JAKARTA, JEMPOLINDO.ID– Menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjelang Pilkada mendatang, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”.
Kegiatan itu berlangsung pada Rabu, 14 Januari 2026, di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jakarta.
Simposium ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk membahas alternatif pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai respons atas tingginya biaya politik dan maraknya praktik transaksional dalam Pilkada langsung.
Pemilihan Melalui DPRD: Tidak Melanggar Konstitusi dan Sesuai Demokrasi Pancasila
Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E., Ketua Dewan Pakar SMSI, menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak hanya sekadar pemilihan langsung, tetapi juga mencakup substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan.
“Model pemilihan melalui DPRD pada masa lalu memiliki keunggulan dari sisi stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Ini bisa menjadi referensi historis yang dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” jelasnya.
Kritik terhadap Sistem Kaderisasi dan Rekrutmen Politik
Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, menyoroti bahwa masalah utama Pilkada saat ini bukan hanya soal langsung atau tidak langsung, tetapi lemahnya sistem kaderisasi politik dan rekrutmen elit.
“Pemilihan melalui DPRD di masa lalu menekankan kapasitas administratif dan loyalitas pada sistem. Meski ada keterbatasan, ada pelajaran berharga tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, model ini dapat menjadi alternatif rasional,” ujarnya.
Pentingnya Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Setiap Model Pilkada
Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si., Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat karena berasal langsung dari rakyat.
Namun, ia mengapresiasi diskusi objektif tentang pemilihan melalui DPRD sebagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang.
“Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model pemilihan yang diterapkan,” tegasnya.
Kesimpulan Simposium: Pilkada via DPRD sebagai Opsi Demokratis dan Transparan
Simposium Nasional SMSI menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif kebijakan yang demokratis dan transparan, selama tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Diskusi ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespons dinamika politik menuju Pilkada mendatang, dengan harapan dapat mendorong perbaikan sistem pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berintegritas. (#)
 menggelar Simposium Nasional “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”){kind=link}