JEMPOLINDO.ID – JAKARTA, Nama Danang Wicaksana Sulistya mungkin belum seakrab deretan menteri yang setiap hari muncul di layar kaca, tetapi di kalangan internal Partai Gerindra dan pengamat infrastruktur, sosok ini pelan-pelan mencuri perhatian. Latar belakangnya sebagai sarjana teknik sipil yang lama berkecimpung di dunia kontraktor memberi warna berbeda di tengah dominasi politisi berlatar hukum dan ekonomi. Dalam konteks wacana kabinet berbasis kompetensi, DWS masuk dalam kategori figur yang dinilai mampu menjembatani dunia teknis dengan dunia politik.
Karier panjang DWS di Gerindra dimulai sejak era awal berdirinya partai. Ia bukan politisi instan yang baru muncul setelah partai menang, tetapi kader yang menempuh jalur panjang dari struktur DPP, pilkada tingkat kabupaten, hingga akhirnya duduk di Senayan. Pengalaman dua kali kalah di Pilkada Sleman tidak membuatnya meninggalkan dunia politik; justru setelah itu ia mengambil peran yang lebih strategis, menjadi Ketua DPD Gerindra DIY dan kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jateng III. Kombinasi basis DIY dan dapil di Jawa Tengah ini menunjukkan keluwesan DWS membangun jejaring lintas wilayah.
Konteks kabinet teknokratis yang diidamkan banyak pihak membuka ruang bagi figur seperti DWS. Di Komisi V DPR, ia menggarap isu-isu yang sangat konkret: jalan daerah, jembatan, pasar tradisional, konektivitas logistik, hingga penataan kawasan transmigrasi. Semua itu bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan medan kerja sehari-hari yang menuntut pemahaman teknis sekaligus kepekaan sosial. Wacana pemulihan infrastruktur pascabencana, misalnya, baru terasa nyata ketika dijelaskan dalam bahasa “berapa hari lagi jalan bisa dilalui truk logistik” atau “seberapa cepat pasar rakyat bisa kembali beroperasi”.
Di titik inilah kapasitas teknis DWS menjadi pembeda. Jika sebagian politisi lebih fasih berdebat soal politik anggaran, ia cenderung menurunkannya ke pertanyaan praktis: apakah desain program padat karya tepat sasaran? Apakah normalisasi sungai dilakukan dengan memperhatikan daya tampung dan karakter DAS? Apakah kawasan transmigrasi mendapat akses jalan memadai untuk menjual hasil panen? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang membuat wacana “insinyur di kabinet” menemukan relevansinya.
Di sisi lain, DWS bukan figur teknokrat murni yang steril dari ideologi. Ia aktif menjelaskan bahwa garis perjuangan Gerindra berakar pada Trisakti Bung Karno, dengan fokus pada kedaulatan ekonomi dan keberpihakan pada wong cilik. Prinsip itu muncul ketika ia membahas transmigrasi sebagai lumbung pangan baru, atau saat menyinggung pentingnya menjaga APBN dari kebocoran dan pemborosan. Dengan kata lain, teknokrasi yang ia tawarkan bukan teknokrasi dingin, melainkan teknokrasi yang digerakkan oleh agenda keadilan sosial.
Jika nama DWS akhirnya masuk ke bursa menteri terutama di pos yang bersentuhan dengan infrastruktur, perumahan, atau transmigrasi itu akan menguji seberapa jauh pemerintah berani menggeser komposisi kabinet ke arah yang lebih teknis. Publik tentu berharap wajah-wajah baru di kabinet bukan sekadar representasi bagi-bagi kursi politik, tetapi benar-benar orang yang memahami anatomi sektor yang dipimpinnya. Dan di antara deretan nama yang disebut-sebut, Danang Wicaksana Sulistya menawarkan kombinasi yang jarang: insinyur yang ditempa sebagai kader militan, politisi yang akrab dengan bahasa gambar kerja dan peta jalan.(*/red)
