JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Jember, diduga main game saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Ruang Komisi D, pada Senin (11/05/2026).
RDPU itu digelar Komisi D DPRD Kabupaten Jember dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS, membahas beberapa isu penting, terkait dengan AKI/AKB, Kemiskinan dan Stunting.
Dalam vidio pendek yang sudah diunggah di media sosial, sontak menjadi perhatian publik.
“Ini kualitas pejabat negara bro,”
“Gak sopan blas, rapat kok sambil merokok, apalagi bareng Dinas Kesehatan”
“Pejabat mobil legend”
“Masa muda belum habis sudah masuk DPR”
“Pecat aja nich”
“Partai apa tuh…”
Ulah Anggota DPRD Kabupaten Jember itu disorot kamera pemilik akun FB @pakjitu, saat meliput kegiatan tersebut.
Tampak, Legislator muda itu asyik bermain handphone, sambil merokok, sejak awal hingga akhir rapat.
Diketahui, Anggota DPRD Kabupaten Jember itu bernama Ahmad Syahri Assidiqi, berasal dari Partai Gerindra, usianya masih 27 tahun, tepat 21 Juni mendatang.
Tanggapan Ketua DPRD
Melalui jaringan WhatsApp, Ketua DPC Partai Gerindra Ahmad Halim menegaskan akan segera mengingatkannya.
“Segera akan kami tegur,” tegasnya.
Komentar Akademisi terhadap tayangan instagram
Menanggapi viralnya tayangan vidio itu, Dr Aries Harianto SH MH, Akademisi Fakultas Hukum Unej dan Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, mengatakan, dalam suasana formal dan serius guna membidani kebijakan, terlihat fakta anggota DPRD merokok dan main game merupakan wujud hilangnya rasa hormat terhadap forum.
“Tayangan tersebut merupakan fakta. Sudah merambah di ranah publik. Tidak butuh penjelasan untuk menceritakan kejadian akan peristiwanya. Tertutup celah melakukan pembelaan,” ungkapnya.
Secara kasad mata, kata Dr Aries, publik sudah bisa menilai bahkan memberikan punishment, sanksi sosial dengan respon negatifnya.
“Tentu saja, sanksi sosial berupa penilaian negatif semacam ini akan berimbas terhadap kelembagaan DPRD sekaligus partai dari mana pelaku berasal,” ujarnya.
Dr Aries menyakini, Ketua DPRD berikut Ketua Partai akan melakukan tindakan normatif terhadap pelaku.
“Tidak saja atas pertimbangan etis-normatif karena pada diri yang bersangkutan melekat dimensi jabatan sebagai anggota DPRD. Terintegrasi pada ruang, waktu dan norma. Bahkan relasi politis dengan publik yang potensial merugikan partainya,” jelasnya.
Tindakan konkrit dari otoritas DPRD dan Partai itu penting dan mendasar guna membangun potret DPRD berikut citra partai yang konsisten menegakkan aturan dalam rangka membangun wibawa kelembagaan.
” Jika tidak, pada gilirannya akan membangun preseden buruk dan ketidakpercayaan dari masyarakat,” tegasnya.
DPRD yang secara fungsional bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, namun ketika oknum internal di dalamnya melanggar aturan, tidak melakukan tindakan, tentu saja hal ini menjadi kontraproduktif.
“Peristiwa ini tidak saja menjadi pelajaran berharga bagi DPRD tetapi juga aparatur birokrasi pada umumnya,” ujarnya.
Alasannya, membicarakan persoalan menyangkut kebijakan publik, dalam ruangan yang nota bene milik publik, dibutuhkan kesadaran etis yang terintegrasi dengan empati publik.
“Jangan sampai Jember viral sebagai kota yang mencerminkan panggung immoral dalam banyak hal,” pungkasnya.
Merespon viralnya vidio itu, awak media berusaha mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun hingga berita ini diturunkan, pihaknya belum juga memberikan jawaban. (#)
, di Ruang Komisi D){kind=link}