Perlawanan rakyat kecil bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan mekanisme kontrol sosial alami untuk mengembalikan arah kepemimpinan agar berpihak pada kesejahteraan warga.
Pemimpin bijak tak akan menguji batas kesabaran rakyatnya, melainkan membuka pintu komunikasi seluas-luasnya sebelum kekecewaan berubah menjadi gelombang perlawanan yang tak tertahankan. (*)
*) Penulis: Sapto Raharjanto, Ketua Bidang Penerbitan Centre Of Local Economy And Politics Studies CoLEPS Jember
