JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Pelayanan administrasi di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, lumpuh, akibat pemadaman listrik karena kehabisan token, pada Rabu (18/2/2026).
Kondisi tersebut membuat puluhan warga yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan terpaksa pulang tanpa mendapatkan pelayanan.
Peristiwa ini terjadi sejak sekitar pukul 08.00 WIB dan berdampak langsung pada proses pencetakan Kartu Keluarga (KK), pelayanan e-KTP, hingga administrasi lainnya yang membutuhkan perangkat komputer dan jaringan internet.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga sempat mengantre sebelum akhirnya diberi tahu oleh perangkat desa bahwa listrik padam karena token habis dan belum bisa diisi ulang.
Sedikitnya 20 warga dilaporkan telah datang sejak pagi, namun tidak dapat dilayani.
Indra (43), salah satu warga yang hendak mencetak KK, mengaku kecewa atas kondisi tersebut.
“Saya mau mencetak KK ke kantor Desa Patemon ini, tapi tadi sampai sini disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam. Tidak ada tokennya. Disampaikan juga tidak ada dana untuk beli. Padam ini sejak tadi jam delapanan. Bahkan banyak warga yang antre pelayanan, sekitar delapan sampai sepuluh orang akhirnya pulang karena listrik padam,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Desa Patemon.
Kekecewaan serupa disampaikan Nurmalia (36) yang datang untuk memperbarui KK keluarganya. Dokumen tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi di tempat kerjanya.
“Saya mau memperbarui KK keluarga. Tapi tadi sampai sini kantor desa malah padam listriknya. Padahal KK itu penting buat saya, dimintai data oleh pabrik tempat saya kerja. Waktu itu datang, disuruh tunggu satu minggu. Ini mau saya cek malah padam listrik,” keluhnya.
Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, membenarkan bahwa pemadaman terjadi akibat token listrik yang habis dan belum dapat dibeli karena keterbatasan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa hingga pertengahan Februari ini, anggaran dana desa belum cair, sehingga operasional kantor mengalami kendala, termasuk pembayaran listrik dan layanan internet.
“Pemadaman ini karena token listriknya habis. Pulsanya itu habis, karena ya mohon maaf anggaran belum turun. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji mulai Januari sampai Februari ini,” ungkap Djoni saat dikonfirmasi terpisah.
Menurutnya, kebutuhan token listrik untuk operasional kantor desa rata-rata mencapai Rp200 ribu per minggu, yang digunakan untuk menyalakan komputer, dua unit pendingin ruangan, serta mendukung pelayanan administrasi berbasis digital.
Selain itu, pembayaran layanan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga belum terpenuhi, padahal koneksi internet dibutuhkan untuk pelayanan cetak e-KTP, KK, dan administrasi lainnya yang terhubung dengan sistem daring.
“Terus terang kami masih bingung. Biasanya kalau sudah ada bunyi peringatan token hampir habis, kami lapor ke Pj Kades sebelumnya dan langsung dibayarkan dulu, nanti setelah anggaran cair diganti. Tidak pernah terjadi seperti ini,” katanya.
Djoni juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan. Ia menegaskan akan mengupayakan agar pelayanan bisa kembali normal secepatnya.
“Dari kejadian ini kami minta maaf dengan berat hati pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Saya sebagai penanggung jawab administrasi berupaya besok sudah bisa memberikan pelayanan,” ujarnya.
Perlu diketahui, situasi ini terjadi tidak lama setelah pergantian Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Patemon. Sebelumnya, sekitar 250 warga Desa Patemon sempat menggelar aksi di Kantor Kecamatan Pakusari pada Senin (9/2/2026) lalu.
Ratusan warga itu menyampaikan penolakan terhadap rencana pergantian Pj Kades dari Siti Muslihatin kepada Mujiono. Warga menilai kepemimpinan Siti Muslihatin selama kurang lebih dua tahun terakhir mampu menjaga kondusivitas desa pasca gesekan sosial yang sempat terjadi pada periode sebelumnya.
Aksi tersebut bahkan diwarnai ancaman akan menggelar demonstrasi lanjutan jika aspirasi tidak direspons.
Meski demikian, Camat Pakusari Rifendi Wahjuwibakti sebelumnya menyatakan bahwa aspirasi warga telah diterima dan akan dilaporkan kepada pimpinan, serta menegaskan bahwa saat itu belum ada pelantikan resmi yang dilakukan.
“Ini Pj Kades Patemon yang baru, Pak Mujiono, juga belum pernah datang ke kantor desa sejak dilantik pada Selasa (10/2/2025) lalu,” ujar Djoni. (#)
