20.6 C
East Java

Fraksi PDIP Jember Minta Pemerintah Daerah Kelola Anggaran Dengan Sungguh Sungguh

Jember, Jempolindo.id – Pandangan akhir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember, disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, dalam rangka penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, berlangsung pada Jum’at (28/11/2025).

Pandangan akhir itu, dibacakan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Alfan Yusfi.

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu disampaikan berdasarkan hasil mencermati dengan baik, seluruh jawaban Bupati Jember, atas Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan sebelumnya.

“Kami juga mengikuti pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Melalui Pandangan Akhir ini, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember menyampaikan beberapa catatan strategis untuk memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar berpihak kepada “wong cilik”.

Serta dijalankan secara konsisten, sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh program prioritas yang
dirumuskan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 wajib dibarengi komitmen penuh
dari Pemerintah Daerah, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, maupun
pelaksanaan.

Fraksi PDIP memandang bahwa persoalan utama pembangunan daerah bukan
semata kurangnya anggaran, melainkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan
pelaksanaan di lapangan.

Tidak sedikit program yang secara konsep dan tujuan sudah bagus, namun serasa kehilangan daya guna pada pelaksanaannya, karena indikator kinerja tidak dirumuskan secara terukur, target tidak disusun berbasis data, dan
mekanisme evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, program yang seharusnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat hanya berhenti pada pencapaian administratif semata, bahkan tidak taat administrasi.

Komitmen Kepala Daerah harus berjalan beriringan bersama Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang kuat, disiplin, dan konsisten sebagai pelaksana sekaligus ujung tombak dari Pemerintah Daerah.

OPD tidak hanya bertugas menyusun rencana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program benar-benar terimplementasi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebab, sebaik apa pun program yang dirancang, tanpa OPD yang mampu bekerja secara optimal maka seluruh agenda
pembangunan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Sebagaimana arahan pemerintah pusat, serapan anggaran harus menjadi
perhatian serius pada tahun 2026.

Serapan yang tidak maksimal menunjukkan lemahnya perencanaan, koordinasi, eksekusi dan manajemen program di sejumlah OPD.

Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kinerja OPD harus lebih maksimal, terutama dalam hal konsistensi, perencanaan dan serapan anggaran.

Selain persoalan serapan anggaran, OPD juga dituntut memperkuat kolaborasi
lintas-sektoral.

Banyak program strategis seperti penanganan stunting, perlindungan
lahan pertanian, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, layanan kesehatan, dan
pemberdayaan UMKM yang memiliki sifat multisektor.

Ketika OPD bergerak sendiri sendiri tanpa koordinasi, program menjadi tidak sinkron, tumpang-tindih, lambat, dan
kurang berdampak.

Oleh karena itu, kolaborasi harus mewujud dalam penyusunan rencana kerja terpadu antar-OPD, pembentukan tim koordinasi dengan target yang jelas,
serta integrasi sistem pelaporan kinerja sehingga seluruh stakeholder dapat bergerak serempak menuju satu tujuan.

Dengan memperhatikan seluruh penjelasan, pembahasan, dan komitmen yang telah disampaikan oleh Bupati Jember, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, dengan catatan-catatan strategis, sebagaimana telah disampaikan untuk disahkan menjadi Perda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.

“Sekali lagi, kami mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Tahun 2026 hanya dapat dicapai apabila Pemerintah Daerah menunjukkan kesungguhan politik
(political will) dan komitmen administratif (administrative commitment) yang sejalan,” ujarnya.

Sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan.

“Semoga kerja keras dan niat baik kita bersama dapat mewujudkan Jember yang semakin baik dan sejahtera,” tutupnya. (#)

Table of Contents
- Advertisement -spot_img

Berita Populer

- Advertisement -spot_img